Abdiya aceh Aceh Tamiang Aceh Timur Aceh Utara Agama Aksi 112 Aksi 313 Aleppo Artikel Artis Auto Babel Baksos Bambang Tri Banda Aceh Banjir Batu Akik Bencana Alam Bendera Aceh Bergek Bireuen Bisnis BNN BNPB Bom Kampung Melayu Budaya Carona corona Covid-19 Cuaca Cut Meutia Daerah Dana Bos dayah Deklarasi Akbar PA Deplomatik Depok Dewan Pers DPR RI Editorial Ekomomi Ekonomi Energi Feature Film Fito FORMATPAS Foto FPI Gampong Gempa Aceh Gempa Palu Gunung Sinabung Haji HAM Hathar Headlines Hiburan Hindia History Hotel Hukum Humor HUT RI i ikapas nisam Indonesia Industri Info Dana Desa Informasi Publik Inspirasi Internasional Internet Iran Irwandi-Nova Irwndi Yusuf IWO Jaksa JARI Jawa Timur Jejak JKMA Kemanusiaan Kemenperin Kemenprin Kesehatan Khalwat KIP Kisah Inspiratif Korupsi Koruptor KPK Kriminal Kriminalisasi Kubu Kuliner Langsa lgbt Lhiokseumawe Lhokseumawe Lingkungan Listrik Lombok Lowongan Kerja Maisir Makar Makassar Malaysia Malware WannaCry Masjid Migas Milad GAM Mitra Berita Motivasi Motogp MPU Aceh Mudik Mudik Lebaran MUI Musik Muslim Uighur Nanang Haryono Narkotika Nasional News Info Aceh Nisam Nuansa Nusantara Obligasi Olahraga Ombudsman Opini Otomotif OTT Pajak Palu Papua Parpol PAS Patroli Pekanbaru Pelabuhan Pemekaran Aceh Malaka Pemekaran ALA Pemerintah Pemilu Pendidikan Pengadilan Peristiwa Pers Persekusi Pertanian Piala Dunia 2018 Pidie Pidie Jaya Pilkada Pilkada Aceh PKI PLN PNL Polisi Politik Poso PPWI Presiden Projo PT PIM Pungli PUSPA Ramadhan Ramuan Raskin Riau ril Rilis Rillis rls Rohingya Rohul Saladin Satwa Save Palestina Sawang Sejarah Selebgram Selebriti Senator Sinovac SMMPTN sosial Sosok Sport Status-Papua Sumatera Sunda Empire Suriah Syariat Islam T. Saladin Tekno Telekomunikasi Teror Mesir Terorisme TGB Thailand TMMD TMMD reguler ke-106 TNI Tokoh Tol Aceh Tsunami Aceh Turki Ulama USA Vaksin MR Vaksinasi Vaksinasi Covid-19 vid Video vidio Viral Waqaf Habib Bugak Warung Kopi Wisata YantoTarah YARA

BPJS Kesehatan. ©2019 Merdeka.com/Iqbal Nugroho
Jakarta - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan judicial review Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam putusannya MA membatalkan kenaikan iuran BPJS.

Pembatalan itu menjadi kabar gembira bagi masyarakat Indonesia. Sebabnya, kenaikan iuran BPJS menambah beban masyarakat.

Gugatan tersebut diajukan oleh pemohon Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) Tony Richard Samosir. Gugatan diajukan pada 2 Januari 2020.

Tiga hakim MA yang mengabulkan permohonan itu di antaranya; ketua majelis hakim Supandi dengan anggota hakim Yosran dan hakim Yodi Martono Wahyunandu. Berikut profil ketiga hakim agung tersebut.

Hakim Agung Supandi
Supandi menjabat sebagai hakim agung sejak 7 April 2010. Dia kemudian menjabat sebagai Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak 18 April 2016. Supandi mengawali karirnya sebagai staf pengadilan di Pengadilan Negeri Medan pada 1983.

Kemudian Supandi pertama kali berprofesi sebagai hakim di Pengadilan Negeri Sabang pada 1985. Supandi juga sempat bertugas di Pengadilan Negeri Kuala Simpang, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

Selanjutnya, Supandi menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaga Negara Medan pada 1999, hingga akhirnya ia menjadi Ketua. Setelah itu, Supandi berprofesi sebagai Ketua PTUN Jakarta, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan.

Yosran

Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung, Yosran dilantik menjadi Hakim Agung sejak 5 Agustus 2015. Sebelumnya, Yosran sempat menjabat sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

Yosran merupakan lulusan S1 Universitas Andalas jurusan Hukum Acara Pidana. Kemudian S2 STIH Iblam jurusan Hukum Bisnis dan S3/Doktor di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan jurusan Ilmu Hukum.

Yodi Martono Wahyunadi

Yodi Martono Wahyunadi menjabat sebagai Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara (TUN), Mahkamah Agung, sejak 7 November 2017.

Yodi sempat menjabat sebagai Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara, Direktur Binganis dan Administrasi TUN MA.

Yodi merupakan lulusan S1 UNPAD dengan jurusan Hukum Perdata. Kemudian S2 di Universitas Airlangga dengan jurusan Hukum Tata Pemerintahan dan S3/Doktor di Universitas Trisakti dengan jurusan Ilmu Hukum. | merdeka.com
loading...

Post a Comment

loading...

Contact Form

Name

Email *

Message *

StatusAceh.Net. Theme images by i-bob. Powered by Blogger.