Abdiya aceh Aceh Tamiang Aceh Timur Aceh Utara Agama Aksi 112 Aksi 313 Aleppo Artikel Artis Auto Babel Bambang Tri Banda Aceh Batu Akik Bencana Alam Bendera Aceh Bergek Bireuen Bisnis BNN BNPB Bom Kampung Melayu Budaya Cuaca Cut Meutia Daerah Dana Bos Deklarasi Akbar PA Deplomatik Depok Dewan Pers DPR RI Editorial Ekomomi Ekonomi Energi Feature Fito FORMATPAS Foto FPI Gampong Gempa Aceh Gempa Palu Gunung Sinabung Haji HAM Hathar Headlines Hiburan History Hotel Hukum HUT RI i ikapas nisam Indonesia Industri Info Dana Desa Informasi Publik Inspirasi Internasional Internet Irwandi-Nova Irwndi Yusuf IWO Jaksa JARI Jejak JKMA Kemenperin Kemenprin Kesehatan Khalwat KIP Kisah Inspiratif Korupsi Koruptor KPK Kriminal Kriminalisasi Kubu Kuliner Langsa lgbt Lhiokseumawe Lhokseumawe Lingkungan Listrik Lombok Lowongan Kerja Maisir Makar Makassar Malware WannaCry Masjid Milad GAM Mitra Berita Motivasi Motogp Mudik MUI Musik Muslim Uighur Nanang Haryono Narkotika Nasional News Info Aceh Nisam Nuansa Nusantara Obligasi Olahraga Ombudsman Opini Otomotif OTT Pajak Palu Papua Parpol PAS Patroli Pekanbaru Pelabuhan Pemekaran Aceh Malaka Pemekaran ALA Pemerintah Pemilu Pendidikan Pengadilan Peristiwa Pers Persekusi Pertanian Piala Dunia 2018 Pidie Pidie Jaya Pilkada Pilkada Aceh PKI PLN PNL Polisi Politik Poso PPWI Presiden Pungli Ramadhan Ramuan Raskin Riau ril Rilis Rillis rls Rohingya Rohul Saladin Satwa Save Palestina Sawang Sejarah Selebriti Senator Sosok Sport Status-Papua Sumatera Suriah Syariat Islam T. Saladin Tekno Telekomunikasi Teror Mesir Terorisme TGB Thailand TNI Tokoh Tsunami Aceh Ulama Vaksin MR vid Video vidio Waqaf Habib Bugak Warung Kopi Wisata YantoTarah YARA

Lhokseumawe- Salah seorang Aktivis Mahasiswa Musliadi Salidan berpendapat bahwa stekmen Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Muzakir Manaf atau yang lebih dikenal dengan sebutan Mualem pada, Senin 27 Mei 2019 untuk membuat Referendum di Aceh merupakan hal yang lumrah dalam demokrasi.

Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Malikussaleh ini menyebutkan, secara politik kita tau bahwa 14 tahun sudah umur perdamaian,  namun luka akibat perang sampai saat ini belum dituntaskan,  Ketiadaan hukuman (Impunitas)  bagi pelaku pelanggaran HAM merupakan sederet bukti bahwa kondisi penegakan hukum dan HAM setelah perdamaian masih sangat memprihatinkan.

"Banyak kasus masih mangkrak dan perlu dicatat jika hal ini terus terbengkalai maka luka rakyat Aceh tidak pernah akan pulih dan kepercayaan kepada pemerintah pusat semakin menurun, disamping itu banyak juga turunan dari Mou Helsingki yang belum sepenuhnya tuntas terealisasi dan sebagai solusi, Jakarta harus menyelesaikan setiap persoalan kekerasan masa lalu agar kedepan setiap generasi muda Aceh tidak lagi harus mengungkit luka lama dan Aceh bisa bangkit untuk melanjutkan pembangunan, "Pungkasnya

Bagi Musliadi Referendum sediri bisa diartikan sebagai jajak pendapat resmi dari rakyat untuk mengetahui kehendak mereka mengenai bentuk pemerintahan, usulan legislative, atau berbagai kebijakan negara yang lain. Dari pengertian ini, maka berlangsungnya referendum tidak selalu dalam hubungan dengan inisiatif atau konteks kekerasan. Bahkan, di inggris dikenal sejenis referendum yang disebut sebagai Local Option, yang biasanya hanya dikenakan pada masyarakat suatu wilayah tertentu, misalnya untuk mengetahui kehendak rakyat setempat mengenai pendapat mereka apakah didaerah tersebut gedung bioskop boleh dibuka pada hari Minggu (hari yang bagi masyarakat Kristen, sebagaimana halnya masyarakat Inggris yang mayoritas beragama Kristen, merupakan hari ibadah), atau apakah penjualan alcohol didaerah itu dibolehkan atau tidak.

Saya pikir salah satu tugas intelektual adalah menyampaikan informasi yang benar bagi masyarakat.  Dalam dunia akademik tidak mengenal apa yang disebut rekayasaa informasi. Jika ada informasi yang salah maka tugas kita untuk meluruskan dan memperbaiki hal itu.tujuannya untuk mendidik masyarakat agar bisa melihat keadaan mereka, supaya bisa memperbaiki diri mereka, melepaskan mereka dari kemampuan indokrinasi pengetahuan.

Jajak pendapat sudah biasa dilakukan oleh negara-negara demokrasi di dunia. Cara ini merupakan strategi paling damai untuk memenuhi keinginan rakyat dalam menentukan nasib bangsa sendiri. Sehingga aspirasi rakyat tidak ada yang dikooptasi oleh kekuasaan yang tiran dan bagi Indonesia jajak pendapat atau referendum juga bukanlah hal yang baru, sebelumnya sudah dilakukan di Timur Leste (dulu tim-tim), semua proses berlangsung secara damai tanpa perlu menggerakkan militer yang cenderung berlaku refresif.

"Salah besar jika ada yang mengatakan bahwa referendum itu sangat berbahaya, apalagi sampai menakut-nakuti rakyat Indonesia, seolah-olah tanpa Aceh Indonesia akan punah. Yakinlah Indonesia akan tetap berdiri kokoh walau tanpa Aceh. Walaupun saat ini isu referendum Aceh menuai pro dan kontra namun tidak salah kalau pemerintah pusat belajar memahami rakyat Aceh. Cobalah merasakan suasana batin bangsa Aceh yang sudah lama menanti hadirnya keadilan. Tutupnya.(Rill)
loading...
Label: ,

Post a Comment

loading...

Contact Form

Name

Email *

Message *

StatusAceh.Net. Theme images by i-bob. Powered by Blogger.