Banda Aceh - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui tragedi Simpang KKA di Aceh Utara sebagai pelanggaran HAM berat. Insiden yang menewaskan puluhan orang itu terjadi pada tahun 1999.
Seperti apa kisah tragedi Simpang KAA itu, berikut ulasannya yang dikutip detikSumut, Rabu (11/1/2023) dari 'Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Simpang KKA Aceh'.
Peristiwa itu terjadi pada 3 Mei 1999 di Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Laporan tersebut diteken Ketua Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Peristiwa di Aceh (SIMPANG KKA) DR. Otto Nur Abdullah pada 14 Juni 2016 lalu.
Dalam laporan itu dijelaskan, peristiwa itu bermula saat warga Dusun Uleetutu, Desa Lancang Barat, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara menggelar peringatan 1 Muharam pada 1 Mei 1999. Kegiatan itu diisi dengan dakwah Islamiyyah yang dimulai sekitar pukul 20.00 WIB hingga pukul 24.00 WIB.
Ketika dakwah berlangsung, seorang anggota Detasemen Arhanud Rudal 001 Pulo Rungkon (Den Arhanud Rudal 001) bernama Adityawarman diduga hilang karena diculik. Keesokan paginya, tiga truk reo berisi anggota Den Arhanud Rudal 001 menyisir kampung Lancang Barat dan Cot Murong.
Dalam penyisiran itu, prajurit Den Arhanud Rudal 001 disebut melakukan interogasi disertai kekerasan terhadap warga desa. Setelah penyisiran tidak membuahkan hasil, tentara kembali ke markas.
Dua jam berselang atau sekitar pukul 10.00 WIB, serdadu kembali ke Desa Lancang Barat dengan menggunakan seragam dan persenjataan lengkap. Prajurit TNI itu disebut kembali menyisir wilayah tersebut.
"Pada penyisiran kali ini ada tiga warga yang ditangkap. Penangkapan warga ini dilakukan secara acak tanpa dasar penangkapan yang jelas. Kemudian terjadi negosiasi antara warga dengan Danramil yang datang ke lokasi dengan didampingi oleh tiga orang anggotanya yang bersenjata," tulis laporan tersebut.
Salah satu kesepakatan dalam negosiasi itu adalah bila tentara masuk desa harus didampingi Muspika. Malam harinya, warga mendapat informasi militer bakal masuk desa lagi.
Masyarakat Lancang Barat dan sejumlah desa lain akhirnya berjaga-jaga. Namun malam itu tidak terjadi apa-apa.
Pada 3 Mei 1999 sekitar pukul 7.30 WIB, satu truk yang ditumpangi prajurit Den Arhanud Rudal 001 dan dua truk pasukan kesatuan Yonif 113 Bireuen kembali datang ke desa. Mereka ingin melakukan penyisiran lagi namun tanpa didampingi Muspika.
"Hal ini menyebabkan warga marah karena TNI dianggap melanggar kesepakatan kemarin. Warga menghadang truk reo dengan pos ronda dari papan kayu yang diangkat ke tengah jalan dan drum," tulis laporan tersebut.
"Lokasi Desa Lancang Barat berada di pinggir jalan kabupaten jadi anggota TNI tidak sempat turun dari truk karena sudah dihadang oleh warga. Truk keluar menuju Jalan Raya Medan-Banda Aceh," lanjut laporan itu. [Sumber: Detik.com]
loading...
Post a Comment