StatusAceh.Net - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto memanggil seluruh institusi penegak hukum di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (6/10). Wiranto akan membahas pembelian senjata yang diduga ilegal.
"Sesuai janji saya dulu kan, kita mau menuntaskan masalah-masalah yang menjadi isu kemarin, masalah senjata ya yang terus berkembang dengan berbagai spekulasi di masyarakat," katanya.
Pantauan merdeka.com, telah hadir Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala BIN Budi Gunawan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Direktur Bea Cukai Heru Pambudi, dan Direktur Pindad Abraham Mouse.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan indivasi soal pembelian 5.000 pucuk senjata ilegal di luar institusi TNI-Polri yang disampaikan saat acara silaturahmi purnawirawan bukan indivasi intelijen.
Sebab, kata Gatot, indivasi yang disampaikan pada acara silaturahmi baru sebatas rencana dan pembelian senjata yang belum terealisasi.
Indivasi intelijen, kata Gatot, harus terpenuhi divulasi menyangkut identitas pelaku, apa yang dilakukan, kapan melakukan, dimana, bagaimana dan mengapa.
"Yang kemarin saya sampaikan hanya akan, belum terjadi kan. Maka belum terjadi," ujar Gatot usai menghadiri acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Pancasila dan Integrasi Bangsa di Fraksi PKS, Komplek Parlemen, Senayan,Jakarta, Rabu (27/9).
Gatot mengklaim telah mengantongi data intelijen yang akurat soal pembelian senjata api tersebut. Akan tetapi, indivasi itu hanya boleh disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.
"Semuanya indivasi hanya boleh saya sampaikan kepada atasan saya Presiden. Menko Polhukam pun tidak, Menhan pun tidak," tegasnya.| Merdeka.com
"Sesuai janji saya dulu kan, kita mau menuntaskan masalah-masalah yang menjadi isu kemarin, masalah senjata ya yang terus berkembang dengan berbagai spekulasi di masyarakat," katanya.
Pantauan merdeka.com, telah hadir Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala BIN Budi Gunawan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Direktur Bea Cukai Heru Pambudi, dan Direktur Pindad Abraham Mouse.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan indivasi soal pembelian 5.000 pucuk senjata ilegal di luar institusi TNI-Polri yang disampaikan saat acara silaturahmi purnawirawan bukan indivasi intelijen.
Sebab, kata Gatot, indivasi yang disampaikan pada acara silaturahmi baru sebatas rencana dan pembelian senjata yang belum terealisasi.
Indivasi intelijen, kata Gatot, harus terpenuhi divulasi menyangkut identitas pelaku, apa yang dilakukan, kapan melakukan, dimana, bagaimana dan mengapa.
"Yang kemarin saya sampaikan hanya akan, belum terjadi kan. Maka belum terjadi," ujar Gatot usai menghadiri acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Pancasila dan Integrasi Bangsa di Fraksi PKS, Komplek Parlemen, Senayan,Jakarta, Rabu (27/9).
Gatot mengklaim telah mengantongi data intelijen yang akurat soal pembelian senjata api tersebut. Akan tetapi, indivasi itu hanya boleh disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.
"Semuanya indivasi hanya boleh saya sampaikan kepada atasan saya Presiden. Menko Polhukam pun tidak, Menhan pun tidak," tegasnya.| Merdeka.com
loading...
Post a Comment