 |
| Wiranto dan Prabowo Subianto pada era Orde Baru. (Foto: REUTERS) |
Jakarta - Aksi unjuk rasa di depan Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, pada Selasa (21/5) berakhir ricuh. Massa pendukung pasangan capres-cawapres nomor 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memprotes hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pilpres 2019.
Setelah massa aksi membubarkan diri, muncul kelompok yang melakukan penyerangan kepada aparat kepolisian. Kericuhan pun pecah bahkan berlanjut hingga 22 Mei, Rabu (22/5) pagi.
Persis 21 tahun silam, peristiwa penting juga terekam dalam sejarah Orde Baru. Peristiwa kala itu juga melibatkan dua aktor yang kini masih memainkan peran penting dalam perpolitikan di Indonesia, yaitu Menko Polhukam Wiranto dan capres Prabowo Subianto.
Sejumlah kerusuhan yang melibatkan massa dan aparat keamanan terjadi sepanjang Mei 1998. Tokoh politik Amien Rais sempat merencanakan aksi besar-besaran di kawasan Monas pada 20 Mei 1998, meskipun kemudian batal.
Menyikapi situasi nasional saat itu, sebuah rapat tertutup di Gedung Departemen Pertahanan pun digelar. Panglima ABRI Jenderal Wiranto dan Kepala Staf Teritorial Letjen Susilo Bambang Yudhoyono ikut hadir.
Wiranto saat itu menyatakan akan tetap mempertahankan pemerintahan yang sah lantaran tidak ingin mengorbankan rakyat. Meskipun pemerintah goyah, kata Wiranto, ABRI akan tetap bertahan.
Soeharto kemudian menyatakan mundur dari jabatannya pada 21 Mei 1998. Posisi Soeharto digantikan B.J. Habibie.
Sehari kemudian, pada pukul 06.10 WIB, Habibie memutuskan agar Wiranto menjabat sebagai Menhankam/Pangab.
Menurut Habibie, Wiranto menganggap Prabowo yang kala itu menjabat Pangkostrad, berupaya melancarkan rencananya sendiri untuk menggerakkan pasukan.
Dalam buku Detik-Detik Yang Menentukan Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi (2006) karya Habibie, Wiranto meminta petunjuk kepada presiden yang baru diangkat terkait rencana Prabowo. Atas dasar itu Habibie mengambil kesimpulan bahwa Prabowo bertindak tanpa sepengetahuan Pangab.
"Pangab melaporkan bahwa pasukan Kostrad dari luar Jakarta bergerak menuju Jakarta," tulis Habibie.
"Jenderal Wiranto mohon petunjuk. Dari laporan tersebut, saya berkesimpulan bahwa Pangkostrad bergerak sendiri tanpa sepengetahuan Pangab. Bukankah ini bertentangan dengan petunjuk saya kemarin pada Pangab?" tambahnya.
Ia pun setuju mencabut jabatan Prabowo sebagai Pangkostrad. Prabowo menghadap kepada Habibie untuk melepaskan jabatannya pada 23 Mei 1998.
Sebelum menerima keputusan itu, Prabowo sempat berdebat dengan Habibie untuk mempertanyakan pencopotan jabatannya.
Ia juga menyatakan pencabutan jabatannya itu merupakan bentuk penghinaan kepada dirinya sebagai menantu Soeharto dan keluarganya.
Prabowo menilai Habibie salah paham dengan pergerakan pasukan Kostrad yang dilaporkan Wiranto.
"Saya bermaksud untuk mengamankan Presiden," kata Prabowo seperti ditulis Habibie.
"Presiden apa, Anda? Anda naif," tambahnya.
Wiranto pun setelah itu bisa dibilang mengemban karir yang cukup baik, sedangkan Prabowo sebaliknya dilepas dari dinas kemiliteran. Sepanjang peristiwa itu, Wiranto terlihat berupaya mempertahankan posisinya dengan mengklaim menjaga pemerintahan yang sah.
Setelah 21 tahun, Prabowo dan Wiranto berada di pihak yang berseberangan. Wiranto kini duduk di kubu Jokowi, lawan Prabowo dalam Pilpres 2019.
Dalam proses rekapitulasi suara pilpres, Prabowo dan kubunya kerap menuding KPU dan pemerintah melakukan kecurangan. Hingga akhirnya KPU mengumumkan bahwa suara Jokowi-Ma'ruf lebih unggul daripada Prabowo-Sandi.
Prabowo mempersilakan massa untuk melakukan aksi protes KPU dan segala bentuk kecurangan pemilu.
Dalam pernyataannya pasca-kericuhan, Wiranto menyatakan pemerintah telah mengetahui dalang aksi tersebut dan aparat keamanan akan bertindak tegas.
"Kami sepakat negara tidak boleh kalah dengan aksi jahat semacam ini," kata Wiranto.
