 |
| Aktivis dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Aceh menghadang mobil Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah, saat hendak meninggalkan Kantor Gubernur Aceh, Senin (20/3/2017) pagi. |
Banda Aceh - Konflik mutasi pejabat eselon II di lingkup Pemerintah Aceh semakin panas dan terbuka.
Senin (27/3/2017), Gubernur Aceh dr Zaini Abdullah mengirim surat agar pejabat yang diberhentikan segera mengembalikan aset.
Hari itu juga, ke-20 pejabat tersebut membalas surat gubernur dengan sikap menolak.
Informasi yang dihimpun Serambi, pada Senin (27/3/2017) Gubernur Zaini menyurati 20 pejabat yang telah diberhentikannya meminta agar mengembalikan aset yang digunakan selama ini seperti mobil dinas, kunci ruang kerja, dan aset lainnya.
Surat tersebut ditembuskan kepada Kapolda Aceh, Kajati Aceh, dan sejumlah pihak lainnya.
Hebatnya, hari itu juga, ke-20 pejabat yang dicopot membalas surat gubernur dengan pernyataan menolak mengembalikan aset yang diminta.
Mereka mengacu pada surat Mendagri Nomor 820/2138/OTDA Tanggal 24 Maret 2017 yang ditujukan kepada Gubernur Aceh.
Di mana pada poin 7 a) dan 7 b) menyebutkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor PEG 821.22/0044/2017 yang diterbitkan 10 Maret 2017 melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kadis Pertanian dan Perkebunan Aceh, Prof Dr Abubakar Karim MS yang dikonfirmasi mengenai hal tersebut mengatakan, seminggu sebelum diberhentikan, dirinya tidak lagi menggunakan mobil dinas, karena mobil dinas yang ada pada Dinas Pertanian digunakan untuk tim monitoring upaya khusus peningkatan produksi padi dari Kementan yang berkantor di Dinas Pertanian Aceh.
Sedangkan mobil yang masih digunakan saat ini, katanya, Kijang Innova yang merupakan mobil pool di Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.
Menurut Abubakar Karim, mobil pool tersebut digunakan karena ia menilai SK pemberhentian dirinya melanggar peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditegaskan dalam surat Dirjen Otda Kemendagri.
Atas dasar itu, sebanyak 18 dari 20 pejabat yang diberhentikan gubernur menandatangani surat penolakan penyerahan aset yang diminta gubernur.
Surat penolakan itu ditembuskan kepada Mendagri, Men-PAN dan RB, Komisi ASN, Dirjen Otda, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Ketua DPRA, Kapolda Aceh, Kajati Aceh, Inspektur Aceh, Kapolresta Banda Aceh, Kasatpol PP dan WH Aceh.
Kepala Dinas Pengairan Aceh Ir Samsul Rizal, Kepala Biro Pembangunan Setda Aceh Ir Anwar Ishak dan sejumlah lainnya yang ditemui Serambi secara terpisah juga membenarkan ikut meneken surat penolakan pengembalian aset sebagaimana diminta Gubernur Zaini.
Kelompok pejabat yang dicopot juga menegaskan, perlawanan yang mereka lakukan bukan semata-mata untuk bisa kembali ke jabatan eselon II, tapi karena prosedur pemberhentian yang dilakukan tidak benar dan menyalahi aturan.
Sekda Tak Melindungi
Sejumlah perwakilan pejabat eselon II yang diberhentikan, seperti Abubakar Karim, Samsul Rizal, Anwar Ishak menyatakan kekesalan kepada Sekda Aceh, Dermawan, yang menurut mereka tidak memberikan perlindungan dan pembelaan kepada PNS yang diberhentikan gubernur secara tidak prosedural.
Menurut Abubakar Karim cs, pada Senin (27/3/2017) mereka juga menghadap Sekda Aceh untuk memintai pembelaan.
Namun harapan itu buyar karena Sekda Aceh tidak merespon dan menyatakan itu keputusan gubernur.
Sekda Aceh, Dermawan yang berupaya dikonfirmasi Serambi, Selasa (28/3/2017) terhadap laporan tersebut tidak berhasil.
