 |
| Petugas dari satuan Brimobda DIY Satgas Amole III 2015 BKO PT Freeport Indonesia berjaga di area tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, Ahad (20/9). (Antara/Muhammad Adimaja) |
Jayapura - Duta Besar (Dubes) Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Roberth O Blake menyebut bahwa Papua sangat penting bagi Amerika. Karena itu, pihaknya melakukan kunjungan kerja di Bumi Cenderawasih itu.
"Dubes AS mengatakan kepada kami bahwa Papua itu penting bagi Amerika, makanya dia merasa penting untuk berkunjung ke tanah Papua," kata Ketua Sekretariat Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC) Yuliano Languwuyo di Kota Jayapura, Papua, Rabu (20/1).
Dubes Blake, kata Yuliano, ingin mendengar bagaimana situasi politik dan HAM di tanah Papua selain perkembangan lainnya.
"Kami menyampaikan situasi politik di 2014 hingga 2015. Kami sampaikan situasi HAM di tanah Papua tidak ada perubahan walaupun di pertengahan 2014 orang bilang kita akan mempunyai pimpinan sipil yang kami harapkan," katanya.
Namun, harapan kekuasaan militerisme itu akan turun jika angka kekerasan yang dilakukan oleh aparat dan militerisme juga turun. Namun, ternyata kenyataan itu tidak juga terjadi, meski orang sipil berkuasa," lanjutnya.
Lebih lanjut, Yuliano mengatakan kepada Dubes Blake bahwa pengaruh militerisme masih dominan, terutama kepada investor besar di Papua, yaitu Freeport dan BP di Teluk Bintuni, Papua Barat.
"Di mana terlihat pemakaian militerisme sangan besar di dua perusahaan itu guna menjaga area investasi. Dan, itu berdampak buruk kepada masyarakat Papua juga kepada masyarakat yang tinggal sekitar perusahaan karena militer benar-benar menjaga daerah tambang," katanya.
Yuliano mengutip penjelasan Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, yang mengatakan perusahaan Freeport dan BP memberikan pelatihan tentang apa itu HAM kepada TNI dan polisi. Dengan harapan, mereka punya perspektif soal HAM sehingga dalam penanganan pengamanan tidak menggunakan cara-cara kekerasan.
Pertanyaan itu kami sampaikan kepada Freeport, tapi kami tak mendapat jawaban dan Dubes Blake mempertanyakan balik, "Apakah itu merupakan hal yang penting? Dan, kami bilang itu penting baik polisi dan militer," katanya.
Mengenai berbagai kekerasan yang terjadi di Papua, dia mengatakan, Dubes Blake mengaku tahu soal kekerasan yang terjadi di Papua.
"Dubes juga bertanya bagaimana pendapat soal Presiden Jokowi? Kami katakan Presiden Jokowi orang yang baik, tapi pemerintahan sekarang masih dikontrol oleh militer. Pak Frits Ramandey juga menyatakan kepada Dubes Blake untuk merekomendasikan kepada pemerintahan Jokowi agar menyelesaikan kasus Paniai dan kekerasan lainnya di Papua," katanya.
Sejumlah tokoh Papua bertemu dengan Dubes AS Robert Blake yang dikemas dalam acara makan malam bersama di Restoran Yougwa, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Selasa (19/1) malam.
Terlihat tokoh Papua yang bertemu, di antaranya Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey, Ketua LSM Jaringan Kerja Rakyat (Jerat) Septer Manufandu, Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP) Neles Tebay, dan Ketua Sekretariat Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC) Papua Yuliana Languwuyo.
Sumber : Antara
"Dubes AS mengatakan kepada kami bahwa Papua itu penting bagi Amerika, makanya dia merasa penting untuk berkunjung ke tanah Papua," kata Ketua Sekretariat Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC) Yuliano Languwuyo di Kota Jayapura, Papua, Rabu (20/1).
Dubes Blake, kata Yuliano, ingin mendengar bagaimana situasi politik dan HAM di tanah Papua selain perkembangan lainnya.
"Kami menyampaikan situasi politik di 2014 hingga 2015. Kami sampaikan situasi HAM di tanah Papua tidak ada perubahan walaupun di pertengahan 2014 orang bilang kita akan mempunyai pimpinan sipil yang kami harapkan," katanya.
Namun, harapan kekuasaan militerisme itu akan turun jika angka kekerasan yang dilakukan oleh aparat dan militerisme juga turun. Namun, ternyata kenyataan itu tidak juga terjadi, meski orang sipil berkuasa," lanjutnya.
Lebih lanjut, Yuliano mengatakan kepada Dubes Blake bahwa pengaruh militerisme masih dominan, terutama kepada investor besar di Papua, yaitu Freeport dan BP di Teluk Bintuni, Papua Barat.
"Di mana terlihat pemakaian militerisme sangan besar di dua perusahaan itu guna menjaga area investasi. Dan, itu berdampak buruk kepada masyarakat Papua juga kepada masyarakat yang tinggal sekitar perusahaan karena militer benar-benar menjaga daerah tambang," katanya.
Yuliano mengutip penjelasan Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, yang mengatakan perusahaan Freeport dan BP memberikan pelatihan tentang apa itu HAM kepada TNI dan polisi. Dengan harapan, mereka punya perspektif soal HAM sehingga dalam penanganan pengamanan tidak menggunakan cara-cara kekerasan.
Pertanyaan itu kami sampaikan kepada Freeport, tapi kami tak mendapat jawaban dan Dubes Blake mempertanyakan balik, "Apakah itu merupakan hal yang penting? Dan, kami bilang itu penting baik polisi dan militer," katanya.
Mengenai berbagai kekerasan yang terjadi di Papua, dia mengatakan, Dubes Blake mengaku tahu soal kekerasan yang terjadi di Papua.
"Dubes juga bertanya bagaimana pendapat soal Presiden Jokowi? Kami katakan Presiden Jokowi orang yang baik, tapi pemerintahan sekarang masih dikontrol oleh militer. Pak Frits Ramandey juga menyatakan kepada Dubes Blake untuk merekomendasikan kepada pemerintahan Jokowi agar menyelesaikan kasus Paniai dan kekerasan lainnya di Papua," katanya.
Sejumlah tokoh Papua bertemu dengan Dubes AS Robert Blake yang dikemas dalam acara makan malam bersama di Restoran Yougwa, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Selasa (19/1) malam.
Terlihat tokoh Papua yang bertemu, di antaranya Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey, Ketua LSM Jaringan Kerja Rakyat (Jerat) Septer Manufandu, Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP) Neles Tebay, dan Ketua Sekretariat Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC) Papua Yuliana Languwuyo.
Sumber : Antara
loading...
Post a Comment