 |
| Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menyampaikan pendapatnya saat debat capres 2019 putaran kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019). Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay |
Jakarta - Dalam debat Pilpres 2019 kedua, capres nomor urut 01, Joko Widodo menyinggung Prabowo Subianto yang memiliki lahan luas di Aceh dan Kalimantan Timur. Prabowo mengakui tanah yang dikelolanya tersebut berstatus (HGU) Hak Guna Usaha.
"Saya ingin minta izin, (tadi) disinggung tanah yang katanya saya kuasai ratusan ribu dari beberapa tempat itu benar. Tapi itu adalah HGU, itu milik negara. Jadi setiap saat negara bisa ambil kembali dan kalau untuk negara saya rela mengembalikan itu semua," kata Prabowo di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2).
Prabowo dalam debat Pilpres 2019 kedua tersebut khawatir tanah itu dikelola oleh pihak asing. Untuk itu, ia memilih untuk mengelola lahan tersebut secara pribadi.
"Tapi daripada jatuh ke tangan asing, lebih baik saya kelola karena saya nasionalis," jelas Prabowo.
Jokowi sebelumnya menyebut bahwa Prabowo Subianto mengelola sebanyak 220 ribu hektare lahan di Kalimantan Timur, sementara di Aceh mengelola 120 ribu hektare lahan.
Menutup debat, Jokowi menyebut bahwa pemerintahannya berhasil melakukan sejumlah hal. Mulai dari menguasai 51 persen saham Freeport, membubarakan Petral, hingga menguasai beberapa blok migas di beberapa wilayah di Indonesia.
"Mafia migas Petral telah kita bubarkan, Blok Rokan kita kelola, Blok Mahakam telah kita kelola, Freeport mayoritas 51 persen telah kita ambil. Kita ingin negara kita semakin baik dan saya akan pergunakan seluruh tenaga yang saya miliki, kewenangan yang saya miliki untuk memperbaiki negara," kata Jokowi.
"Tidak ada yang saya takuti untuk kepentingan nasional, kepentingan rakyat, kepentingan bangsa, kepentingan negara. Tidak ada yang saya takuti kecuali Allah SWT untuk Indonesia maju untuk rakyat kita sejahtera," timpalnya.
Sementara Prabowo, jika terpilih nanti akan mengadakan pemerintahan yang bekerja secara rinci, teliti, tegas, aktif dan mencegah kekayaan negara mengalir ke luar. Prabowo juga menyebut akan memperbaiki ketimpangan yang ada di masyarakat.
"Kami berpandangan pemerintah harus hadir dengan rinci, dengan teliti, dengan tegas aktif untuk memperbaiki ketimpangan. Kita harus jaga kekayaan kita supaya tidak lari ke luar negeri alat kita adalah Pasal 33 UUD 1945 itu yang saya ingin tegaskan," ujar Prabowo. | Kumparan
loading...
Post a Comment