Jakarta - Fasilitas infrastruktur seperti bandara dan pelabuhan, adalah infrastruktur yang terkait erat dengan kepentingan nasional. Maka, serah terima pengelolaan tiga bandara di Provinsi Aceh oleh Kementerian Perhubungan harus dipandang sebagai upaya untuk menjaga kepentingan nasional.
Begitu dikatakan Direktur Riset Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam, menanggapi serahterima pengelolaan tiga bandara yang ada di Provinsi Aceh, di Jakarta, Rabu (29/11).
Tiga bandara di Aceh yang pengelolaannya akan tangani Kementerian Perhubungan, adalah Bandara Sultan Malikussaleh, di Kabupaten Aceh Utara, Bandara Rembele di Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, dan Bandara Alas Leuser Kutacane di Kabupaten Aceh Tenggara. Proses serah terima bandara sendiri dijadwalkan pada Desember 2017.
"Pembangunan dan pengelolaan termasuk pengembangan bandara dan pelabuhan harus dipandang sebagai kepentingan daerah dan nasional," kata Roy.
Karena itu kata Roy, pengambilalihan pengelolaan tiga bandara di Aceh oleh Kementerian Perhubungan, tidak masalah. Bahkan harus dipandang itu sebagai bagian dala menjaga kepentingan nasional.
Begitu juga ketika bandara itu masih dalam tahap pembangunan. Saat pemerintah daerah, tak sanggup membiayainya, maka pusat harusnya turun tangan. Langkah Kemenhub dipandang sebagai bentuk dukungan kementerian tersebut dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.
"Saya kira tidak menyalahi. Karena UU Otda mengatur semua urusan pembangunan adalah urusan pusat. Pusat memberikan sebagian kewenangannya kepada daerah. Jadi prinsipnya, pusat berhak mengurusi semua. APBD- nya daerah bisa dibelanjakan untuk yang lain," tutur Roy.
Pendapat tak jauh berbeda diungkapkan pengamat pemerintahan dari Universitas Padjadjaran, Idil Akbar. Menurut Idil, bandara dan pelabuhan termasuk infrastruktur padat modal yang membutuhkan banyak persyaratan dan dana. Jadi itu objek strategis, yang pembiayaan serta pengelolaannya tak boleh sembarangan.
"Maka jika tingkat okupasi bandara atau pelabuhan cukup tinggi terutama di dalam menunjang pembangunan daerah maka pemerintah pusat harus membantu. Misal membiayai atau mengelolanya," kata dia.
Tapi sekali lagi kata Idil, mesti ada perhitungan menyeluruh sebelum pembangunan atau pengelolaan bandara dan pelabuhan diambil-alih oleh pusat. Langkah Kemenhub mengelola tiga bandara di Aceh, harus dibaca dalam konteks membantu pembangunan infrastruktur di daerah. Dan, itu tak salah. Bahkan diperlakukan.| rmol.co
Begitu dikatakan Direktur Riset Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam, menanggapi serahterima pengelolaan tiga bandara yang ada di Provinsi Aceh, di Jakarta, Rabu (29/11).
Tiga bandara di Aceh yang pengelolaannya akan tangani Kementerian Perhubungan, adalah Bandara Sultan Malikussaleh, di Kabupaten Aceh Utara, Bandara Rembele di Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, dan Bandara Alas Leuser Kutacane di Kabupaten Aceh Tenggara. Proses serah terima bandara sendiri dijadwalkan pada Desember 2017.
"Pembangunan dan pengelolaan termasuk pengembangan bandara dan pelabuhan harus dipandang sebagai kepentingan daerah dan nasional," kata Roy.
Karena itu kata Roy, pengambilalihan pengelolaan tiga bandara di Aceh oleh Kementerian Perhubungan, tidak masalah. Bahkan harus dipandang itu sebagai bagian dala menjaga kepentingan nasional.
Begitu juga ketika bandara itu masih dalam tahap pembangunan. Saat pemerintah daerah, tak sanggup membiayainya, maka pusat harusnya turun tangan. Langkah Kemenhub dipandang sebagai bentuk dukungan kementerian tersebut dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.
"Saya kira tidak menyalahi. Karena UU Otda mengatur semua urusan pembangunan adalah urusan pusat. Pusat memberikan sebagian kewenangannya kepada daerah. Jadi prinsipnya, pusat berhak mengurusi semua. APBD- nya daerah bisa dibelanjakan untuk yang lain," tutur Roy.
Pendapat tak jauh berbeda diungkapkan pengamat pemerintahan dari Universitas Padjadjaran, Idil Akbar. Menurut Idil, bandara dan pelabuhan termasuk infrastruktur padat modal yang membutuhkan banyak persyaratan dan dana. Jadi itu objek strategis, yang pembiayaan serta pengelolaannya tak boleh sembarangan.
"Maka jika tingkat okupasi bandara atau pelabuhan cukup tinggi terutama di dalam menunjang pembangunan daerah maka pemerintah pusat harus membantu. Misal membiayai atau mengelolanya," kata dia.
Tapi sekali lagi kata Idil, mesti ada perhitungan menyeluruh sebelum pembangunan atau pengelolaan bandara dan pelabuhan diambil-alih oleh pusat. Langkah Kemenhub mengelola tiga bandara di Aceh, harus dibaca dalam konteks membantu pembangunan infrastruktur di daerah. Dan, itu tak salah. Bahkan diperlakukan.| rmol.co
loading...
Post a Comment