 |
| Ilustrasi |
Jakarta - Deputi II BIN Thamrin Marzuki mewakili Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan dalam Rapat Koordinasi KPU jelang hari pencoblosan Pilkada Serentak tahun 2017. Dalam rapat tersebut Thamrin menegaskan ada berapa catatan perlu diantisipasi saat hari pencoblosan.
"Ada spesifik kerawanan yang perlu kita perhatikan juga, pertama masih adanya intimidasi dari kelompok bersenjata khususnya Aceh dan Papua," kata Thamrin di KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa (7/2).
Thamrin menuturkan, intimidasi tersebut terjadi di Aceh yang pesertanya merupakan dari Partai lokal sementara pesaingnya dari independen. Hal itu terjadi di Pilkada Bupati dan Walikota di Provinsi Aceh.
"Beberapa kita antisipasi ada kita kategorikan tinggi seperti Aceh Jaya, Bireun dan Lhokseumawe. Kelompok bersenjata masih ada terutama di pegunungan. Jelas dia menyatakan dukungan ke salah satu calon," ujar Thamrin.
Sementara di wilayah Papua seperti Kota Jayapura, Tolikara dan Kabupaten Jayapura dan Puncak Jaya masih rentan akan intimidasi. Penggelembungan suara berpotensi di sejumlah tempat lantaran masih menggunakan sistem Niken.
"Rawan penggelembungan suara dan intimidasi kepala suku seperti di Tolikara, Intan Jaya, Dogiyai dan Duga," ujarnya.
"Masalah kerawanan ini kami mengharapkan dari pengawas independen khususnya di Aceh. Kemudian di daerah pegunungan tadi," sambung Thamrin.
Dia menambahkan untuk mengantisipasi hal tidak diinginkan maka penambahan jumlah aparat kepolisian pun dilakukan. Terutama disejumlah TPS yang dianggap rawan.
"Dari aparat kepolisian memang ada penambahan aparat ke mana khususnya TPS-TPS yang rawan," pungkasnya. [Merdeka.com]
"Ada spesifik kerawanan yang perlu kita perhatikan juga, pertama masih adanya intimidasi dari kelompok bersenjata khususnya Aceh dan Papua," kata Thamrin di KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa (7/2).
Thamrin menuturkan, intimidasi tersebut terjadi di Aceh yang pesertanya merupakan dari Partai lokal sementara pesaingnya dari independen. Hal itu terjadi di Pilkada Bupati dan Walikota di Provinsi Aceh.
"Beberapa kita antisipasi ada kita kategorikan tinggi seperti Aceh Jaya, Bireun dan Lhokseumawe. Kelompok bersenjata masih ada terutama di pegunungan. Jelas dia menyatakan dukungan ke salah satu calon," ujar Thamrin.
Sementara di wilayah Papua seperti Kota Jayapura, Tolikara dan Kabupaten Jayapura dan Puncak Jaya masih rentan akan intimidasi. Penggelembungan suara berpotensi di sejumlah tempat lantaran masih menggunakan sistem Niken.
"Rawan penggelembungan suara dan intimidasi kepala suku seperti di Tolikara, Intan Jaya, Dogiyai dan Duga," ujarnya.
"Masalah kerawanan ini kami mengharapkan dari pengawas independen khususnya di Aceh. Kemudian di daerah pegunungan tadi," sambung Thamrin.
Dia menambahkan untuk mengantisipasi hal tidak diinginkan maka penambahan jumlah aparat kepolisian pun dilakukan. Terutama disejumlah TPS yang dianggap rawan.
"Dari aparat kepolisian memang ada penambahan aparat ke mana khususnya TPS-TPS yang rawan," pungkasnya. [Merdeka.com]
loading...
Post a Comment