Ilustrasi |
StatusAceh.Net - Koordinator Kajian Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia Andrian Habibi mengajak masyarakat mendokumentasikan agenda para peserta pilkada melalui foto dan video.
"Selain itu mencatat janji-janji kampanye. Tujuannya agar rakyat bisa menagih para penjanji kalau nantinya berdusta ketika terpilih," ucap Adrian di Jakarta, Rabu (4/1).
Masyarakat kata Andrian, juga bisa menilai pasangan calon kepala daerah dari track record yang ada. Paling tidak menjadi bahan masukan untuk kemudian menentukan pilihan nantinya.
"Mulai Januari ini juga sangat penting ada gerakan sosial yang mandiri untuk memantau kantor-kantor penyelenggara pemilu, gakkumdu (penegakan hukum terpadu), sekretariat partai politik, posko-posko pemenangan/tim sukses dan daerah-daerah terpencil yang terisolir," tukas Andrian.
Harapannya, agar tidak ada dusta di antara pemilih dan peserta dalam penyelenggaraan pilkada serentak 2017. Selain itu kata Andrian, juga demi menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara.
"KIPP Indonesia juga mengimbau agar pengguna media sosial beralih arah, dari pembahasan hoax (berita bohongy ke pengawalan pilkada," ujar Andrian.
Caranya, membagikan informasi yang ada di laman KPU, menyebarluaskan hasil-hasil diskusi terkait pilkada, mengurangi hujatan dan melaporkan pengguna medsos yang memupuk dan membuat status atau komentar yang menyakiti rasa persaudaraan juga merusak kehidupan politik dan demokrasi. (JPNN)
"Selain itu mencatat janji-janji kampanye. Tujuannya agar rakyat bisa menagih para penjanji kalau nantinya berdusta ketika terpilih," ucap Adrian di Jakarta, Rabu (4/1).
Masyarakat kata Andrian, juga bisa menilai pasangan calon kepala daerah dari track record yang ada. Paling tidak menjadi bahan masukan untuk kemudian menentukan pilihan nantinya.
"Mulai Januari ini juga sangat penting ada gerakan sosial yang mandiri untuk memantau kantor-kantor penyelenggara pemilu, gakkumdu (penegakan hukum terpadu), sekretariat partai politik, posko-posko pemenangan/tim sukses dan daerah-daerah terpencil yang terisolir," tukas Andrian.
Harapannya, agar tidak ada dusta di antara pemilih dan peserta dalam penyelenggaraan pilkada serentak 2017. Selain itu kata Andrian, juga demi menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara.
"KIPP Indonesia juga mengimbau agar pengguna media sosial beralih arah, dari pembahasan hoax (berita bohongy ke pengawalan pilkada," ujar Andrian.
Caranya, membagikan informasi yang ada di laman KPU, menyebarluaskan hasil-hasil diskusi terkait pilkada, mengurangi hujatan dan melaporkan pengguna medsos yang memupuk dan membuat status atau komentar yang menyakiti rasa persaudaraan juga merusak kehidupan politik dan demokrasi. (JPNN)
loading...
Post a Comment