Banda Aceh – Delegasi Afganistan bersama pimpinan Berghof Foundation Jerman, berkunjung ke Aceh pada Jumat, 24/11/2017.
Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Aceh Mulyadi Nurdin mengatakan bahwa Kunjungan delegasi Afganistan tersebut dilakukan dalam rangka mempelajari perdamaian di Aceh.
Mulyadi Nurdin menambahkan bahwa Berghof Foundation sedang melakukan upaya penyelesaian konflik di Afghanistan, didukung oleh Pemerintah Jerman, ingin mempelajari langkah-langkah yang ditempuh oleh Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sehingga bisa lahirnya perjanjian damai di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005.
Mulyadi Nurdin menambahkan bahwa Delegasi Tinggi dari Afghanistan tertarik untuk mempelajari cara penyelesaian konflik Aceh, sehingga ingin menggali informasi tersebut dari para pihak yang terlibat dalam proses perdamaian di Aceh, terutama juru runding yang melahirkan MoU Helsinki.
Mulyadi Nurdin menambahkan bahwa pada prinsipnya Pemerintah Aceh siap berbagi pengalaman dengan Afganistan dalam menyelesaikan konflik di negara tersebut.
Menurut Mulyadi Nurdin, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf sangat peduli dengan isu perdamaian dunia, sehingga kunjungan delegasi Afganistan ke Aceh merupakan langkah sangat tepat, karena penyelesaian konflik Aceh merupakan salah satu yang paling cepat di dunia, setelah mengalami konflik lebih dari 30 tahun.
"Gubernur Irwandi berulang kali menyatakan ingin berbagi pengalaman tersebut dengan dunia," ujar Mulyadi Nurdin.
Dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Asisten Administrasi Umum, Saidan Nafi, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, menceritakan secara singkat tentang konflik panjang yang terjadi di Aceh.
Konflik berkepanjangan tersebut telah banyak membawa penderitaan bagi masyarakat Aceh, dan berakibat pada terhambatnya pembangunan Aceh.
"Hal ini mengakibatkan meningkatnya angka kemiskinan yang berpengaruh pada rendahnya kualitas hidup masyarakat,” ungkap Gubernur Aceh sebagaimana dibaca Saidan Nafi.
Tak ingin kondisi terus berlarut, akhirnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia sepakat untuk membangun dialog guna menciptakan perdamaian. Dialog antara GAM dan Pemerintah Indonesia itu telah dirintis berkali-kali dan mulai memasuki tahap intensif sejak tahun 2002.
Musibah Tsunami yang melanda sebagian besar wilayah Aceh pada tahun 2004, dan mengakibatkan sebanyak 200 ribu masyarakat menjadi korban dan menimbulkan kerugian mencapai puluhan triliun rupiah.
Kondisi itu mendorong GAM dan Pemerintah Indonesia semakin intensif membicarakan perdamaian karena kedua pihak meyakini, bahwa tanpa perdamaian, tidak mungkin proses recovery Aceh dapat dilakukan.
“Akhirnya pada 15 Agustus 2005, secara resmi GAM dan Pemerintah Indonesia menandatangani perjanjian damai di Helsinki. Sejak saat itu, perubahan besar mulai terjadi di Aceh hingga akhirnya Aceh dapat terus berkembang seperti saat ini,” sambung Saidan Nafi.
Pasca perjanjian damai, pembangunan Aceh semakin meningkat, perdamaian semakin menguat dan ekonomi masyarakat mulai menunjukkan perbaikan yang menjanjikan. Hal ini berpengaruh pada jumlah kunjungan wisatawan internasional yang semakin meningkat.
“Minggu depan, mulai 28 November hingga 5 Desember, di Aceh akan berlangsung event internasional Sail Sabang yang diikuti para peserta dari berbagai negara. Semua ini menunjukkan perdamaian Aceh sangat berhasil dan layak menjadi contoh bagi semangat perdamaian dunia,” kata Saidan Nafi.
Oleh karena itu, tidak mengherankan jika banyak delegasi dari sejumlah negara, diantaranya Myanmar, Filipina, Thailand, India dan Khasmir, serta beberapa negara Afrika datang untuk mempelajari perdamaian di Aceh.
"Meski sejarah konflik Aceh tidak sama dengan konflik Afghanistan, ada beberapa metode yang bisa dijadikan pembelajaran," ungkap Saidan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut para mantan juru runding perdamaian Aceh yang terlibat langsung saat proses dialog di Helsinki pada tahun 2005, di antaranya Bakhtiar Abdullah, Nur Juli, Shadia Marhaban dan Munawar Liza. Hadir juga para pejabat Pemerintah Aceh, tokoh perwakilan Forkopimda Aceh, serta sejumlah tokoh masyarakat.(Rill)
Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Aceh Mulyadi Nurdin mengatakan bahwa Kunjungan delegasi Afganistan tersebut dilakukan dalam rangka mempelajari perdamaian di Aceh.
