Abdiya aceh Aceh Tamiang Aceh Timur Aceh Utara Agam Inong Aceh Agama Aksi 112 Aksi 313 Aleppo Artikel Artis Auto Babel Baksos Bambang Tri Banda Aceh Banjir Batu Akik Bencana Alam Bendera Aceh Bergek Bimtek Dana Desa Bireuen Bisnis Blue Beetle BNN BNPB Bom Kampung Melayu Budaya BUMN Carona corona Covid-19 Cuaca Cut Meutia Daerah Dana Bos dayah Deklarasi Akbar PA Deplomatik Depok Dewan Pers DPR RI DPRK Lhokseumawe Editorial Ekomomi Ekonomi Energi Feature Film Fito FORMATPAS Foto FPI Gampong Gaya Hidup Gempa Aceh Gempa Palu Gunung Sinabung Haji HAM Hathar Headlines Hiburan Hindia History Hotel Hukum Humor HUT RI i ikapas nisam Indonesia Industri Info Dana Desa Informasi Publik Inspirasi Internasional Internet Iran Irwandi-Nova Irwndi Yusuf Israel IWO Jaksa JARI Jawa Timur Jejak JKMA Kemanusiaan Kemenperin Kemenprin Kesehatan Khalwat KIP Kisah Inspiratif Korupsi Koruptor KPK Kriminal Kriminalisasi Kubu Kuliner Langsa Lapas Lapas Klas I Medan Lapas Tanjungbalai lgbt Lhiokseumawe Lhokseumawe Lingkungan Listrik Lombok Lowongan Kerja Maisir Makar Makassar Malaysia Malware WannaCry Masjid Migas Milad GAM Mitra Berita Modal Sosial Motivasi Motogp MPU Aceh Mudik Mudik Lebaran MUI Musik Muslim Uighur Nanang Haryono Narapidana Narkotika Nasional News Info Aceh Nisam Nuansa Nusantara Obligasi Olahraga Ombudsman Opini Otomotif OTT Pajak Palu Papua Parpol PAS Patani Patroli Pekalongan Pekanbaru Pelabuhan Pemekaran Aceh Malaka Pemekaran ALA Pemerintah Pemilu Pendidikan Penelitian Pengadilan Peristiwa Pers Persekusi Pertanian Piala Dunia 2018 Pidie Pidie Jaya Pilkada Pilkada Aceh Pilkades Pj Gubernur PKI PLN PNL Polisi Politik Pomda Aceh PON Aceh-Sumut XXI Poso PPWI Presiden Projo PT PIM Pungli PUSPA Ramadhan Ramuan Raskin Riau ril Rilis Rillis rls Rohingya Rohul Saladin Satwa Save Palestina Sawang Sejarah Selebgram Selebriti Senator Sinovac SMMPTN sosial Sosok Sport Status-Papua Stunting Sumatera Sunda Empire Suriah Syariat Islam T. Saladin Tekno Telekomunikasi Teror Mesir Terorisme TGB Thailand TMMD TMMD reguler ke-106 TNI Tokoh Tol Aceh Tsunami Aceh Turki Ulama Universitas Malikussaleh USA Vaksin MR Vaksinasi Vaksinasi Covid-19 vid Video vidio Viral Waqaf Habib Bugak Warung Kopi Wisata YantoTarah YARA

Banda Aceh - Badan Pusat Statistik (BPS) mendata Provinsi Aceh masih menjadi wilayah termiskin di Pulau Sumatra per September 2019. Jumlah penduduk miskin di Tanah Rencong saat ini berjumlah 809.760 jiwa atau sekitar 15,6 persen dari total 5.281.891 jiwa.

Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Aceh, Illiza Sa'aduddin Djamal mengatakan, wilayah paling barat di Pulau Sumatra itu punya kekayaan beraneka ragam hayati dan sumber daya manusianya.

"Aceh punya banyak potensi yang bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan warga," kata Illiza kepada Metro TV.

Illiza menyebut salah satu kekayaannya adalah dari sektor laut seperti di Sabang, Aceh. Namun karena tak adanya pengolahan ikan di wilayah tersebut, pengolahan hanya sebatas di Sabang. Padahal, kata Illiza, Aceh dikelilingi sejumlah negara yang hanya terbatas oleh Selat Malaka.

"Bagaimana itu bisa diekspor ke luar dan ini potensi. Kaji potensi ini dengan benar," tegas Anggota Komisi X DPR ini.

Dia tak memungkiri sejumlah program dan rencana pemerintah daerah sudah termaktub di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Program itu tercatat pascatsunami dan perjanjian damai Helsinki. Namun upaya tersebut juga harus mendapat atensi dan dukungan pemerintah pusat.

Sebab, kata mantan Wali Kota Banda Aceh ini, banyak aturan di pemerintah daerah dengan kekhususannya berbenturan dan tak mempunyai turunan undang-undang di Aceh.

"Seharusnya Aceh tidak menjadi posisi termiskin karena potensi Aceh yang luar biasa dari sejarah dan keberadaannnya itu sendiri," kata Illiza.

Senada dengan Illiza, Anggota DPD RI dari Aceh Fadhil Rahmi mengungkapkan sejumlah aturan di Aceh kerap berbenturan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Salah satunya, aturan soal Badan Pengelolaan Migas Aceh yang berbenturan dengan aturan di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

"Nah BPMA belum bisa leading dan belum bisa bekerja maksimal karena berbenturan dengan UU di pusat. Ini tentu tugasnya pusat dan daerah untuk menginvetarisasi aturan menteri yang berbenturan dengan BPMA," ujar Fadhil.

Karena itu Fadhil dan Illiza berharap Kenduri Kebangsaan yang bakal dilaksanakan pada 22 Februari menjadi titik balik Pemprov Aceh bekerja lebih baik. Apalagi, kata Fadhil, Kenduri Kebangsaan bakal dihadiri Presiden Jokowi dan sejumlah menteri serta tokoh bangsa.

"Kenduri Kebangsaan ini ingin menunjukkan bukan hanya melihat Aceh masa lalu dan kegemilangannya. Tapi, Aceh bergerak untuk masa depan," kata Fadhil. | Medcom.id
loading...
Label: ,

Post a Comment

loading...

Contact Form

Name

Email *

Message *

StatusAceh.Net. Theme images by i-bob. Powered by Blogger.