 |
| Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris (kiri) dan Pengamat Politik Yunarto Wijaya saat seminar Nasional di Universitas Trisakti, Jakarta Barat, Selasa (10/9). ANGGA YUNIAR/MI. |
Jakarta - Pertemuan Parlemen Internasional untuk Papua Barat atau International Parliamentarians for West Papua (IPWP) di London, Inggris, pada Selasa 3 Mei 2016, terus disorot.
Anggota Komisi I DPR Charles Honoris menyayangkan pertemuan Parlemen Internasional dilakukan. Apalagi agenda pembahasan pertemuan itu adalah soal kemerdekaan Papua. Charles mengatakan, negara-negara Melanisia telah menginjak-injak kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Negara-negara penggagas pertemuan itu harus menghargai kedaulatan NKRI. Istilah West Papua yang mereka dengungkan juga melecehkan kedaulatan NKRI. Secara resmi dan sah dalam konstitusi kita penyebutan wilayah itu adalah dengan nama Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat," kata Charles kepada Metrotvnews.com, Rabu (4/5/2016).
Politikus PDIP ini heran dengan negara-negara yang selalu memprovokasi Papua agar pisah dari Indonesia.
"Komunitas internasional dan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) juga mengakui bahwa Provinsi Papua dan Papua Barat adalah bagian integral dari wilayah kedaulatan Indonesia," tambah dia.
Menurut Charles, langkah meredam gejolak Organisasi Papau Merdeka (OPM) salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sana. Dia percaya Jokowi dapat mengatasi gejolak di Papua itu.
"Pemerintahan Jokowi juga sedang melakukan upaya-upaya untuk terus meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan di Papua. Presiden sendiri sudah menyampaikan bahwa pembangunan di Papua harus berbasis kampung adat dan dengan pendekatan kesejahteraan," ujarnya.
Dia menilai kondisi yang berkembang liar di media terkait situasi Papua murni politisasi. "Ada pihak-pihak yang sengaja menciptakan kondisi seakan-akan di Papua selalu ada masalah dan solusinya adalah dengan merdeka," kata dia.
Karena itu dia mendesak pemerintah segera menyikapi hal ini dengan serius. Jangan sampai kesalahan pendekatan terjadi lagi seperti kasus Timor Leste.
"Sejarah Papua bersama dalam NKRI adalah karena disatukan oleh Pancasila dan merasa nyaman dengan tujuan Indonesia merdeka yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945," tegas dia.(metrotv.com)
Anggota Komisi I DPR Charles Honoris menyayangkan pertemuan Parlemen Internasional dilakukan. Apalagi agenda pembahasan pertemuan itu adalah soal kemerdekaan Papua. Charles mengatakan, negara-negara Melanisia telah menginjak-injak kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Negara-negara penggagas pertemuan itu harus menghargai kedaulatan NKRI. Istilah West Papua yang mereka dengungkan juga melecehkan kedaulatan NKRI. Secara resmi dan sah dalam konstitusi kita penyebutan wilayah itu adalah dengan nama Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat," kata Charles kepada Metrotvnews.com, Rabu (4/5/2016).
Politikus PDIP ini heran dengan negara-negara yang selalu memprovokasi Papua agar pisah dari Indonesia.
"Komunitas internasional dan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) juga mengakui bahwa Provinsi Papua dan Papua Barat adalah bagian integral dari wilayah kedaulatan Indonesia," tambah dia.
Menurut Charles, langkah meredam gejolak Organisasi Papau Merdeka (OPM) salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sana. Dia percaya Jokowi dapat mengatasi gejolak di Papua itu.
"Pemerintahan Jokowi juga sedang melakukan upaya-upaya untuk terus meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan di Papua. Presiden sendiri sudah menyampaikan bahwa pembangunan di Papua harus berbasis kampung adat dan dengan pendekatan kesejahteraan," ujarnya.
Dia menilai kondisi yang berkembang liar di media terkait situasi Papua murni politisasi. "Ada pihak-pihak yang sengaja menciptakan kondisi seakan-akan di Papua selalu ada masalah dan solusinya adalah dengan merdeka," kata dia.
Karena itu dia mendesak pemerintah segera menyikapi hal ini dengan serius. Jangan sampai kesalahan pendekatan terjadi lagi seperti kasus Timor Leste.
"Sejarah Papua bersama dalam NKRI adalah karena disatukan oleh Pancasila dan merasa nyaman dengan tujuan Indonesia merdeka yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945," tegas dia.(metrotv.com)
loading...
Post a Comment