Abdiya aceh Aceh Tamiang Aceh Timur Aceh Utara Agama Aksi 112 Aksi 313 Aleppo Artikel Artis Auto Babel Bambang Tri Banda Aceh Batu Akik Bencana Alam Bendera Aceh Bergek Bireuen Bisnis BNN BNPB Bom Kampung Melayu Budaya Cuaca Cut Meutia Dana Bos Deklarasi Akbar PA Deplomatik Depok Dewan Pers DPR RI Editorial Ekomomi Ekonomi Energi Fito Foto FPI Gampong Gempa Aceh Gempa Palu Gunung Sinabung Haji HAM Hathar Headlines Hiburan History Hotel Hukum HUT RI i ikapas nisam Indonesia Industri Info Dana Desa Informasi Publik Inspirasi Internasional Internet Irwandi-Nova Irwndi Yusuf IWO Jaksa Jejak JKMA Kemenperin Kemenprin Kesehatan Khalwat KIP Korupsi Koruptor KPK Kriminal Kriminalisasi Kubu Kuliner Langsa lgbt Lhiokseumawe Lhokseumawe Lingkungan Listrik Lombok Lowongan Kerja Maisir Makar Makassar Malware WannaCry Masjid Milad GAM Mitra Berita Motivasi Motogp Mudik MUI Musik Muslim Uighur Nanang Haryono Narkotika Nasional News Info Aceh Nisam Nuansa Nusantara Obligasi Olahraga Ombudsman Opini Otomotif OTT Pajak Palu Papua Parpol PAS Patroli Pekanbaru Pelabuhan Pemekaran Aceh Malaka Pemekaran ALA Pemerintah Pemilu Pendidikan Pengadilan Peristiwa Pers Persekusi Pertanian Piala Dunia 2018 Pidie Pidie Jaya Pilkada Pilkada Aceh PKI PLN PNL Polisi Politik Poso PPWI Presiden Pungli Ramadhan Ramuan Raskin Riau ril Rilis Rillis rls Rohingya Rohul Saladin Satwa Save Palestina Sawang Sejarah Selebriti Senator Sosok Sport Status-Papua Sumatera Suriah Syariat Islam T. Saladin Tekno Telekomunikasi Teror Mesir Terorisme TGB Thailand TNI Tokoh Tsunami Aceh Ulama Vaksin MR vid Video vidio Waqaf Habib Bugak Warung Kopi Wisata YantoTarah YARA

StatusAceh.Net - Alfian, Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menyebutkan, perbaikan sistem secara birokrasi dalam penanganan kasus korupsi tidak seimbang, sehingga membuka celah terjadinya korupsi di Aceh.

Alfian mengatakan, tahun 2018, indikasi korupsi di Aceh yang ditangani aparat penegak hukum mencapai 41 kasus dengan rincian 22 kasus ditangani kejaksaan, 16 kasus di kepolisian dan tiga kasus ditangani KPK, dengan total kerugian negara mencapai Rp 398 miliar lebih atau setara 4.984 unit rumah dhuafa.

“Kalau dibangun rumah dhuafa bisa mencapai 4 ribuan lebih, artinya ada 4 ribu dhuafa bisa dapat rumah dari pemerintah,” kata Alfian.

Melihat dari sisi sektor, tahun 2018, sektor pendidikan menempati urutan pertama dengan jumlah mencpai 7 kasus, disusul sektor dana desa mencapai 5 lima kasus, kesehatan 4 kasus, keagamaan,pemerintahan, pertanian masing-masing mencapapai 3 kasus.

Kebencanaan, Bantuan Sosial 2 kasus, Badan Usaha, Kelautan, Koperasi, Olah raga, Pengairan, Perdagangan, Perkebunan, Pertanhan dan Perternakan masing-masing 1 kasus.

Menurut Alfian, selama 2018, kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang ditangani Saber Pungli di Aceh berjumlah 6 kasus, dan jumlah uang yang disita dalam OTT mencapai Rp 815 juta, sedangkan jumlah tersangka yang ditetapkan berjumlah 12 orang dari unsur eksekutif.

Alfian menambahkan, sektor pendidikan dan keagamaan merupakan sektor yang paling rawan pungli di mana masing-masing 2 kasus, diikuti pertanahan dan pertanian masing-masing 1 kasus.

Ia meminta jajaran peradilan di Aceh harus transparan dalam proses penanganan kasus tindak pidana korupsi, juga meminta kepada daerah di provinsi Aceh agar membenah sistem dan managemen di struktur pemerintahan sehingga mengecilkan celah terjadinya korupsi di Aceh. (Riil)
loading...
Label: ,

Post a Comment

loading...

Contact Form

Name

Email *

Message *

StatusAceh.Net. Theme images by i-bob. Powered by Blogger.