 |
| Dok. Indonesia meledakkan kapal penangkap ikan ilegal di Ambon, Maluku 21 Desember 2014 (foto: VOA Indonesia/Reuters) |
Jakarta - Pemerintah kembali meledakkan dan menenggelamkan 81 kapal penangkap ikan yang ditangkap mencuri ikan di wilayah perairannya.
Diberitakan oleh VOA Indonesia, hari ini, penenggelaman 81 kapal penangkapan ikan illegal hari Sabtu itu membuat jumlah keseluruhan kapal yang disita dan ditenggelamkan sejak Oktober 2014 lalu – ketika Presiden Joko Widodo mulai menjabat dan menyerukan tindakan yang lebih tegas terhadap pencurian ikan – menjadi 317 kapal.
Kapal-kapal yang ditenggelamkan itu mencakup 142 kapal Vietnam, 76 kapal Filipina, 49 kapal Malaysia dan satu kapal Cina. Sebagian besar ditangkap oleh gugus tugas khusus maritim yang dikenal sebagai Satgas 115.
Penenggelaman kapal hari Sabtu itu dilakukan secara serempak di 12 lokasi berbeda di seluruh Indonesia dan diawasi oleh militer dan polisi Indonesia.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang mengawasi penenggelaman kapal-kapal di Ambon, Maluku, menyebut hal ini sebagai kemenangan dalam perang yang dilakukan Indonesia terhadap penangkapan ikan ilegal.
“Ada masa ketika ribuan kapal asing datang secara bebas untuk mencuri ikan kita, tetapi kini mereka tahu bahwa Indonesia akan memberantas kejahatan ini,” ujar Susi.
Merugi US$ 20 miliar
Presiden Joko Widodo mengatakan tahun lalu Indonesia menderita kerugian tahunan lebih dari 20 miliar dolar akibat pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia yang sangat luas itu.
Setelah terpilih, Joko Widodo menunjuk Susi Pudjiastuti mengepalai Kementerian Perikanan dan Maritim, dan menjadi penggerak utama di belakang rencana kerja presiden untuk menghidupkan kembali industri perkapalan dan perikanan guna menjadikan Indonesia kekuatan maritim.
Untuk mencapai target itu, Indonesia telah berupaya memaksimalkan potensi di berbagai sektor, antara lain dengan memodernisasi praktek-praktek industri, menghapus kegiatan pemindahan tangkapan ikan dari satu kapal ke kapal lain, dan memburu para penangkap ikan illegal.
Pengawasan maritim
Upaya penegakkan hukum juga ditingkatkan dalam beberapa tahun terakhir ini, termasuk meningkatkan kapabilitas pengawasan maritim.
TNI Angkatan Laut hari Kamis (30/3) meluncurkan dua kapal patroli cepat yang baru, sehari setelah Angkatan Udara mengumumkan rencana memperkuat pemantauan melalui udara dan pengawasan dengan memperbesar armada pesawat intai.
Para pakar mengatakan peningkatan keamanan di perairan Indonesia untuk menangkal pencurian ikan, penyelundupan dan serangan perbatasan lainnya berlangsung di tengah meningkatkanya ketegangan akibat klaim Beijing yang tumpah-tindih di kawasan Laut Cina Selatan.
Cina mengklaim hampir semua jalur pelayaran, sementara Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam dan Taiwan memiliki klaim yang saling tumpang tindih.
Indonesia tidak terlibat dalam sengketa itu tetapi waspada dengan situasi yang ada setelah pada Maret 2016 lalu Cina menyatakan bahwa perairan di sekitar Kepulauan Natuna – yang masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia – merupakan bagian dari “wilayah penangkapan ikan tradisional” mereka.
Menanggapi pernyataan itu, pada Juni 2016 Presiden Joko Widodo mengunjungi kawasan perairan di sekitar Kepulauan Natuna dengan menggunakan sebuah kapal perang. (Rima)
Diberitakan oleh VOA Indonesia, hari ini, penenggelaman 81 kapal penangkapan ikan illegal hari Sabtu itu membuat jumlah keseluruhan kapal yang disita dan ditenggelamkan sejak Oktober 2014 lalu – ketika Presiden Joko Widodo mulai menjabat dan menyerukan tindakan yang lebih tegas terhadap pencurian ikan – menjadi 317 kapal.
Kapal-kapal yang ditenggelamkan itu mencakup 142 kapal Vietnam, 76 kapal Filipina, 49 kapal Malaysia dan satu kapal Cina. Sebagian besar ditangkap oleh gugus tugas khusus maritim yang dikenal sebagai Satgas 115.
Penenggelaman kapal hari Sabtu itu dilakukan secara serempak di 12 lokasi berbeda di seluruh Indonesia dan diawasi oleh militer dan polisi Indonesia.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang mengawasi penenggelaman kapal-kapal di Ambon, Maluku, menyebut hal ini sebagai kemenangan dalam perang yang dilakukan Indonesia terhadap penangkapan ikan ilegal.
“Ada masa ketika ribuan kapal asing datang secara bebas untuk mencuri ikan kita, tetapi kini mereka tahu bahwa Indonesia akan memberantas kejahatan ini,” ujar Susi.
Merugi US$ 20 miliar
Presiden Joko Widodo mengatakan tahun lalu Indonesia menderita kerugian tahunan lebih dari 20 miliar dolar akibat pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia yang sangat luas itu.
Setelah terpilih, Joko Widodo menunjuk Susi Pudjiastuti mengepalai Kementerian Perikanan dan Maritim, dan menjadi penggerak utama di belakang rencana kerja presiden untuk menghidupkan kembali industri perkapalan dan perikanan guna menjadikan Indonesia kekuatan maritim.
Untuk mencapai target itu, Indonesia telah berupaya memaksimalkan potensi di berbagai sektor, antara lain dengan memodernisasi praktek-praktek industri, menghapus kegiatan pemindahan tangkapan ikan dari satu kapal ke kapal lain, dan memburu para penangkap ikan illegal.
Pengawasan maritim
Upaya penegakkan hukum juga ditingkatkan dalam beberapa tahun terakhir ini, termasuk meningkatkan kapabilitas pengawasan maritim.
TNI Angkatan Laut hari Kamis (30/3) meluncurkan dua kapal patroli cepat yang baru, sehari setelah Angkatan Udara mengumumkan rencana memperkuat pemantauan melalui udara dan pengawasan dengan memperbesar armada pesawat intai.
Para pakar mengatakan peningkatan keamanan di perairan Indonesia untuk menangkal pencurian ikan, penyelundupan dan serangan perbatasan lainnya berlangsung di tengah meningkatkanya ketegangan akibat klaim Beijing yang tumpah-tindih di kawasan Laut Cina Selatan.
Cina mengklaim hampir semua jalur pelayaran, sementara Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam dan Taiwan memiliki klaim yang saling tumpang tindih.
Indonesia tidak terlibat dalam sengketa itu tetapi waspada dengan situasi yang ada setelah pada Maret 2016 lalu Cina menyatakan bahwa perairan di sekitar Kepulauan Natuna – yang masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia – merupakan bagian dari “wilayah penangkapan ikan tradisional” mereka.
Menanggapi pernyataan itu, pada Juni 2016 Presiden Joko Widodo mengunjungi kawasan perairan di sekitar Kepulauan Natuna dengan menggunakan sebuah kapal perang. (Rima)
loading...
Post a Comment