Banda Aceh - Sekretaris Daerah Aceh, Drs. Dermawan MM, mengatakan pemerintah akan membentuk tim untuk mengawasi dan mengendalikan distribusi Gas 3 kilogram yang selama ini masih belum terkontrol disebabkan sistem pendistribusian gas yang dilakukan secara terbuka.
"Kondisi tidak bisa kita biarkan terus terjadi, kita butuh penanganan khusus, baik berupa pengaturan, pengawasan dan pengendalian agar pemakaian LPG ini tepat sasaran," tegas Sekda Aceh dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Azhari SE M.Si pada acara Rapat Koordinasi Pengendalian Distribusi gas 3 kilogram se - Aceh di Hotel Grand Nanggroe, Kamis (12/5).
Untuk mewujudkan semua itu kata sekda, semua pihak baik dari kabupaten/kota dan provinsi harus bekerjasama. Pemerintah daerah sangat berkepentingan dengan sistem pendistribusian gas ini. Karena itu, semua pihak baik dari kabupaten/kota maupun Provinsi memerlukan koordinasi, pembinaan dan evaluasi terhadap pendistribusian di daerah guna menjamin kelancaran pasokan bagi masyarakat.
"Sistem pendistribusiannya juga perlu mendapat pengawasan agar tidak semua orang bebas membeli LPG 3 kg," ujar Dermawan.
Dermawan mengatakan, Pertamina bersama Hiswana Migas sebagai pihak yang menyalurkan LPG 3 kg juga diharapkan menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah, sehingga berbagai masalah yang terjadi di lapangan dapat diantisipasi sedini mungkin.
Pemakaian LPG 3 kg, kata Dermawan,hingga kini masih disubsidi pemerintah. Karena itu yang berhak menggunakannya hanya masyarakat ekonomi rendah. Sedangkan untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke atas diharuskan menggunakan LPG 12 kg yang tidak disubsudi.
Untuk itu lanjut Dermawan, peran lembaga kepolisian sangat penting dalam melakukan pengawasan terhadap proses distribusi gas 3 kg. Tidak jarang sistem pendistribusian ini diwarnai tindakan yang melanggar hukum, seperti penimbunan atau penjualan gas di pangkalan yang jauh di atas harga eceran tertinggi.
"Perlu upaya bersama dari lintas lembaga untuk mengantisipasi munculnya masalah terkait distribusi gas 3 kg ini," kata Dermawan.
Sekda berharap forum koordinasi tersebut dapat mendiskusikan masalah pengendalian dan distribusi Gas LPG 3 kg sehingga berbagai potensi yang terjadi di lapangan dapat kita antisipasi sejak dini.
Pemerintah Aceh kata Sekda, sangat berharap agar proses distribusi LPG 3 kg di Aceh berjalan lancar, sehingga tidak ada masyarakat yang mengalami kesulitan dalam membeli dan menggunakan gas ini. (Riil)
"Kondisi tidak bisa kita biarkan terus terjadi, kita butuh penanganan khusus, baik berupa pengaturan, pengawasan dan pengendalian agar pemakaian LPG ini tepat sasaran," tegas Sekda Aceh dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Azhari SE M.Si pada acara Rapat Koordinasi Pengendalian Distribusi gas 3 kilogram se - Aceh di Hotel Grand Nanggroe, Kamis (12/5).
Untuk mewujudkan semua itu kata sekda, semua pihak baik dari kabupaten/kota dan provinsi harus bekerjasama. Pemerintah daerah sangat berkepentingan dengan sistem pendistribusian gas ini. Karena itu, semua pihak baik dari kabupaten/kota maupun Provinsi memerlukan koordinasi, pembinaan dan evaluasi terhadap pendistribusian di daerah guna menjamin kelancaran pasokan bagi masyarakat.
"Sistem pendistribusiannya juga perlu mendapat pengawasan agar tidak semua orang bebas membeli LPG 3 kg," ujar Dermawan.
Dermawan mengatakan, Pertamina bersama Hiswana Migas sebagai pihak yang menyalurkan LPG 3 kg juga diharapkan menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah, sehingga berbagai masalah yang terjadi di lapangan dapat diantisipasi sedini mungkin.
Pemakaian LPG 3 kg, kata Dermawan,hingga kini masih disubsidi pemerintah. Karena itu yang berhak menggunakannya hanya masyarakat ekonomi rendah. Sedangkan untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke atas diharuskan menggunakan LPG 12 kg yang tidak disubsudi.
Untuk itu lanjut Dermawan, peran lembaga kepolisian sangat penting dalam melakukan pengawasan terhadap proses distribusi gas 3 kg. Tidak jarang sistem pendistribusian ini diwarnai tindakan yang melanggar hukum, seperti penimbunan atau penjualan gas di pangkalan yang jauh di atas harga eceran tertinggi.
"Perlu upaya bersama dari lintas lembaga untuk mengantisipasi munculnya masalah terkait distribusi gas 3 kg ini," kata Dermawan.
Sekda berharap forum koordinasi tersebut dapat mendiskusikan masalah pengendalian dan distribusi Gas LPG 3 kg sehingga berbagai potensi yang terjadi di lapangan dapat kita antisipasi sejak dini.
Pemerintah Aceh kata Sekda, sangat berharap agar proses distribusi LPG 3 kg di Aceh berjalan lancar, sehingga tidak ada masyarakat yang mengalami kesulitan dalam membeli dan menggunakan gas ini. (Riil)
loading...
Post a Comment