Jakarta - Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperberat hukuman Gubernur nonaktif Naggroe Aceh Darussalam (NAD) Irwandi Yusuf menjadi delapan tahun penjara. Sebelumnya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Irwandi Yusuf divonis tujuh tahun penjara.
"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa (Irwandi Yusuf) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun," demikian bunyi putusan majelis tinggi PT DKI Jakarta seperti dikutip dari situs MA, Rabu (14/8/2019).
Majelis hakim diketuai Ester Siregar dengan anggota Anthon R. Saragih dan Jeldi Ramadhan. Hakim PT DKI juga menjatuh denda sebesar Rp300.000.000. Jika Irwandi tidak dapat membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan tiga bulan.
"Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani pidana," ujar ketua majelis hakim.
Putusan tersebut mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst pada 8 April 2019.
Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Sayfuddin Zuhri dalam putusannya memutuskan bahwa Irwandi terbukti melakukan praktik korupsi dalam suap penggunaan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018.
"Menyatakan terdakwa Irwandi Yusuf terbukti bersalah dan berlanjut melakukan tindak pidana korupsi," kata Sayfuddin dalam amar putusannya di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin, 8 April 2019.
Selain hukuman penjara, eks Kombatan GAM itu juga dihatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik. Irwandi dilarang dipilih sebagai pejabat publik selama tiga tahun setelah menjalani hukuman pokok.
"Pidana tambahan pencabutan hak untuk dipilih selama 3 tahun," ujarnya. | Inews
"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa (Irwandi Yusuf) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun," demikian bunyi putusan majelis tinggi PT DKI Jakarta seperti dikutip dari situs MA, Rabu (14/8/2019).
Majelis hakim diketuai Ester Siregar dengan anggota Anthon R. Saragih dan Jeldi Ramadhan. Hakim PT DKI juga menjatuh denda sebesar Rp300.000.000. Jika Irwandi tidak dapat membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan tiga bulan.
"Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani pidana," ujar ketua majelis hakim.
Putusan tersebut mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst pada 8 April 2019.
Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Sayfuddin Zuhri dalam putusannya memutuskan bahwa Irwandi terbukti melakukan praktik korupsi dalam suap penggunaan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018.
"Menyatakan terdakwa Irwandi Yusuf terbukti bersalah dan berlanjut melakukan tindak pidana korupsi," kata Sayfuddin dalam amar putusannya di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin, 8 April 2019.
Selain hukuman penjara, eks Kombatan GAM itu juga dihatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik. Irwandi dilarang dipilih sebagai pejabat publik selama tiga tahun setelah menjalani hukuman pokok.
"Pidana tambahan pencabutan hak untuk dipilih selama 3 tahun," ujarnya. | Inews
loading...
Post a Comment