Banda Aceh – Gubernur Aceh, dr. H. Zaini Abdullah, menyebutkan sejumlah wilayah di Sumatera, termasuk beberapa kabupaten/kota di Aceh memiliki presentase Keluarga Berencana yang rendah. Hal itu menjadikan laju pertumbuhan penduduk cukup tinggi. Belum lagi dengan persoalan keluarga miskin dan prasejahtera serta wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi.
Sebagai gambaran, di tahun 2005 jumlah penduduk Aceh hanya 4,1 juta jiwa, dan meningkat menjadi 4,49 juta jiwa pada tahun 2010. Sementara di tahun 2015 tercatat penduduk Aceh mencapai 5 juta jia.
“Data itu menunjukkan bahwa persoalan kependudukan di Aceh membutuhkan perhatian serius. Jika tidak dikendalikan dengan baik, persoalan ini akan berimbas kepada pelayanan kesehatan, kesediaan lapangan kerja, kebutuhan pangan, dan sebagainya,” kata gubernur dalam sambutan yang disampaikan oleh Asisten III Sekda Aceh, Kamaruddin Andalah S.Sos. M.Si, dalam Sosialisasi Dan Konsultasi Dana lokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Keluarga Berencana Regional Sumatera, di Hermes Hotel, Rabu (01/03/2017).
Peran BKKBN, kata gubernur, sangat dibutuhkan untuk mendorong agar perencanaan itu berjalan dengan baik dan sesuai dengan program yang diharapkan berjalan secara nasional. Program prioritas nasional tersebut adalah penerapan Nawacita butir ke-5, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, salah satu upaya yang dilakukan adalah penguatan Program Keluarga Berencana melalui peningkatan sarana pelayanan Komunikasi, Informasi dan edukasi.(Rill)
Sebagai gambaran, di tahun 2005 jumlah penduduk Aceh hanya 4,1 juta jiwa, dan meningkat menjadi 4,49 juta jiwa pada tahun 2010. Sementara di tahun 2015 tercatat penduduk Aceh mencapai 5 juta jia.
“Data itu menunjukkan bahwa persoalan kependudukan di Aceh membutuhkan perhatian serius. Jika tidak dikendalikan dengan baik, persoalan ini akan berimbas kepada pelayanan kesehatan, kesediaan lapangan kerja, kebutuhan pangan, dan sebagainya,” kata gubernur dalam sambutan yang disampaikan oleh Asisten III Sekda Aceh, Kamaruddin Andalah S.Sos. M.Si, dalam Sosialisasi Dan Konsultasi Dana lokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Keluarga Berencana Regional Sumatera, di Hermes Hotel, Rabu (01/03/2017).
Peran BKKBN, kata gubernur, sangat dibutuhkan untuk mendorong agar perencanaan itu berjalan dengan baik dan sesuai dengan program yang diharapkan berjalan secara nasional. Program prioritas nasional tersebut adalah penerapan Nawacita butir ke-5, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, salah satu upaya yang dilakukan adalah penguatan Program Keluarga Berencana melalui peningkatan sarana pelayanan Komunikasi, Informasi dan edukasi.(Rill)
loading...
Post a Comment