Beberapa kali dihubungi ke nomor hp yang biasa digunakannya tidak diangkat. Begitu juga pesan singkat berupa sms yang dikirim juga tidak direspons.(tribunnews.com)
Senin (27/3/2017), Gubernur Aceh dr Zaini Abdullah mengirim surat agar pejabat yang diberhentikan segera mengembalikan aset.
Hari itu juga, ke-20 pejabat tersebut membalas surat gubernur dengan sikap menolak.
Informasi yang dihimpun Serambi, pada Senin (27/3/2017) Gubernur Zaini menyurati 20 pejabat yang telah diberhentikannya meminta agar mengembalikan aset yang digunakan selama ini seperti mobil dinas, kunci ruang kerja, dan aset lainnya.
Surat tersebut ditembuskan kepada Kapolda Aceh, Kajati Aceh, dan sejumlah pihak lainnya.
Hebatnya, hari itu juga, ke-20 pejabat yang dicopot membalas surat gubernur dengan pernyataan menolak mengembalikan aset yang diminta.
Mereka mengacu pada surat Mendagri Nomor 820/2138/OTDA Tanggal 24 Maret 2017 yang ditujukan kepada Gubernur Aceh.
Di mana pada poin 7 a) dan 7 b) menyebutkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor PEG 821.22/0044/2017 yang diterbitkan 10 Maret 2017 melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kadis Pertanian dan Perkebunan Aceh, Prof Dr Abubakar Karim MS yang dikonfirmasi mengenai hal tersebut mengatakan, seminggu sebelum diberhentikan, dirinya tidak lagi menggunakan mobil dinas, karena mobil dinas yang ada pada Dinas Pertanian digunakan untuk tim monitoring upaya khusus peningkatan produksi padi dari Kementan yang berkantor di Dinas Pertanian Aceh.
Sedangkan mobil yang masih digunakan saat ini, katanya, Kijang Innova yang merupakan mobil pool di Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.
Menurut Abubakar Karim, mobil pool tersebut digunakan karena ia menilai SK pemberhentian dirinya melanggar peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditegaskan dalam surat Dirjen Otda Kemendagri.
Atas dasar itu, sebanyak 18 dari 20 pejabat yang diberhentikan gubernur menandatangani surat penolakan penyerahan aset yang diminta gubernur.
Surat penolakan itu ditembuskan kepada Mendagri, Men-PAN dan RB, Komisi ASN, Dirjen Otda, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Ketua DPRA, Kapolda Aceh, Kajati Aceh, Inspektur Aceh, Kapolresta Banda Aceh, Kasatpol PP dan WH Aceh.
Kepala Dinas Pengairan Aceh Ir Samsul Rizal, Kepala Biro Pembangunan Setda Aceh Ir Anwar Ishak dan sejumlah lainnya yang ditemui Serambi secara terpisah juga membenarkan ikut meneken surat penolakan pengembalian aset sebagaimana diminta Gubernur Zaini.
Kelompok pejabat yang dicopot juga menegaskan, perlawanan yang mereka lakukan bukan semata-mata untuk bisa kembali ke jabatan eselon II, tapi karena prosedur pemberhentian yang dilakukan tidak benar dan menyalahi aturan.
Sekda Tak Melindungi
Sejumlah perwakilan pejabat eselon II yang diberhentikan, seperti Abubakar Karim, Samsul Rizal, Anwar Ishak menyatakan kekesalan kepada Sekda Aceh, Dermawan, yang menurut mereka tidak memberikan perlindungan dan pembelaan kepada PNS yang diberhentikan gubernur secara tidak prosedural.
Menurut Abubakar Karim cs, pada Senin (27/3/2017) mereka juga menghadap Sekda Aceh untuk memintai pembelaan.
Namun harapan itu buyar karena Sekda Aceh tidak merespon dan menyatakan itu keputusan gubernur.
Sekda Aceh, Dermawan yang berupaya dikonfirmasi Serambi, Selasa (28/3/2017) terhadap laporan tersebut tidak berhasil.
Beberapa kali dihubungi ke nomor hp yang biasa digunakannya tidak diangkat. Begitu juga pesan singkat berupa sms yang dikirim juga tidak direspons.(tribunnews.com)
loading...
Post a Comment