Abdiya aceh Aceh Tamiang Aceh Timur Aceh Utara Agam Inong Aceh Agama Aksi 112 Aksi 313 Aleppo Artikel Artis Auto Babel Baksos Bambang Tri Banda Aceh Banjir Batu Akik Bencana Alam Bendera Aceh Bergek Bimtek Dana Desa Bireuen Bisnis Blue Beetle BNN BNPB Bom Kampung Melayu Budaya BUMN Carona corona Covid-19 Cuaca Cut Meutia Daerah Dana Bos dayah Deklarasi Akbar PA Deplomatik Depok Dewan Pers DPR RI DPRK Lhokseumawe Editorial Ekomomi Ekonomi Energi Feature Film Fito FORMATPAS Foto FPI Gampong Gaya Hidup Gempa Aceh Gempa Palu Gunung Sinabung Haji HAM Hathar Headlines Hiburan Hindia History Hotel Hukum Humor HUT RI i ikapas nisam Indonesia Industri Info Dana Desa Informasi Publik Inspirasi Internasional Internet Iran Irwandi-Nova Irwndi Yusuf Israel IWO Jaksa JARI Jawa Timur Jejak JKMA Kemanusiaan Kemenperin Kemenprin Kesehatan Khalwat KIP Kisah Inspiratif Korupsi Koruptor KPK Kriminal Kriminalisasi Kubu Kuliner Langsa Lapas Lapas Klas I Medan Lapas Tanjungbalai lgbt Lhiokseumawe Lhokseumawe Lingkungan Listrik Lombok Lowongan Kerja Maisir Makar Makassar Malaysia Malware WannaCry Masjid Migas Milad GAM Mitra Berita Modal Sosial Motivasi Motogp MPU Aceh Mudik Mudik Lebaran MUI Musik Muslim Uighur Nanang Haryono Narapidana Narkotika Nasional News Info Aceh Nisam Nuansa Nusantara Obligasi Olahraga Ombudsman Opini Otomotif OTT Pajak Palu Papua Parpol PAS Patani Patroli Pekalongan Pekanbaru Pelabuhan Pemekaran Aceh Malaka Pemekaran ALA Pemerintah Pemilu Pendidikan Penelitian Pengadilan Peristiwa Pers Persekusi Pertanian Piala Dunia 2018 Pidie Pidie Jaya Pilkada Pilkada Aceh Pilkades Pj Gubernur PKI PLN PNL Polisi Politik Pomda Aceh PON Aceh-Sumut XXI Poso PPWI Presiden Projo PT PIM Pungli PUSPA Ramadhan Ramuan Raskin Riau ril Rilis Rillis rls Rohingya Rohul Saladin Satwa Save Palestina Sawang Sejarah Selebgram Selebriti Senator Sinovac SMMPTN sosial Sosok Sport Status-Papua Stunting Sumatera Sunda Empire Suriah Syariat Islam T. Saladin Tekno Telekomunikasi Teror Mesir Terorisme TGB Thailand TMMD TMMD reguler ke-106 TNI Tokoh Tol Aceh Tsunami Aceh Turki Ulama Universitas Malikussaleh USA Vaksin MR Vaksinasi Vaksinasi Covid-19 vid Video vidio Viral Waqaf Habib Bugak Warung Kopi Wisata YantoTarah YARA

Lhokseumawe - Ratusan massa yang menamakan diri Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (GMAK) Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara berunjuk rasa di Taman Riyadah, Lhokseumawe, Aceh, Kamis (19/7) sore.

Mereka mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membasmi wabah koruptor di Aceh.

Terutama indikasi korupsi dalam penyalahgunaan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA). Siapapun yang terlibat harus dihukum.

Desakan itu disampaikan dalam aksi damai ratusan massa yang tergabung bersama Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (GMAK) Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara, Kamis (19/7).

Aksi damai ini untuk mendukung tugas KPK mengusut tuntas para pelaku korupsi di Aceh dari level kepala daerah hingga level bawah.

Massa aksi tak hanya laki-laki, belasan perempuan bercadar turut pula menyampaikan aspirasinya.

Sebelum aksi digelar massa berkumpul di halaman Masjid Agung Islamic Center Lhokseumawe, usai melaksanakan salat Zuhur. Kemudian, pada pukul 14.30 WIB, mereka bergerak ke Simpang Bank Indonesia Lhokseumawe, tepatnya di depan Taman Riyadah dan menyampaikan orasi.

Pendemo membawa sejumlah spanduk dan poster bertuliskan,“KPK Segera Buka Kantor Khusus Untuk Aceh, KPK Basmi Wabah Koruptor di Aceh, Tangkap Koruptor di seluruh Aceh serta sejumlah poster lainnya dalam bentuk dukungan kepada KPK.

Tampak hadir dalam aksi itu, Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Aceh, Tgk. Muslim At Thahiri, dan Koordinator Aksi GMAK, T. Khairul Rijal. Aparat Kepolisian dari Mapolres Lhokseumawe, turut mengawal dengan ketat jalannya aksi.

“Jangan ada kelompok tertentu di Aceh dengan mengataskan namakan masyarakat Aceh untuk membela pelaku tindak korupsi,”tegas Koordinator Aksi GMAK, T. Khairul Rijal, dalam orasinya dihadapan ratusan massa.

Pihaknya mendesak KPK untuk segera membuka kantor khusus di Aceh, agar bisa langsung mengawasi pengelolaan anggaran di Pemerintahan Aceh. Khususnya, menyangkut dengan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA), yang telah dikucurkan Pemerintah Pusat pasca perdamaian Aceh.

Apalagi, sudah triliunan rupiah lebih DOKA diberikan untuk Aceh, tapi kita rakyat Aceh masih hidup di bawah garis kemiskinan. Akibat pengelolaan dana tersebut tidak maksimal dan lebih kepada kepentingan pribadi, ketimbang untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Kasus indikasi korupsi yang terjadi di Aceh saat ini sangat memalukan dan menjatuhkan marwah Aceh. Karena dugaan korupsi itu dari level kepala daerah di Aceh. seharusnya pemimpin itu menunjukan sikap teladan dan contoh baik kepada rakyat atau masyarakat,” tegasnya. | JPNN
loading...
Label: ,

Post a Comment

loading...

Contact Form

Name

Email *

Message *

StatusAceh.Net. Theme images by i-bob. Powered by Blogger.