Banda Aceh - Pemerintah Aceh menggelar acara silaturahmi dan makan malam dengan seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) periode 2019-2024, di Anjong Mon Mata, Senin 7/10.
Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh Nova Iriansyah, acara silaturahmi itu digelar untuk saling mengenal dan mempererat hubungan eksekutif dengan legislatif, sehingga DPRA dan Pemerintah Aceh senantiasa bersinergi dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing yang berorientasi pada kepentingan pembangunan daerah Aceh.
"Silaturrahmi untuk saling mengenal malam ini kami nilai sangat strategis mengingat sebagian besar Kepala SKPA dan anggota DPRA sama-sama orang baru," kata Nova Iriansyah.
Kerjasama legislatif dan eksekutif, lanjut Nova, merupakan keniscayaan. Sebab, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menegaskan, Pemerintah Aceh maupun DPRA sama-sama unsur penyelenggara pemerintahan Aceh, terangnya.
Yang membedakan keduanya, eksekutif bertindak sebagai implementator pembangunan. Sedangkan teman-teman di legislatif (DPRA) menjalankan fungsi penganggaran, legislasi, dan pengawasan, kata Nova.
"Meski eksekutif dan legislatif memiliki kewenangan yang berbeda, tapi perlu bersinergi agar penyelenggaraan pemerintahan efisien dan efektif," ujar Nova.
Nova mengibaratkan sebuah bahtera yang mengarungi lautan luas, Pemerintah Aceh dan DPRA adalah nakhoda yang harus bersinergi mengendalikan kapal besar itu, untuk selamat sampai di dermaga tujuan
"Perbedaan pendapat di tengah-tengah samudera luas mungkin saja terjadi. Hal tersebur sangat wajar akibat cara pandang yang berbeda terhadap tantangan ombak maupun badai. Kritik dan koreksi pasti akan terjadi, dan itu sangat wajar," kata Nova.
Pemerintah Aceh siap menerima kritik konstruktif dan koreksi dari DPRA terhadap segala program yang dijalankan, selama kritik itu disampaikan demi kepentingan rakyat Aceh.
"Kami percaya, sikap kritis DPRA itu merupakan kunci penting untuk menjamin suksesnya pembangunan daerah kita," kata Nova.
Nova menambahkan, ada banyak tantangan dalam pembangunan Aceh. Selain wilayah yang lama diamuk konflik dan rawan bencana, Aceh sedang menghadapi persoalan kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi. Belum lagi dengan kualitas pendidikan dan kesehatan rakyat, pertumbuhan ekonomi, minimnya peran sektor swasta dalam pembangunan, urai Nova.
Semua tantangan itu, lanjut Nova, hanya bisa dijawab dengan kerja keras antar seluruh stakeholder pembangunan. "Saya sangat berharap, DPRA dan Pemerintah Aceh dapat menunjukkan ke publik tentang harmonisasi dalam kerjasama tersebut, agar tantangan itu berubah menjadi peluang," ujar Plt Gubernur. []
Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh Nova Iriansyah, acara silaturahmi itu digelar untuk saling mengenal dan mempererat hubungan eksekutif dengan legislatif, sehingga DPRA dan Pemerintah Aceh senantiasa bersinergi dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing yang berorientasi pada kepentingan pembangunan daerah Aceh.
"Silaturrahmi untuk saling mengenal malam ini kami nilai sangat strategis mengingat sebagian besar Kepala SKPA dan anggota DPRA sama-sama orang baru," kata Nova Iriansyah.
Kerjasama legislatif dan eksekutif, lanjut Nova, merupakan keniscayaan. Sebab, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menegaskan, Pemerintah Aceh maupun DPRA sama-sama unsur penyelenggara pemerintahan Aceh, terangnya.
Yang membedakan keduanya, eksekutif bertindak sebagai implementator pembangunan. Sedangkan teman-teman di legislatif (DPRA) menjalankan fungsi penganggaran, legislasi, dan pengawasan, kata Nova.
"Meski eksekutif dan legislatif memiliki kewenangan yang berbeda, tapi perlu bersinergi agar penyelenggaraan pemerintahan efisien dan efektif," ujar Nova.
Nova mengibaratkan sebuah bahtera yang mengarungi lautan luas, Pemerintah Aceh dan DPRA adalah nakhoda yang harus bersinergi mengendalikan kapal besar itu, untuk selamat sampai di dermaga tujuan
"Perbedaan pendapat di tengah-tengah samudera luas mungkin saja terjadi. Hal tersebur sangat wajar akibat cara pandang yang berbeda terhadap tantangan ombak maupun badai. Kritik dan koreksi pasti akan terjadi, dan itu sangat wajar," kata Nova.
Pemerintah Aceh siap menerima kritik konstruktif dan koreksi dari DPRA terhadap segala program yang dijalankan, selama kritik itu disampaikan demi kepentingan rakyat Aceh.
"Kami percaya, sikap kritis DPRA itu merupakan kunci penting untuk menjamin suksesnya pembangunan daerah kita," kata Nova.
Nova menambahkan, ada banyak tantangan dalam pembangunan Aceh. Selain wilayah yang lama diamuk konflik dan rawan bencana, Aceh sedang menghadapi persoalan kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi. Belum lagi dengan kualitas pendidikan dan kesehatan rakyat, pertumbuhan ekonomi, minimnya peran sektor swasta dalam pembangunan, urai Nova.
Semua tantangan itu, lanjut Nova, hanya bisa dijawab dengan kerja keras antar seluruh stakeholder pembangunan. "Saya sangat berharap, DPRA dan Pemerintah Aceh dapat menunjukkan ke publik tentang harmonisasi dalam kerjasama tersebut, agar tantangan itu berubah menjadi peluang," ujar Plt Gubernur. []
loading...
Post a Comment