Jakarta - Calon Presiden dari Partai NasDem, Anies Baswedan memilih Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai calon wakil presiden (cawapres) yang mendampinginya dalam kontestasi Pilpres 2024.
Kabar ini membuat Partai Demokrat merasa dikhianati, terlebih keputusan Anies dan Ketua Umum NasDem Surya Paloh hanya sepihak tanpa sepengetahuan pimpinan tertinggi Partai Demokrat dan PKS yang selama ini berada di Koalisi Perubahan dan Perbaikan disingkat KPP.
Kronologi
Rasa kecewa partai Demokrat dengan Partai Nasional Demokrat atau NasDem berawal dari kerja sama dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Kala itu, Anies Baswedan tidak menyampaikan secara langsung keputusannya menyetujui kerjasama NasDem dan PKB. Padahal, Demokrat sendiri merupakan bagian dari Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan bersama Nasdem dan PKS.
Sebelumnya, Anies Baswedan telah diusung Partai Nasdem sebagai Capres sejak 3 Oktober 2022. Namun hingga 22 Januari 2023, Anies maupun Partai Nasdem belum berhasil membentuk sebuah koalisi Parpol yang memenuhi syarat Presidential Threshold 20 persen.
Akhirnya, pada 23 Januari 2023 Anies membawa Partai Demokrat ke dalam koalisinya. Sekaligus mengajak Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY “menjemput takdir” sebagai pasangan Capres- Cawapres 2024-2029.
Namun kemesraan yang juga muncul di banyak baliho harus berakhir dalam hitungan bulan. Pada Juni-Juli lalu bibit kerenggangan mulai muncul saat pengumuman bakal cawapres Anies beberapa kali molor diumumkan.
Hubungan Demokrat dengan NasDem kian menurun usai mencuatnya duet pasangan capres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada kontestasi pemilihan presiden 2024. Tepatnya pada 29 Agustus 2023, di Nasdem Tower, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh secara sepihak menetapkan Ketua Umum PKB, Cak Imin untuk mendampingi Anis dalam pemilihan umum presiden mendatang.
Ironisnya, keputusan tersebut tidak diketahui pimpinan tertinggi Partai Demokrat dan PKS. Bahkan, pihak Demokrat sendiri mendapatkan informasi itu dari anggota Tim 8 Koalisi Perubahan, Sudirman Said.
Terkait kebijakan itu, Demokrat merasa dikhianati oleh Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Partai NasDem. Terlebih lagi, Anies Baswedan sempat menyurati AHY untuk mendampinginya di Pilpres 2024. Begitu juga Koalisi Perubahan yang sudah menyetujuinya dan tidak ada penolakan.
Tak hanya itu, Surya Paloh sendiri sepakat soal waktu deklarasi cawapres Anies Baswedan bakal diserahkan ke Tim 8. Namun demikian, deklarasi itu tidak pernah terwujud hingga munculnya inisiatif Surya Paloh menunjuk Cak imin sebagai Cawapres Koalisi Perubahan.
Ketua DPC Partai Demokrat Kota Depok Edi Sitorus didampingi Sekretaris Umum Endah Winarti dan kader merobek gambar Anies pada baliho bakal caleg di Jalan Thole Iskandar, Kecamatan Sukmajaya, Jumat, 1 September 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Atas kejadian tersebut, Partai Demokrat mulai memerintahkan kadernya untuk menurunkan baliho dan spanduk bergambar Anies Baswedan dan Ketua Umum Demokrat yang bertebaran di sekitar Jakarta. Disamping itu, Demokrat juga menggelar rapat majelis tinggi di Cikeas, Jawa Barat untuk membahas sikap partai di koalisi Anies. Rapat itu digelar karena kewenangan menentukan koalisi dan calon presiden, calon wakil presiden diputuskan oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat.
Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Alfian Mallarangeng, pun mengumumkan dua poin hasil rapat pada Jumat petang, 1 September 2023. Demokrat secara resmi mencabut dukungan kepada Anies Baswedan dan tak lagi bergabung dalam Koalisi Perubahan.
"Setelah rapat, Majelis Tinggi Partai memutuskan sebagai berikut; yang pertama, Partai Demokrat mencabut dukungan kepada Saudara Anies Baswedan sebagai (bakal) calon presiden dalam Pilpres 2024. Kedua, Partai Demokrat tidak lagi berada dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) karena telah terjadi pengingkaran terhadap kesepakatan yang dibangun selama ini," kata Andi saat menyampaikan hasil rapat.[Sumber: tempo]
loading...
Post a Comment