Banda Aceh – Pemerintah Aceh dan Badan Ekonomi Kreatif (Be Kraf) menandatanganiMoU atau Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Pengembangan Program Ekonomi Kreatif Untuk Mendukung Pembangunan di Aceh pada acara Focus Group Discussion Ekonomi Perumusan Kerjasama Quadro Helik di Hotel Hermes, Jumat (26/8).
“Hari ini kita pantas bergembira, karena Pemerintah pusat telah menyatakan komitmennya untuk mendukung pengembangan usaha ekonomi kreatif di Aceh sebagaimana tertuang dalam kesepakatan antara Pemerintah Aceh dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang ditandatangani hari ini,” kata Gubernur Aceh dr. H. Zaini Abdullah dalam sambutannya yang dibacakan Staf Gubernur Aceh
Bidang Keistimewaan dan Sumber Daya Manusia, Ir Helvizar.
Helvizar mengatakan, Ekonomi kreatif merupakan bidang usaha yang banyak berkembang di masyarakat sebagai sumber ekonomi berbasis kepada sumber daya manusia.
Sektor tersebut kata Helvizar perlu mendapat perhatian, karena selain meningkatakn pendapatan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja juga sarat dengan nilai seni dan budaya. Khusus untuk Aceh, sektor
ekonomi kreatif juga menujukkan perkembangan yang sangat menggembirakan. “Sudah banyak karya kreatif masyarakat Aceh yang masuk pasar nasional, seperti batik tenun, aneka motif bordir, mukena, dompet, tas dan sebagainya,” kata Helvizar, Berbagai jenis kerajinan tangan lanjutnya juga sangat banyak di Aceh seperti kerajinan rotan, anyaman tikar, berbagai karya dari batok kelapa dan lainnya.
Tidak ketinggalan aneka kuliner, seperti Mie Aceh, keumamah, asam keu eung, timpan, kuekarah, bolu eungkot dan sebagainya.
Dalam bidang seni, karya seni dari Aceh sudah banyak yang mendunia, seperti tari saman yang telah mendapat pengakuan dari UNESCO, selain itu ada Tari seudati, tari ranub lampuan, Rampai Geleng, didong dan berbagai seni lainnya yang banyak mengundang decak kagum dunia “Perlu upaya untuk pengembangan dan penigkatan agar karya kreatif masyarakat Aceh semakin Maju, FGD ini kita harap mampu merumuskan langkah pengembangan untuk meningkatkan usaha ekonomi kreatif di Aceh,” ujar Helvizar.
Sementara itu, Wakil Kepada Badan Ekonomi Kreatif, Ricky Joseph Pesik menyampaikan bahwa Badan Ekonomi kreatif merupakan lembaga baru yang dibentuk oleh Pemerintah dengan tiga sasaran strategis yaitu, meningkatkan domestik Bruto, jumlah tenaga kerja dan nilai ekspor ekonomi kreatif.
“Salah satu tahapan dalam mengupayakan kerjasama pengembangan ekonomi kreatif daerah dilakukan melalui tiga C, connect, collaborate, commerce, atau keterhubungan, kolaborasi dan komersialisasi semua pemangku kepentingan mulai dari tingkat lokal hingga nasional,” kata Ricky.
Untuk itu kata Ricky, penyelenggaraan FGD yang melibatkan unsur Quadro Helix Ekonomi Kreatif seperti akademisi, sektor bisnis atau pelaku usaha, sektor komunitas dan pemerintah setempat perlu dilakukan.
“Secara umum, FGD Quadro Helix ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan persamaan persepsi mengenai ekosistem ekonomi kreatif, memetakan potensi dan tantangan perkembangan ekonomi kreatif,” ujar Ricky.
Secara khusus lanjut Ricky, FGD Quadro Helix yang dilaksanakan di Aceh untuk mengidentifikasi kebutuhan, tantangan, potensi dan memetakan potensi dan tantangan dalam perkembangan ekonomi kreatif di Aceh. Kemudian, memetakan masing-masing pemangku kepentingan dan memposisikan diri dalam berbagai peran untuk pengembangan ekonomi kreatif, melakukan perencanaan kerjasama sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman yang sudah ditandatangan, partisipasi antar pelaku ekonomi kreatif serta untuk menghasilkan berbagai rekomendasi untuk aktifitas ekonomi kreatif di Aceh dengan melibatkan seluruh unsur Quadro Helix yang dapat segera di implementasikan dengan hasil yang nyata dan terukur.(Rill)
