Banda Aceh - Jelang Pilkada Aceh pada Februari 2017 mendatang, kepolisian diminta lebih tegas dalam pengamanan dan penindakan terhadap setiap pelaku yang mengganggu kelancaran pemilihan kepala daerah tersebut.
Pengamat hukum dan politik di Aceh, Saifuddin Bantasyam menyebut, polisi harus berkaca pada Pilkada 2012 lalu. Saat itu kata dia, banyak pelaku yang diduga mengacaukan proses Pilkada, penyelesaiannya terkatung-katung hingga ada yang tidak selesai.
"Saat itu memang suasana politik di Aceh sedang kurang kondusif, makanya ada pembakaran posko lah, penembakan, pembunuhan dan lainnya. Jadi Pilkada kali ini polisi harus lebih tegas dari Pilkada sebelumnya," kata Saifuddin.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala tersebut menambahkan, pemilihan Komjen Tito Karnavian harusnya menjadi titik balik agar pelaksanaan Pilkada Aceh benar-benar aman tanpa intervensi dari sejumlah pihak.
Dengan ketegasan pihak kepolisian jelang pelaksanaan Pilkada lanjutnya, akan membuat suasana pemilihan kepala daerah, baik gubernur - wakil gubernur serta bupati - wakil bupati dan walikota - wakil walikota berlangsung aman.
"Hal-hal yang bisa diselesaikan harus bisa ditindak secepatnya bila memang sudah terbukti melakukan pelanggaran dan merusak pelaksanaan Pilkada," pintanya.
Pada 2017 mendatang, Indonesia akan melaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak. Provinsi Aceh menjadi daerah yang kabupaten kotanya paling banyak melaksanakan pemilihan tingkat dua.(okezone.com)
loading...
Post a Comment