 |
| Ilustrasi |
Kekosongan kas ini sangat berdampak terhadap kinerja sejumlah SKPD di kota tersebut. Khususnya pencairan sejumlah dana, termasuk biaya administrasi kantor yang tertera dalam APBK Perubahan tahun 2016 Pemko Lhokseumawe.
Atas kondisi ini, anggota komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe Faisal Umar, mengaku heran atas kinerja Pemko Lhokseumawe kenapa kas daerah sampai kosong.
Untuk itu, pihaknya berusaha untuk segera mengesahkan APBK-P, sebelum akhir tahun ini. Dengan harapan, agar kegiatan yang dibiayai dalam APBK-P bisa terserap sesuai harapan.
“Jangankan rakyat, saya pribadi juga merasa bingung dengan kinerja pihak eksekutif. Kenapa bisa terjadi kekosongan kas di tengah jalan seperti ini,” tuturnya yang dilansir Rakyat Aceh (Jawa Pos Group), Selasa (22/11).
Menurut politikus PAN ini, pada saat melakukan pembahasan anggaran bersama legislatif, pihak eksekutif tidak pernah menyatakan kekurangan anggaran, dibanding sejumlah program yang diusul.
Namun pada saat pelaksanaannya, justru tidak sesuai dengan realisasi. Kondisi ini berbanding terbalik dengan apa dilaporkan ke dewan pada rapat panitia anggaran lalu.
"Kami sangat kecewa dengan kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe. Di sini sepertinya legislatif tidak dianggap, dan anehnya lagi pada saat pembahasan pihak eksekutif menyatakan kalau anggaran tersedia,” ujar Faisal.
Menurut Faisal, walau saat ini Lhokseumawe mengalami defisit, logikanya defisit tidak bisa menyebabkan terjadinya kekosongan.(Jawapos)
loading...
Post a Comment