Abdiya aceh Aceh Tamiang Aceh Timur Aceh Utara Agam Inong Aceh Agama Aksi 112 Aksi 313 Aleppo Artikel Artis Auto Babel Baksos Bambang Tri Banda Aceh Banjir Batu Akik Bencana Alam Bendera Aceh Bergek Bimtek Dana Desa Bireuen Bisnis Blue Beetle BNN BNPB Bom Kampung Melayu Budaya BUMN Carona corona Covid-19 Cuaca Cut Meutia Daerah Dana Bos dayah Deklarasi Akbar PA Deplomatik Depok Dewan Pers DPR RI DPRK Lhokseumawe Editorial Ekomomi Ekonomi Energi Feature Film Fito FORMATPAS Foto FPI Gampong Gaya Hidup Gempa Aceh Gempa Palu Gunung Sinabung Haji HAM Hathar Headlines Hiburan Hindia History Hotel Hukum Humor HUT RI i ikapas nisam Indonesia Industri Info Dana Desa Informasi Publik Inspirasi Internasional Internet Iran Irwandi-Nova Irwndi Yusuf Israel IWO Jaksa JARI Jawa Timur Jejak JKMA Kemanusiaan Kemenperin Kemenprin Kesehatan Khalwat KIP Kisah Inspiratif Korupsi Koruptor KPK Kriminal Kriminalisasi Kubu Kuliner Langsa Lapas Lapas Klas I Medan Lapas Tanjungbalai lgbt Lhiokseumawe Lhokseumawe Lingkungan Listrik Lombok Lowongan Kerja Maisir Makar Makassar Malaysia Malware WannaCry Masjid Migas Milad GAM Mitra Berita Modal Sosial Motivasi Motogp MPU Aceh Mudik Mudik Lebaran MUI Musik Muslim Uighur Nanang Haryono Narapidana Narkotika Nasional News Info Aceh Nisam Nuansa Nusantara Obligasi Olahraga Ombudsman Opini Otomotif OTT Pajak Palu Papua Parpol PAS Patani Patroli Pekalongan Pekanbaru Pelabuhan Pemekaran Aceh Malaka Pemekaran ALA Pemerintah Pemilu Pendidikan Penelitian Pengadilan Peristiwa Pers Persekusi Pertanian Piala Dunia 2018 Pidie Pidie Jaya Pilkada Pilkada Aceh Pilkades Pj Gubernur PKI PLN PNL Polisi Politik Pomda Aceh PON Aceh-Sumut XXI Poso PPWI Presiden Projo PT PIM Pungli PUSPA Ramadhan Ramuan Raskin Riau ril Rilis Rillis rls Rohingya Rohul Saladin Satwa Save Palestina Sawang Sejarah Selebgram Selebriti Senator Sinovac SMMPTN sosial Sosok Sport Status-Papua Stunting Sumatera Sunda Empire Suriah Syariat Islam T. Saladin Tekno Telekomunikasi Teror Mesir Terorisme TGB Thailand TMMD TMMD reguler ke-106 TNI Tokoh Tol Aceh Tsunami Aceh Turki Ulama Universitas Malikussaleh USA Vaksin MR Vaksinasi Vaksinasi Covid-19 vid Video vidio Viral Waqaf Habib Bugak Warung Kopi Wisata YantoTarah YARA

Banda Aceh - Sekretaris Daerah Aceh, Drs. Dermawan MM, menyebutkan, kehadiran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Aceh diakui sangat strategis. BPK, kata Dermawan penting bagi proses pembangunan yang dijalankan Pemerintah Aceh karena dapat meningkatkan daya dorong bagi peningkatan pembangunan secara menyeluruh.

Dukungan BPK bagi pembangunan Aceh, kata Sekda Dermawan, berada pada wilayah pengawalan dan pengawasan penggunaan anggaran. Sejak dibentuknya BPK Perwakilan di Aceh tahun 2006, pengawasan laporan keuangan di daerah, diakui terus membaik.

“BPK tidak hanya menjadi pilar penting bagi program reformasi birokrasi di Aceh, tapi juga mampu memberi visioning yang jelas mengenai sistem pelaporan keuangan di daerah ini,” ujar Dermawan saat menghadiri serahterima jabatan Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh, di aula BPK Aceh, Rabu (25/01/2017).  

Terbukti dalam beberapa tahun terakhir hasil evaluasi laporan keuangan lembaga Pemerintahan di Aceh mendapat penilaian cukup baik dari BPK. Bahkan untuk tahun 2015, terdapat 21 kabupaten/kota dan juga Provinsi Aceh yang laporan keuangannya mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Hal itu merupakan pertanda bahwa pengelolaan keuangan di Aceh semakin membaik sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Sekda Dermawan. 

Capaian tersebut oleh Sekda diminta untuk terus dipertahankan dan ditingkatkan sehingga semangat tersebut dapat terus dijaga agar cita-cita menghadirkan pemerintahan yang berkualitas dapat terwujud.

Sementara itu, Angggota 5 BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara, menyebutkan serahterima jabatan merupakan upaya yang harus dilakukan dalam menjaga professionalisme bekerja di organisasi BPK.

Penilaian BPK terhadap kinerja pemerintah di provinsi mau pun semua kabupaten dan kota di Aceh memang menunjukkan peningkatan, di mana sebanyak 21 kabupaten dan pemerintah provinsi memperoleh oponi Wajar Tanpa Pengecualian. Pengelolaan keuangan Pemerintah Aceh dianggap sudah transparan dan akuntabel. 

Meski demikian, kata Moermahadi, opini yang diberikan oleh BPK tidak bisa memberikan kesimpulan bahwa tidak adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan di Aceh. 

"Opini ini adalah pendapat profesional BPK dan tidak menjamin entitas bebas korupsi. Ini pendapat terkait kewajaran bukan kebenaran," kata Moermahadi.

Oleh karena itu, Noermahmadi mengajak semua pihak dalam lingkup Pemerintah Aceh untuk bisa terus meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah di seluruh Aceh. 

Kepala BPK RI Wilayah Aceh yang baru dijabat oleh Isman Rudi. Isman sebelumnya menjabat sebagai Kepala BPK Kepulauan Riau. Sementara Maman Abdlrachman dipindahtugaskan sebagai Kepala BPK RI Wilayah Sumatera Selatan.

Hadir dalam serahterima tersebut Asisten III Wakil Ketua DPR Aceh Sulaiman Abda para bupati dan wali kota se Aceh serta pimpinan DPR Kota se Aceh. (Rill)
loading...

Post a Comment

loading...

Contact Form

Name

Email *

Message *

StatusAceh.Net. Theme images by i-bob. Powered by Blogger.