Banda Aceh –Sekitar 30 persen dari luas daratan Aceh adalah lahan pertanian dan perkebunan. Oleh karena itu, pertanian dan pangan menjadi sektor andalan utama bagi pertumbuhan ekonomi Aceh.
Hal tersebut disampaikan oleh Asisten Keistimewaan, Ekonomi dan Pembangunan Aceh, Drs Zulkifli Hs, MM, saat membacakan sambutan Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Mayjen (Purn) TNI Soedarmo, pada acara pembukaan Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan tahun 2016, yang di pusatkan di Oasis Hotel, Minggu (6/11/2016) malam.
“Dari sekitar 5 juta penduduk Aceh, 70 persen di antaranya tinggal di pedesaan, dan 70 persen dari mereka adalah petani. Itu sebabnya pembangunan sektor pertanian menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Aceh sebagaimana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh 2012-2017,” ungkap mantan Kepala Bappeda Aceh itu.
Dalam RPJM 2012-2017, setidaknya ada tiga komoditi pangan yang menjadi perhatian Pemerintah Aceh, yakni padi, jagung dan kedelai, sesuai dengan apa yang telah ditegaskan dalam sasaran pembangunan nasional.
“Pada akhir pelaksanaan RPJMA tahun depan, Pemerintah Aceh menargetkan capaian produksi padi sekitar 2,9 juta ton, jagung sekitar 249 ribu ton dan kedelai 48 juta ton.Target-target ini tidak bisa dikatakan kecil. Oleh sebab itu perlu upaya dan kerja keras semua pihak untuk mencapainya,” imbuh Zulkifli.
Untuk mencapai target tersebut, sambung Zulkifli, dibutuhkan kerjasama dan sinergitas program semua pihak, sehingga cita-cita Aceh menjadi kawasan lumbung Pangan nasional tahun 2017 dapat terwujud.
Zulkifli mengungkapkan, pertanian merupakan salah satu sektor yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar di Aceh, yakni hampir 35 persen dari jumlah angkatan kerja yang ada. “Oleh karena itu, maka tidak mengherankan jika jika kontribusi sektor Pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto Aceh di atas 25 persen, jauh melebihi sektor-sektor lainnya.”
Pangan harus Tersedia dan Terjangkau
Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli juga menegaskan, Undang-undang telah mengamanahkan bahwa kebutuhan pangan bagi masyarakat harus mampu diwujudkan oleh Pemerintah sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan hak asasi manusia.
“Oleh karena itu, pemerintah harus mampu menjamin ketersediaan pangan dengan harga terjangkau, sehingga masalah kerawanan pangan dan gizi tidak berdampak pada stabilitas sosial politik dan ekonomi bangsa,” tabah Zulkifli.
Untuk diketahui bersama, dalam rangka mewujudkan ketersediaan pangan, Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden RI Nomor 83 Tahun 2006, tentang Dewan Ketahanan Pangan, yang menegaskan agar Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk Dewan Ketahanan Pangan.
“Dewan Ketahanan Pangan ini bertugas untuk membantu Kepala Daerah dalam merumuskan dan mengevaluasi berbagai kebijakan guna mewujudkan ketahanan pangan daerah,” ujar Zulkifli.
Untuk membahas berbagai permasalahan ketahanan pangan secara komprehensif, maka Dewan Ketahanan Pangan Provinsi diamanatkan untuk senantiasa berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota, minimal sekali dalam setahun.
“Pertemuan yang kita laksanakan hari ini adalah salah satu bentuk koordinasi yang diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan dalam menjalankan program ketahanan pangan di Aceh, sehingga kita dapat menentukan arah kebijakan yang tepat dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan pangan pada tahun berikutnya,” tambah Zulkifli.
Operasi Pasar Pantau Ketersediaan Pangan
Zulkifli menambahkan, selain meningkatkan produksi pangan, Pemerintah Aceh juga memberikan perhatian serius dan menjamin kemudahan akses pangan bagi masyarakat.Hal ini dapat dilihat dari ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah setiap tahunnya, serta bantuan pangan kepada kelompok rentan dan transien.
Sementara itu, untuk menjamin ketersediaan pangan, Pemerintah Aceh melalui dinas terkait senantiasa melakukan Operasi Pasardi berbagai daerah. Kegiatan inibertujuan untuk memantau ketersediaan pangan yang terjangkau oleh masyarakat.
“Dengan berbagai langkah ini, setidaknya Aceh bisa mengurangi ancaman kerawanan pangan yang terjadi di berbagai daerah. Hasil survei yang kita lakukan menunjukkan bahwa angka kerawanan pangan terus menurun setiap tahunnya,” kata Zulkifli.
Zulkifli mengungkapkan, berdasarkan hasil survei pemetaan dan analisis daerah rawan pangan yang dilakukan pada tahun 2010, terdapat 133 kecamatan yang ada di 18 kabupaten yang dikategorikan rawan pangan.Namun, pada survei tahun 2014 terjadi penurunan kawasan yang rawan pangan, yaitu tersisa 108 kecamatan.
“Kita berharap pada tahun-tahun berikutnya, jumlah kawasan rawan pangan ini dapat kita turunkan melalui berbagai program nyata dan efektif.Oleh sebab itu perlu perencanan dan evaluasi yang matang, sehingga program pertanian ketahanan pangan dapat diakomodir lebih detail dalam RPJM Aceh dan RPJM kabupaten/kota tahun 2017-2022,” tambah Zulkifli.
Zulkifli berharap, Rakor ini dapat melahirkan ide serta mampu memperkuat kelembagaan dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan, sehingga swasembada pangan secara berkelanjutan dapat terwujud di Aceh secara merata dan menyeluruh.
“Sebelum mengakhiri sambutan ini, kami perlu mengingatkan bahwa pada tanggal 6 hingga 11 Mei 2017, Aceh akan menjadi tuan rumah Pekan Nasional Kontak Tani dan Nelayan Andalan ke-15. Kami menghimbau Rakor ini dapat menyusun rencana agar seluruh elemen di Aceh dapat mensukseskan event besar tersebut,” pungkas Zulkifli Hz. (Riil)
loading...
Post a Comment