Mulyadi Nurdin menambahkan bahwa Berghof Foundation sedang melakukan upaya penyelesaian konflik di Afghanistan, didukung oleh Pemerintah Jerman, ingin mempelajari langkah-langkah yang ditempuh oleh Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sehingga bisa lahirnya perjanjian damai di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005.
Mulyadi Nurdin menambahkan bahwa Delegasi Tinggi dari Afghanistan tertarik untuk mempelajari cara penyelesaian konflik Aceh, sehingga ingin menggali informasi tersebut dari para pihak yang terlibat dalam proses perdamaian di Aceh, terutama juru runding yang melahirkan MoU Helsinki.
Mulyadi Nurdin menambahkan bahwa pada prinsipnya Pemerintah Aceh siap berbagi pengalaman dengan Afganistan dalam menyelesaikan konflik di negara tersebut.
Menurut Mulyadi Nurdin, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf sangat peduli dengan isu perdamaian dunia, sehingga kunjungan delegasi Afganistan ke Aceh merupakan langkah sangat tepat, karena penyelesaian konflik Aceh merupakan salah satu yang paling cepat di dunia, setelah mengalami konflik lebih dari 30 tahun.
"Gubernur Irwandi berulang kali menyatakan ingin berbagi pengalaman tersebut dengan dunia," ujar Mulyadi Nurdin.
Dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Asisten Administrasi Umum, Saidan Nafi, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, menceritakan secara singkat tentang konflik panjang yang terjadi di Aceh.
Konflik berkepanjangan tersebut telah banyak membawa penderitaan bagi masyarakat Aceh, dan berakibat pada terhambatnya pembangunan Aceh.
"Hal ini mengakibatkan meningkatnya angka kemiskinan yang berpengaruh pada rendahnya kualitas hidup masyarakat,” ungkap Gubernur Aceh sebagaimana dibaca Saidan Nafi.
Tak ingin kondisi terus berlarut, akhirnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia sepakat untuk membangun dialog guna menciptakan perdamaian. Dialog antara GAM dan Pemerintah Indonesia itu telah dirintis berkali-kali dan mulai memasuki tahap intensif sejak tahun 2002.
Musibah Tsunami yang melanda sebagian besar wilayah Aceh pada tahun 2004, dan mengakibatkan sebanyak 200 ribu masyarakat menjadi korban dan menimbulkan kerugian mencapai puluhan triliun rupiah.
Kondisi itu mendorong GAM dan Pemerintah Indonesia semakin intensif membicarakan perdamaian karena kedua pihak meyakini, bahwa tanpa perdamaian, tidak mungkin proses recovery Aceh dapat dilakukan.
“Akhirnya pada 15 Agustus 2005, secara resmi GAM dan Pemerintah Indonesia menandatangani perjanjian damai di Helsinki. Sejak saat itu, perubahan besar mulai terjadi di Aceh hingga akhirnya Aceh dapat terus berkembang seperti saat ini,” sambung Saidan Nafi.
Pasca perjanjian damai, pembangunan Aceh semakin meningkat, perdamaian semakin menguat dan ekonomi masyarakat mulai menunjukkan perbaikan yang menjanjikan. Hal ini berpengaruh pada jumlah kunjungan wisatawan internasional yang semakin meningkat.
“Minggu depan, mulai 28 November hingga 5 Desember, di Aceh akan berlangsung event internasional Sail Sabang yang diikuti para peserta dari berbagai negara. Semua ini menunjukkan perdamaian Aceh sangat berhasil dan layak menjadi contoh bagi semangat perdamaian dunia,” kata Saidan Nafi.
Oleh karena itu, tidak mengherankan jika banyak delegasi dari sejumlah negara, diantaranya Myanmar, Filipina, Thailand, India dan Khasmir, serta beberapa negara Afrika datang untuk mempelajari perdamaian di Aceh.
"Meski sejarah konflik Aceh tidak sama dengan konflik Afghanistan, ada beberapa metode yang bisa dijadikan pembelajaran," ungkap Saidan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut para mantan juru runding perdamaian Aceh yang terlibat langsung saat proses dialog di Helsinki pada tahun 2005, di antaranya Bakhtiar Abdullah, Nur Juli, Shadia Marhaban dan Munawar Liza. Hadir juga para pejabat Pemerintah Aceh, tokoh perwakilan Forkopimda Aceh, serta sejumlah tokoh masyarakat.(Rill)
loading...
Post a Comment