Banda Aceh - Wakil Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah MT melaporkan pungutan liar terhadap kendaraan yang melintasi perbatasan dari Aceh ke Medan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam Rapat Koordinasi TPID Se Sumatera yang berlangsung di Novotel, Pangkal Pinang, Kamis 28 September 2017.
“Yang kami hadapi di Aceh, pungli perbatasan masih dirasakan masyarakat. Walaupun Saber Pungli secara formal sudah digalakkan namun pihak berwenang melakukan pungli di perbatasan Aceh-Sumatera Utara, dan itu luar biasa,” ujar Wagub dihadapan para Gubernur se Sumatera.
Nova menambahkan, sudah ada pertemuan antara kapolda berkali-kali namun masih belum ada solusi untuk mengatasi persoalan tersebut. “Ini sangat mengganggu perekonomian rakyat, kecil memang tapi sangat merugikan bagi rakyat dan juga dapat memicu inflasi. Sulit sekali kita hilangkan penyakitnya. Tolong pak menteri menyampaikan kepada Kapolri, termasuk teman-teman yang lain terkait kebijakan hokum,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Menko Perekonomian, Darmin Nasution menyatakan kebijakan hukum semestinya tidak merugikan rakyat. “Saya akan membicarakan hal tersebut bersama Menkopolhukam dan juga Kapolri nantinya. Dengan alasan apapun, semestinya hal tersebut tidak dilakukan oleh penegak hokum,” ujarnya
Rapat koordinasi TPID membahas beberapa hal-hal terkait kebijakan isu strategis dari tiap-tiap daerah. Untuk Aceh, sejumlah isu strategis lainnya yang dibahas yaitu terkait perjanjian perdagangan antara provinsi, perjanjian perdagangan antar kabupaten/kota, pengembangan dan penguatan peran dan fungsi perusahaan, pembangunan cold storage, percepatan pembangunan jalan tol sumatera, percepatan pembangunan bendungan.
Selain itu, isu strategis lainnya tentang optomalisasi sistem informasi dan data masyarakat, optimalisasi pemanfaatan pelabuhan laut serta panjangnya rantai distribusi dan pola perdangan yang kurang efisien.(Rill)
“Yang kami hadapi di Aceh, pungli perbatasan masih dirasakan masyarakat. Walaupun Saber Pungli secara formal sudah digalakkan namun pihak berwenang melakukan pungli di perbatasan Aceh-Sumatera Utara, dan itu luar biasa,” ujar Wagub dihadapan para Gubernur se Sumatera.
Nova menambahkan, sudah ada pertemuan antara kapolda berkali-kali namun masih belum ada solusi untuk mengatasi persoalan tersebut. “Ini sangat mengganggu perekonomian rakyat, kecil memang tapi sangat merugikan bagi rakyat dan juga dapat memicu inflasi. Sulit sekali kita hilangkan penyakitnya. Tolong pak menteri menyampaikan kepada Kapolri, termasuk teman-teman yang lain terkait kebijakan hokum,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Menko Perekonomian, Darmin Nasution menyatakan kebijakan hukum semestinya tidak merugikan rakyat. “Saya akan membicarakan hal tersebut bersama Menkopolhukam dan juga Kapolri nantinya. Dengan alasan apapun, semestinya hal tersebut tidak dilakukan oleh penegak hokum,” ujarnya
Rapat koordinasi TPID membahas beberapa hal-hal terkait kebijakan isu strategis dari tiap-tiap daerah. Untuk Aceh, sejumlah isu strategis lainnya yang dibahas yaitu terkait perjanjian perdagangan antara provinsi, perjanjian perdagangan antar kabupaten/kota, pengembangan dan penguatan peran dan fungsi perusahaan, pembangunan cold storage, percepatan pembangunan jalan tol sumatera, percepatan pembangunan bendungan.
Selain itu, isu strategis lainnya tentang optomalisasi sistem informasi dan data masyarakat, optimalisasi pemanfaatan pelabuhan laut serta panjangnya rantai distribusi dan pola perdangan yang kurang efisien.(Rill)
loading...
Post a Comment