Sementara Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjelaskan ada dua peristiwa dalam kejadian Selasa malam. Pertama, massa aksi di depan kantor Bawaslu telah membubarkan diri. Kedua, muncul aksi penyerangan oleh pelaku kejahatan yang melakukan kerusuhan. | CNN Indonesia
Setelah massa aksi membubarkan diri, muncul kelompok yang melakukan penyerangan kepada aparat kepolisian. Kericuhan pun pecah bahkan berlanjut hingga 22 Mei, Rabu (22/5) pagi.
Persis 21 tahun silam, peristiwa penting juga terekam dalam sejarah Orde Baru. Peristiwa kala itu juga melibatkan dua aktor yang kini masih memainkan peran penting dalam perpolitikan di Indonesia, yaitu Menko Polhukam Wiranto dan capres Prabowo Subianto.
Sejumlah kerusuhan yang melibatkan massa dan aparat keamanan terjadi sepanjang Mei 1998. Tokoh politik Amien Rais sempat merencanakan aksi besar-besaran di kawasan Monas pada 20 Mei 1998, meskipun kemudian batal.
Menyikapi situasi nasional saat itu, sebuah rapat tertutup di Gedung Departemen Pertahanan pun digelar. Panglima ABRI Jenderal Wiranto dan Kepala Staf Teritorial Letjen Susilo Bambang Yudhoyono ikut hadir.
Wiranto saat itu menyatakan akan tetap mempertahankan pemerintahan yang sah lantaran tidak ingin mengorbankan rakyat. Meskipun pemerintah goyah, kata Wiranto, ABRI akan tetap bertahan.
Soeharto kemudian menyatakan mundur dari jabatannya pada 21 Mei 1998. Posisi Soeharto digantikan B.J. Habibie.
Sehari kemudian, pada pukul 06.10 WIB, Habibie memutuskan agar Wiranto menjabat sebagai Menhankam/Pangab.
Menurut Habibie, Wiranto menganggap Prabowo yang kala itu menjabat Pangkostrad, berupaya melancarkan rencananya sendiri untuk menggerakkan pasukan.
Dalam buku Detik-Detik Yang Menentukan Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi (2006) karya Habibie, Wiranto meminta petunjuk kepada presiden yang baru diangkat terkait rencana Prabowo. Atas dasar itu Habibie mengambil kesimpulan bahwa Prabowo bertindak tanpa sepengetahuan Pangab.
"Pangab melaporkan bahwa pasukan Kostrad dari luar Jakarta bergerak menuju Jakarta," tulis Habibie.
"Jenderal Wiranto mohon petunjuk. Dari laporan tersebut, saya berkesimpulan bahwa Pangkostrad bergerak sendiri tanpa sepengetahuan Pangab. Bukankah ini bertentangan dengan petunjuk saya kemarin pada Pangab?" tambahnya.
Ia pun setuju mencabut jabatan Prabowo sebagai Pangkostrad. Prabowo menghadap kepada Habibie untuk melepaskan jabatannya pada 23 Mei 1998.
Sebelum menerima keputusan itu, Prabowo sempat berdebat dengan Habibie untuk mempertanyakan pencopotan jabatannya.
Ia juga menyatakan pencabutan jabatannya itu merupakan bentuk penghinaan kepada dirinya sebagai menantu Soeharto dan keluarganya.
Prabowo menilai Habibie salah paham dengan pergerakan pasukan Kostrad yang dilaporkan Wiranto.
"Saya bermaksud untuk mengamankan Presiden," kata Prabowo seperti ditulis Habibie.
"Presiden apa, Anda? Anda naif," tambahnya.
Wiranto pun setelah itu bisa dibilang mengemban karir yang cukup baik, sedangkan Prabowo sebaliknya dilepas dari dinas kemiliteran. Sepanjang peristiwa itu, Wiranto terlihat berupaya mempertahankan posisinya dengan mengklaim menjaga pemerintahan yang sah.
Setelah 21 tahun, Prabowo dan Wiranto berada di pihak yang berseberangan. Wiranto kini duduk di kubu Jokowi, lawan Prabowo dalam Pilpres 2019.
Dalam proses rekapitulasi suara pilpres, Prabowo dan kubunya kerap menuding KPU dan pemerintah melakukan kecurangan. Hingga akhirnya KPU mengumumkan bahwa suara Jokowi-Ma'ruf lebih unggul daripada Prabowo-Sandi.
Prabowo mempersilakan massa untuk melakukan aksi protes KPU dan segala bentuk kecurangan pemilu.
Dalam pernyataannya pasca-kericuhan, Wiranto menyatakan pemerintah telah mengetahui dalang aksi tersebut dan aparat keamanan akan bertindak tegas.
"Kami sepakat negara tidak boleh kalah dengan aksi jahat semacam ini," kata Wiranto.
Sementara Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjelaskan ada dua peristiwa dalam kejadian Selasa malam. Pertama, massa aksi di depan kantor Bawaslu telah membubarkan diri. Kedua, muncul aksi penyerangan oleh pelaku kejahatan yang melakukan kerusuhan. | CNN Indonesia
loading...
Post a Comment