 |
| SBY dan AHY tampak sumringah saat menyambut Prabowo datang ke Cikeas. (miftahul Hayat/Jawapos) |
Jakarta - Pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto beberapa hari lalu, masih menjadi topik hangat hingga kini.
Pertemuan yang dikenal dengan sebutan diplomasi nasi goreng itu, menurut Direktur Populi Center Usep S. Ahyar, merupakan ajang temu kangen dan test the water untuk kepentingan mereka di 2019.
Bersandar pada ambang batas presiden sebesar 20-25 persen, baik Demokrat maupun Gerindra saling membutuhkan untuk menolak ambang batas itu.
“Sangat mungkin mereka membutuhkan koalisi untuk pencalonan bersama. Gerindra dan Demokrat tentu mulai memanaskan mesin politiknya, lebih dini demi 2019,“ ujarnya kepada JawaPos.com, Minggu (30/7).
Menurut Usep, bagi Partai Gerindra dan Prabowo yang berkepentingan untuk maju di pilpres mendatang. Pun demikian Partai Demokrat. Mereka berkepentingan menyalonkan salah satu kader atau keluarga SBY.
Karena itu, Usep menerka bahwa Prabowo berkepentingan untuk segera membentuk koalisi. Bukan hanya kepentingan merespon persoalan Pemilu 2019, juga untuk merespon berbagai isu kebijakan yang selalu membelah partai-partai menjadi dua kekuatan.
Misalnya terhadap kebijakan Perppu Ormas, kebijakan penarikan subsidi, dan lainnya. Pembelahan dua kekuatan yang saling berlawanan itu, menurutnya akan terus berlangsung hingga Pemilu 2019 mendatang.
“Semuanya masih berkembang (dimainkan) bersamaan dengan dinamika politik dan kepentingan dari setiap aktor politik yang ada," pungkas Usep.(Jawapos)
Pertemuan yang dikenal dengan sebutan diplomasi nasi goreng itu, menurut Direktur Populi Center Usep S. Ahyar, merupakan ajang temu kangen dan test the water untuk kepentingan mereka di 2019.
Bersandar pada ambang batas presiden sebesar 20-25 persen, baik Demokrat maupun Gerindra saling membutuhkan untuk menolak ambang batas itu.
“Sangat mungkin mereka membutuhkan koalisi untuk pencalonan bersama. Gerindra dan Demokrat tentu mulai memanaskan mesin politiknya, lebih dini demi 2019,“ ujarnya kepada JawaPos.com, Minggu (30/7).
Menurut Usep, bagi Partai Gerindra dan Prabowo yang berkepentingan untuk maju di pilpres mendatang. Pun demikian Partai Demokrat. Mereka berkepentingan menyalonkan salah satu kader atau keluarga SBY.
Karena itu, Usep menerka bahwa Prabowo berkepentingan untuk segera membentuk koalisi. Bukan hanya kepentingan merespon persoalan Pemilu 2019, juga untuk merespon berbagai isu kebijakan yang selalu membelah partai-partai menjadi dua kekuatan.
Misalnya terhadap kebijakan Perppu Ormas, kebijakan penarikan subsidi, dan lainnya. Pembelahan dua kekuatan yang saling berlawanan itu, menurutnya akan terus berlangsung hingga Pemilu 2019 mendatang.
“Semuanya masih berkembang (dimainkan) bersamaan dengan dinamika politik dan kepentingan dari setiap aktor politik yang ada," pungkas Usep.(Jawapos)
loading...
Post a Comment