Banda Aceh – Gubernur Aceh, dr. H. Zaini Abdullah, membuka Rapat Koordinasi Daerah Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) 2017, di Hotel Grand Nanggroe, Selasa (28/02/2016). Hadir dalam Rakorda tersebut Kepala BKKBN Aceh, Pangdam Iskandar Muda, dan Kepala Biro Humas Setda Aceh.
Gubernur dalam sambutannya menyebutkan, menjalankan program kependudukan dengan baik merupakan upaya mewujudkan keluarga sejahtera, sebagai langkah untuk menghadirkan sumber daya berkualitas. Fakta membuktikan, kesuksesan program kependudukan berbanding lurus dengan kualitas sumber daya manusia.
“Sebaliknya kegagalan dalam mengelola kependudukan akan berdampak buruk pada pembangunan kesejahteraan keluarga,” ujar Gubernur Zaini.
Gubernur menyebutkan, bertambahnya jumlah penduduk ikut dibarengi dengan bertambahnya angkatan kerja produktif dan meningkatnya jumlah pengangguran. Hal tersebut tentu berdampak pada ketimpangan sosial.
Pertumbuhan penduduk Aceh yang cenderung meningkat, ujar gubernur, harus membuat masyarakat untuk terus berinovasi dan menjadikan pertumbuhan penduduk menjadi sebuah potensi untuk bangkit dari keterpurukannya.
“Kita harus jadikan setiap penduduk Aceh sebagai investasi bangsa. Dengan jumlah penduduk Aceh saat yang mencapai 5 juta jiwa, harusnya, ekonomi Aceh tumbuh di atas 6 persen, produktivitas Aceh meningkatkan di atas rata-rata nasional. Inilah arti bonus demografi bagi Aceh,” ujar gubernur.
Untuk itu Pemerintah Aceh mendorong agar seluruh kabupaten dan kota di seluruh Aceh turut ambil bagian dalam kegiatan revitalisasi Program Keluarga Berencana. Revitalisasi Program KB bukan hanya mengendalikan jumlah kelahiran penduduk tetapi juga meningkatkan kualitas penduduk.
“Kita tentu berharap BKKBN Aceh dapat berdiri di garis depan dalam menjalankan program kependudukan di daerah ini. Pemerintah Aceh tetap mendukung program ini, sehingga kita berharap kebijakan KB dapat menyentuh hati dan mendorong kepedulian masyarakat Aceh,” kata gubernur.
Gubernur berharap, Rakorda KKBPK menjadi salah satu langkah untuk melahirkan gagasan dan ide guna menjalankan program-program KB yang progressif di Aceh. Gagasan yang lahir dalam rakorda tersebut menjadi salah satu sumbangsih pemikiran bagi Aceh dan Indonesia sehingga lahir rekomendasi sebagai rujukan bagi kita untuk memperkuat program kependudukan di Aceh di masa mendatang. [Rill]
Gubernur dalam sambutannya menyebutkan, menjalankan program kependudukan dengan baik merupakan upaya mewujudkan keluarga sejahtera, sebagai langkah untuk menghadirkan sumber daya berkualitas. Fakta membuktikan, kesuksesan program kependudukan berbanding lurus dengan kualitas sumber daya manusia.
“Sebaliknya kegagalan dalam mengelola kependudukan akan berdampak buruk pada pembangunan kesejahteraan keluarga,” ujar Gubernur Zaini.
Gubernur menyebutkan, bertambahnya jumlah penduduk ikut dibarengi dengan bertambahnya angkatan kerja produktif dan meningkatnya jumlah pengangguran. Hal tersebut tentu berdampak pada ketimpangan sosial.
Pertumbuhan penduduk Aceh yang cenderung meningkat, ujar gubernur, harus membuat masyarakat untuk terus berinovasi dan menjadikan pertumbuhan penduduk menjadi sebuah potensi untuk bangkit dari keterpurukannya.
“Kita harus jadikan setiap penduduk Aceh sebagai investasi bangsa. Dengan jumlah penduduk Aceh saat yang mencapai 5 juta jiwa, harusnya, ekonomi Aceh tumbuh di atas 6 persen, produktivitas Aceh meningkatkan di atas rata-rata nasional. Inilah arti bonus demografi bagi Aceh,” ujar gubernur.
Untuk itu Pemerintah Aceh mendorong agar seluruh kabupaten dan kota di seluruh Aceh turut ambil bagian dalam kegiatan revitalisasi Program Keluarga Berencana. Revitalisasi Program KB bukan hanya mengendalikan jumlah kelahiran penduduk tetapi juga meningkatkan kualitas penduduk.
“Kita tentu berharap BKKBN Aceh dapat berdiri di garis depan dalam menjalankan program kependudukan di daerah ini. Pemerintah Aceh tetap mendukung program ini, sehingga kita berharap kebijakan KB dapat menyentuh hati dan mendorong kepedulian masyarakat Aceh,” kata gubernur.
Gubernur berharap, Rakorda KKBPK menjadi salah satu langkah untuk melahirkan gagasan dan ide guna menjalankan program-program KB yang progressif di Aceh. Gagasan yang lahir dalam rakorda tersebut menjadi salah satu sumbangsih pemikiran bagi Aceh dan Indonesia sehingga lahir rekomendasi sebagai rujukan bagi kita untuk memperkuat program kependudukan di Aceh di masa mendatang. [Rill]
loading...
Post a Comment