Jakarta - Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri mengusulkan agar Presiden Joko Widodo mencari pengganti Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal gatot Nurmantyo yang sudah memasuki masa pensiun.
Menurut Gufron terdapat tiga alasan penting untuk mempercepat pencarian penggantinya, pertama, mengacu pada Undang-Undang Undang TNI. Pergantiannya dibutuhkan persetujuan DPR. Semakin cepat presiden memilih calon penggantinya, kata dia, maka proses seleksi bisa dilakukan lebih awal.
"Akan memberikan keleluasaan bagi DPR untuk mencermati dan memeriksa profil kandidat sebelum memberi keputusan. Dengan begitu, pengambilan keputusan yang tergesa-gesa bisa dihindari," ujarnya, Minggu, 12 November 2017.
Kemudian kedua, dengan melakukan pemilihan lebih awal, maka membuka peluang bagi masyarakat sipil untuk mencermati sosok kandidat Panglima TNI baru nantinya.
"Meski pemilihan panglima TNI merupakan hak prerogatif presiden, namun sangat penting bagi presiden untuk mempertimbangkan dan mencermati masukan dari publik," kata dia.
Yang terakhir, kata dia, semakin cepat proses pergantian Panglima TNI dilakukan akan membantu memperlancar proses transisi manajerial organisasi di dalam tubuh TNI.
"Gerbong akan bergerak jika pimpinan panglima bergeser. Gerbong di bawahnya (Panglima), akan bisa masuk ke dalam jabatan baru karena ada pergantian," katanya.(VIVA)
Menurut Gufron terdapat tiga alasan penting untuk mempercepat pencarian penggantinya, pertama, mengacu pada Undang-Undang Undang TNI. Pergantiannya dibutuhkan persetujuan DPR. Semakin cepat presiden memilih calon penggantinya, kata dia, maka proses seleksi bisa dilakukan lebih awal.
"Akan memberikan keleluasaan bagi DPR untuk mencermati dan memeriksa profil kandidat sebelum memberi keputusan. Dengan begitu, pengambilan keputusan yang tergesa-gesa bisa dihindari," ujarnya, Minggu, 12 November 2017.
Kemudian kedua, dengan melakukan pemilihan lebih awal, maka membuka peluang bagi masyarakat sipil untuk mencermati sosok kandidat Panglima TNI baru nantinya.
"Meski pemilihan panglima TNI merupakan hak prerogatif presiden, namun sangat penting bagi presiden untuk mempertimbangkan dan mencermati masukan dari publik," kata dia.
Yang terakhir, kata dia, semakin cepat proses pergantian Panglima TNI dilakukan akan membantu memperlancar proses transisi manajerial organisasi di dalam tubuh TNI.
"Gerbong akan bergerak jika pimpinan panglima bergeser. Gerbong di bawahnya (Panglima), akan bisa masuk ke dalam jabatan baru karena ada pergantian," katanya.(VIVA)
