Banda Aceh - Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, membuka Rapat Koordinasi Kependudukan se-Aceh di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Rabu (2/05/2018).
Dalam sambutannya Nova menyampaikan kependudukan merupakan isu strategis yang sering diperbincangkan di berbagai tempat, dan sarat akan persoalan politik, terutama saat menjelang Pemilu atau Pilkada.
Persoalan kependudukan kata Nova begitu rumit karena banyak persoalan administrasi. Hal itulah yang membuat langkah pengintegrasian berbagai aspek kependudukan ke dalam perencanaan pembangunan merupakan pekerjaan besar yang harus diwujudkan.
"Kehadiran Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebenarnya telah menetapkan beberapa perubahan signifikan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan," kata Nova.
Nova mengatakan semua kebijakan dalam UU tersebut perlu diosialisasikan agar dapat dipahami dan diimplementasikan di semua daerah.
"Rakor ini adalah salah satu upaya yang kita lakukan untuk menyosialisasikan dan meningkatkan pemahaman aparatur terhadap kebijakan kependudukan yang baru ini," kata Nova, seraya berharap seluruh peserta dapat mengikuti rakor dengan sebaik-baiknya, sehingga semua kebijakan yang telah ditetapkan mampu dijalankan di seluruh provinsi Aceh.
Selain itu, Nova juga mengajak seluruh kabupaten/kota dan provinsi untuk meningkatkan peran masing-masing agar dapat menyelenggarakan semua kebijakan kependudukan dengan baik.
"Berbagai persiapan administrasi kependudulan perlu segera dituntaskan dengan cepat dan bijaksana, apalagi kita akan menghadapi Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif tahun depan," ujar Nova.
Nova berharap, rakor kependudukan mampu memberi pencerahan kepada aparatur di Aceh dalam rangka menemukan solusi terkait untuk memecahkan berbagai masalah administrasi kependudukan, sehingga kampanye untuk mewujudkan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) dapat terlaksana dengan baik di Aceh.
Sementara itu, Kepala Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Drs. Umar Dhani mengatakan, rapat koordinasi tersebut bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalan yang dihadapi Dinas Registrasi Kependudukan di seluruh kabupaten/kota.
“Dalam rapat ini kita harap semua permasalahan mendapatkan solusi demi terwujudnya efektivitas pelayanan administrasi kependudukan,” kata Umar.
Rakor tersebut turut dihadiri Dirjen Kependudukam dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrullah, SH, MH, Kepala Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Drs. Umar Dhani, M.Si serta sejumlah pejabat lainnya.[Rill]
Dalam sambutannya Nova menyampaikan kependudukan merupakan isu strategis yang sering diperbincangkan di berbagai tempat, dan sarat akan persoalan politik, terutama saat menjelang Pemilu atau Pilkada.
Persoalan kependudukan kata Nova begitu rumit karena banyak persoalan administrasi. Hal itulah yang membuat langkah pengintegrasian berbagai aspek kependudukan ke dalam perencanaan pembangunan merupakan pekerjaan besar yang harus diwujudkan.
"Kehadiran Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebenarnya telah menetapkan beberapa perubahan signifikan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan," kata Nova.
Nova mengatakan semua kebijakan dalam UU tersebut perlu diosialisasikan agar dapat dipahami dan diimplementasikan di semua daerah.
"Rakor ini adalah salah satu upaya yang kita lakukan untuk menyosialisasikan dan meningkatkan pemahaman aparatur terhadap kebijakan kependudukan yang baru ini," kata Nova, seraya berharap seluruh peserta dapat mengikuti rakor dengan sebaik-baiknya, sehingga semua kebijakan yang telah ditetapkan mampu dijalankan di seluruh provinsi Aceh.
Selain itu, Nova juga mengajak seluruh kabupaten/kota dan provinsi untuk meningkatkan peran masing-masing agar dapat menyelenggarakan semua kebijakan kependudukan dengan baik.
"Berbagai persiapan administrasi kependudulan perlu segera dituntaskan dengan cepat dan bijaksana, apalagi kita akan menghadapi Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif tahun depan," ujar Nova.
Nova berharap, rakor kependudukan mampu memberi pencerahan kepada aparatur di Aceh dalam rangka menemukan solusi terkait untuk memecahkan berbagai masalah administrasi kependudukan, sehingga kampanye untuk mewujudkan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) dapat terlaksana dengan baik di Aceh.
Sementara itu, Kepala Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Drs. Umar Dhani mengatakan, rapat koordinasi tersebut bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalan yang dihadapi Dinas Registrasi Kependudukan di seluruh kabupaten/kota.
“Dalam rapat ini kita harap semua permasalahan mendapatkan solusi demi terwujudnya efektivitas pelayanan administrasi kependudukan,” kata Umar.
Rakor tersebut turut dihadiri Dirjen Kependudukam dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrullah, SH, MH, Kepala Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Drs. Umar Dhani, M.Si serta sejumlah pejabat lainnya.[Rill]
loading...
Post a Comment