 |
| FOTO: Diorama adegan pembantaian para jenderal dalam pemberontakan PKI pada tahun 1965 |
StatusAceh.Net - Sudah 19 tahun film karya sutradara legendaris Arifin C Noer yang berjudul Pengkhianatan G30S/PKI tak lagi mengudara di televisi nasional. Namun, sempat dicibirkan di awal era reformasi oleh sebagian pihak karena dianggap “alat propaganda” Orde Baru, film itu kini kembali jadi perbincangan hangat – seiring dengan munculnya lagi sentimen anti-komunis.
Bahkan, sudah muncul rencana bahwa film yang pernah wajib tayang di TVRI itu akan kembali diputar. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo termasuk yang bersemangat untuk kembali menayangkan film tersebut secara luas. Alasannya, agar rakyat tidak lupa sejarah, terutama bahaya komunisme yang dibawa PKI – partai yang sudah dibubarkan dan dinyatakan terlarang sejak 1966.
Film yang konon menghabiskan biaya hingga Rp800 juta dan memiliki durasi panjang mencapai 3 jam 37 menit itu tak lagi jadi program wajib tayang di televisi setiap tanggal 30 September. Kebijakan itu muncul hanya berselisih empat bulan setelah Presiden Soeharto lengser dari kekuasaan.
Ada yang mengaitkan penghentian ini dengan permintaan Angkatan Udara yang merasa terpojokkan dengan isi film tersebut. Beberapa lain berpendapat bahwa banyak 'kebohongan' dari film yang mulai ditayangkan sejak tahun 1984 tersebut. Selebihnya, beranggapan karena kala itu rezim orde baru telah runtuh, maka 'kewajiban' menontonnya pun ikut gugur.
Tak ada lagi pemaksaan kepada siapa pun untuk menonton film yang menceritakan rencana pemberontakan Partai Komunis Indonesia pada tahun 1965.
Ya, singkatnya ada banyak versi mengenai alasan penghentian film yang pernah meraih penghargaan penonton terbanyak atau terlaris dari periode 1984 hingga tahun 1995 itu.
Apa pun itu, kini setelah 19 tahun ia tersimpan rapat-rapat. Arsip film ini rencananya kembali akan dibuka. Salah satu pelopornya adalah militer.
Tak tanggung, TNI bahkan sempat menerbitkan edaran agar film Pengkhianatan G 30 S-PKI untuk ditonton lagi secara serentak.
"Jangan sampai kejadian yang sama terulang kembali. Seluruh anak bangsa harus tahu bahwa bangsa kita pernah punya sejarah yang hitam," kata Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di Blitar, Senin, 18 September 2017.
Bahkan, sudah muncul rencana bahwa film yang pernah wajib tayang di TVRI itu akan kembali diputar. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo termasuk yang bersemangat untuk kembali menayangkan film tersebut secara luas. Alasannya, agar rakyat tidak lupa sejarah, terutama bahaya komunisme yang dibawa PKI – partai yang sudah dibubarkan dan dinyatakan terlarang sejak 1966.
Film yang konon menghabiskan biaya hingga Rp800 juta dan memiliki durasi panjang mencapai 3 jam 37 menit itu tak lagi jadi program wajib tayang di televisi setiap tanggal 30 September. Kebijakan itu muncul hanya berselisih empat bulan setelah Presiden Soeharto lengser dari kekuasaan.
Ada yang mengaitkan penghentian ini dengan permintaan Angkatan Udara yang merasa terpojokkan dengan isi film tersebut. Beberapa lain berpendapat bahwa banyak 'kebohongan' dari film yang mulai ditayangkan sejak tahun 1984 tersebut. Selebihnya, beranggapan karena kala itu rezim orde baru telah runtuh, maka 'kewajiban' menontonnya pun ikut gugur.
Tak ada lagi pemaksaan kepada siapa pun untuk menonton film yang menceritakan rencana pemberontakan Partai Komunis Indonesia pada tahun 1965.
Ya, singkatnya ada banyak versi mengenai alasan penghentian film yang pernah meraih penghargaan penonton terbanyak atau terlaris dari periode 1984 hingga tahun 1995 itu.
Apa pun itu, kini setelah 19 tahun ia tersimpan rapat-rapat. Arsip film ini rencananya kembali akan dibuka. Salah satu pelopornya adalah militer.
Tak tanggung, TNI bahkan sempat menerbitkan edaran agar film Pengkhianatan G 30 S-PKI untuk ditonton lagi secara serentak.
"Jangan sampai kejadian yang sama terulang kembali. Seluruh anak bangsa harus tahu bahwa bangsa kita pernah punya sejarah yang hitam," kata Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di Blitar, Senin, 18 September 2017.
Baca Selanjutnya
loading...
Post a Comment