Banda Aceh -- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggelar pelatihan Perempuan Potensial Calon Kepala Daerah serta sosialisasi hasil pemetaan kelembagaan dan peraturan menteri PPPA di Hotel Pade, Kamis (15/09). Pelatihan tersebut dibuka Asisten II Setda Aceh, Syahrul SE, M.Si.
Syahrul menyebutkan, banyak potensi yang ada pada diri perempuan. Perempuan diakui sebagai pribadi yang lebih teliti dan sangat konsisten dalam bekerja. "Itu objektif saya melihat. Tinggal lagi, bagaimana mengkader perempuan sehingga kapabilitas dan kredibilitas mereka teruji sebagai pemimpin," ujar Syahrul. Apalagi, lanjutnya, di Aceh dan hampir di seluruh Indonesia, pemilih perempuan lebih dominan dari laki laki. "Tunjukkan bahwa anda lebih unggul dalam segala hal dari calon lawan anda."
Syahrul menambahkankan, di era demokrasi kesempatan untuk tampil sebagai pemimpin di
berbagai bidang sama. Perempuan harus tampil sebagai bagian dari subjek pembangunan agar ruang partisipasi pembangunan perempuan setara dengan laki laki. "Peningkatan kapasitas perlu dilakukan agar perempuan mampu bersaing dalam pemilu nanti," ujar Syahrul.
Saat ini, keterwakilan perempuan di parlemen Aceh bahkan sangat minim. Di DPR Aceh, dari 81 anggota dewan tercatat hanya 12 orang perwakilan perempuan. Sementara di DPR Kabupaten dan Kota, hanya 57 kursi yang diisi perempuan Dari 650 slot yang tersedia. Untuk wali kota dan bupati, hanya Kota Banda Aceh yang diketahui dipimpin oleh perempuan.
Staff Ahli bidang penanggulangan Kemiskinan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Siti Khairijah Nasution, menyebutkan pelatihan tersebut merupakan langkah strategis dalam menyiapkan pemimpin perempuan di masa mendatang. "Kita ingin meningkatkan kualitas perempuan dan memberikan pemahaman bahwa perempuan penting untuk terlibat menjadi kepala daerah," ujarnya.
Siti menambahkan, pada pilkada tahun depan.diharapkan bisa memberikan peluang keterlibatan perempuan yang signifikan. Jika selama ini partai politik beralasan sulit mendapatkan perempuan yang berkualitas untuk ikut sebagai calon kepala daerah, maka dengan pelatihan ini, bisa lahir perempuan-perempuan yang nantinya bisa terlibat dalam pilkada.
Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh, Dahlia, menyebutkan pelatihan tersebut dilaksanakan untuk menyongsong pilkada 2017 yang nantinya akan dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Karena itu, Dahlia memandang perlu adanya penguatan kapasitas bagi perempuan. "Upaya ini penting bagi mereka yang punya potensi agar mereka mampu berkompetisi untuk membangun kerjasama sebagai calon kepala daerah," ujar Dahlia.
Dahlia menyebutkan, keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan serta peran partisipasi perempuan dalam politik belum maksimal. Hal tersebut ditunjukkan dari sedikitnya jumlah perempuan yang menduduki jabatan strategis di eksekutif, legislatif, yudikatif partai politik.maupun organisasi profesi lainnya. Di samping itu, Indeks pemberdayaan gender Aceh juga masih di bawah nasional yaitu 65,12 berbanding 70,68.
Ketidakterlibatan perempuan menjadi kendala dan hambatan untuk koordinasi, edukasi dan
penyampaian informasi pada setiap proses pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah. Karenanya pelatihan tersebut menjadi jawaban untuk memberikan didikan bagi perempuan sehingga mereka bisa terlibat dan ikut serta sebagai calon kepala daerah yang juga punya potensi sebagai pemimpin.
Sementara itu, sosialisasi hasil pemetaan kelembagaan dan peraturan menteri PPPA, kata Dahlia, bertujuan untuk mendidik perempuan potensial kepala daerah, agar punya kepercayaan diri dan mampu mensosialisasikan ide serta gagasannya pada para calon pemilih.
Pelatihan tersebut diikuti 40 perempuan potensial calon kepala daerah, pimpinan organisasi
masyarakat untuk, pengusaha, serta perwakilan partai politik. (Rill)
loading...
Post a Comment