Abdiya aceh Aceh Tamiang Aceh Timur Aceh Utara Agama Aksi 112 Aksi 313 Aleppo Artikel Artis Auto Babel Baksos Bambang Tri Banda Aceh Batu Akik Bencana Alam Bendera Aceh Bergek Bireuen Bisnis BNN BNPB Bom Kampung Melayu Budaya Carona corona Covid-19 Cuaca Cut Meutia Daerah Dana Bos dayah Deklarasi Akbar PA Deplomatik Depok Dewan Pers DPR RI Editorial Ekomomi Ekonomi Energi Feature Fito FORMATPAS Foto FPI Gampong Gempa Aceh Gempa Palu Gunung Sinabung Haji HAM Hathar Headlines Hiburan Hindia History Hotel Hukum Humor HUT RI i ikapas nisam Indonesia Industri Info Dana Desa Informasi Publik Inspirasi Internasional Internet Iran Irwandi-Nova Irwndi Yusuf IWO Jaksa JARI Jawa Timur Jejak JKMA Kemenperin Kemenprin Kesehatan Khalwat KIP Kisah Inspiratif Korupsi Koruptor KPK Kriminal Kriminalisasi Kubu Kuliner Langsa lgbt Lhiokseumawe Lhokseumawe Lingkungan Listrik Lombok Lowongan Kerja Maisir Makar Makassar Malaysia Malware WannaCry Masjid Migas Milad GAM Mitra Berita Motivasi Motogp Mudik Mudik Lebaran MUI Musik Muslim Uighur Nanang Haryono Narkotika Nasional News Info Aceh Nisam Nuansa Nusantara Obligasi Olahraga Ombudsman Opini Otomotif OTT Pajak Palu Papua Parpol PAS Patroli Pekanbaru Pelabuhan Pemekaran Aceh Malaka Pemekaran ALA Pemerintah Pemilu Pendidikan Pengadilan Peristiwa Pers Persekusi Pertanian Piala Dunia 2018 Pidie Pidie Jaya Pilkada Pilkada Aceh PKI PLN PNL Polisi Politik Poso PPWI Presiden Pungli PUSPA Ramadhan Ramuan Raskin Riau ril Rilis Rillis rls Rohingya Rohul Saladin Satwa Save Palestina Sawang Sejarah Selebriti Senator sosial Sosok Sport Status-Papua Sumatera Sunda Empire Suriah Syariat Islam T. Saladin Tekno Telekomunikasi Teror Mesir Terorisme TGB Thailand TMMD reguler ke-106 TNI Tokoh Tsunami Aceh Turki Ulama USA Vaksin MR vid Video vidio Waqaf Habib Bugak Warung Kopi Wisata YantoTarah YARA

PT.Arun NGL Lhokseumawe Aceh. Foto: Ist
Banda Aceh - Pemerintah Aceh menyatakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kilang Arun Kota Lhokseumawe dapat menampung 30 ribu pekerja jika dikelola optimal.

Asisten II Pemerintah Aceh yang membidangi Keistimewaan, Ekonomi dan Pembangunan Zulkifli HS kepada ANTARA di Banda Aceh, Selasa, mengatakan Presiden Joko Widodo telah menetapkan KEK Arun Lhokseumawe melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2017 dan penjelasannya tercantum dalam tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6021.

Zulkifli mengatakan KEK Arun dibentuk untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat
  
"Banyak hal bisa dikembangkan dalam KEK Kilang Arun Lhokseumawe itu, di antaranya pengolahan ekspor, logistik, industri, energi dan pariwisata," ujarnya.

Pemerintah Aceh disebutnya akan melakukan revitalisasi menyeluruh di kawassan Kilang Arun Lhoksemawe untuk pengembangan KEK demi pertumbuhan ekonomi masyarakat di provinsi paling ujung barat Sumatera.

KEK Arun Lhokseumawe Provinsi Aceh memiliki luas 2.622,48 hektare dan terletak dalam Kawasan Kilang Arun Kota Lhokseumawe seluas 1.840,8 hektare, Kawasan Dewantara Kabupaten Aceh Utara seluas 582,08 hektare dan Kawasan Jamuan Kabupaten Aceh Utara  seluas 199,6 hektare.

Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 2017 tersebut dalam pasal 4 yakni  Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 terdiri atas (a) Zona Pengolahan Ekspor; (b) Zona Logistik; (c) Zona Industri; (d) Zona Energi dan (e.) Zona Pariwisata.

Kemudian pasal 5 ayat (1) Gubernur Aceh menetapkan badan usaha pembangun dan pengelola Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Lalu pasal 5 ayat (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pembiayaan pembangunan dan pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe.

Lebih lanjut pada pasal 6 ayat (1) bunyinya, Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) melakukan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe sampai dengan siap beroperasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Dan pasal 6 ayat (2), Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus melakukan evaluasi setiap tahun terhadap pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kemudian, pasal 6 ayat (4) bunyinya, dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (b) telah dberikan dan Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe belum siap beroperasi karena bukan dari kelalaian atau force majeure badan usaha, Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dapat memberikan perpanjangan waktu pembangunan.(Antara)
loading...
Label: ,

Post a comment

loading...

Contact form

Name

Email *

Message *

StatusAceh.Net. Theme images by i-bob. Powered by Blogger.