Banda Aceh – Task Team Leader Village Service World Bank yang diketuai Christopher Finch melakukan pertemuan dengan Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah bersama Jajaran Satuan Kerja Perangkat Aceh untuk membahas pengelolaan dana Desa di Aceh. Pertemuan tersebut berlangsung di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Banda Aceh, Rabu (09/05/2018).
Dalam sambutannya Wagub Nova menyampaikan, Pemerintah Aceh menaruh harapan besar kepada World Bank agar dapat menjadikan Aceh sebagai pilot project, sehingga pola pengelolaan dana desa lebih efektif dan akuntable.
Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan, kata Nova, seperti penguatan institusi pemerintahan gampông agar lebih mandiri, pola kontrol yang lebih akuntabel dengan melibatkan peran masyarakat, dan peningkatan kapasitas para pendamping yang lebih baik dari sekarang.
“Kita semua tentu berharap, bahwa untuk tahun anggaran 2018 ini adanya perubahan yang signifikan, baik dari segi peningkatan kualitas pembangunan gampông, maupun dari kuantitas kegiatan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat,” kata Nova.
Nova mengakui, Pemerintah Aceh masih membutuhkan bantuan terkait pengelolaan dana Desa.
“Dengan bantuan dari World Bank nantinya kita harapkan pengelolaan dana desa bisa lebih baik lagi,” ujar Nova.
Pada kesempatan tersebut, Nova juga menyampaikan, upaya sosialisasi terhadap berbagai aturan yang telah diterbitkan perlu terus dilakukan agar pemanfaatan dana gampông di Aceh dapat berjalan sesuai dengan amanat UU Desa.
Untuk pengawasan, lanjut Nova, harus melibatkan semua pihak terkait mulai dari masyarakat desa, camat, imum mukim, tuha peut, Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK, bahkan dari KPK.
“Untuk lebih efektifnya pengawasan tersebut perlu diberikan sanksi kepada pihak-pihak yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan,” ujar Nova.
Sementara itu, Task Team Leader Village Service World Bank, Christopher Finch menyampaikan, Pemerintah Indonesia dan Aceh memiliki pengalaman yang lebih baik terhadap pengelolaan dana desa, tetapi banyak permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa.
“Kami menyadari bahwa dalam pengelolaan dana desa ini terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh pemerintahaan desa, kecamatan, kabupaten bahkan provinsi,” kata Christopher.
Menurut Christopher, kesuksesan pengelolaan dana desa sangat bergantung pada kapasitas aparatur, keterlibatan masyarakat, insentif terhadap aparatur desa dan aspek kontrol terhadap dana desa yang disalurkan.
Untuk itu, lanjut Christopher, Tim dari World Bank ingin mempelajari bagaimana pengelolaan dana desa selama ini dilakukan di Aceh. Tim tersebut juga ingin membantu agar pengelolaan dana desa sesuai dengan aturan yang berlaku dan memberikan dampak terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat.[Rill]
Dalam sambutannya Wagub Nova menyampaikan, Pemerintah Aceh menaruh harapan besar kepada World Bank agar dapat menjadikan Aceh sebagai pilot project, sehingga pola pengelolaan dana desa lebih efektif dan akuntable.
Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan, kata Nova, seperti penguatan institusi pemerintahan gampông agar lebih mandiri, pola kontrol yang lebih akuntabel dengan melibatkan peran masyarakat, dan peningkatan kapasitas para pendamping yang lebih baik dari sekarang.
“Kita semua tentu berharap, bahwa untuk tahun anggaran 2018 ini adanya perubahan yang signifikan, baik dari segi peningkatan kualitas pembangunan gampông, maupun dari kuantitas kegiatan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat,” kata Nova.
Nova mengakui, Pemerintah Aceh masih membutuhkan bantuan terkait pengelolaan dana Desa.
“Dengan bantuan dari World Bank nantinya kita harapkan pengelolaan dana desa bisa lebih baik lagi,” ujar Nova.
Pada kesempatan tersebut, Nova juga menyampaikan, upaya sosialisasi terhadap berbagai aturan yang telah diterbitkan perlu terus dilakukan agar pemanfaatan dana gampông di Aceh dapat berjalan sesuai dengan amanat UU Desa.
Untuk pengawasan, lanjut Nova, harus melibatkan semua pihak terkait mulai dari masyarakat desa, camat, imum mukim, tuha peut, Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK, bahkan dari KPK.
“Untuk lebih efektifnya pengawasan tersebut perlu diberikan sanksi kepada pihak-pihak yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan,” ujar Nova.
Sementara itu, Task Team Leader Village Service World Bank, Christopher Finch menyampaikan, Pemerintah Indonesia dan Aceh memiliki pengalaman yang lebih baik terhadap pengelolaan dana desa, tetapi banyak permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa.
“Kami menyadari bahwa dalam pengelolaan dana desa ini terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh pemerintahaan desa, kecamatan, kabupaten bahkan provinsi,” kata Christopher.
Menurut Christopher, kesuksesan pengelolaan dana desa sangat bergantung pada kapasitas aparatur, keterlibatan masyarakat, insentif terhadap aparatur desa dan aspek kontrol terhadap dana desa yang disalurkan.
Untuk itu, lanjut Christopher, Tim dari World Bank ingin mempelajari bagaimana pengelolaan dana desa selama ini dilakukan di Aceh. Tim tersebut juga ingin membantu agar pengelolaan dana desa sesuai dengan aturan yang berlaku dan memberikan dampak terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat.[Rill]
loading...
Post a Comment