![]() |
Lokasi Lahan Sengketa PT MAI dan Warga Batang Kumu Tambusai |
Rokan Hulu - Kembali memanas, PT Majuma Agro Indonesia (MAI) Diduga serobot lahan warga yang berada di kali kapuk dan tamba angin desa Batang kumu kecamatan Tambusai kabupaten Rokan Hulu. Akibat penyerobotan lahan tersebut, Selasa (4/10/2016) Dua Kapolres langsung turun ke lokasi yaitu Kapolres Rohul, AKBP Yusup Rahmanto dan Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Rony Bamtana.
Dari kesepakatan itu, Kapolres Tapsel AKBP Rony Bamtana akan menyurati Kapolda Sumut, dan Kapolres Rohul AKBP Yusup Rahmanto akan menyurati Kapolda Riau, agar kedua Polda menyurati pihak Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan soal tapal batas antara Provinsi Riau dan Sumut yang belum jelas.
PT. MAI diduga panik karena aktivitas pertanian dilakukan kelompok masyarakat di perbatasan Riau-Sumut semakin banyak. Apalagi, sudah kesekian kalinya perusahaan sawit ini terlibat keributan dengan masyarakat, terutama dengan Kelompok Petani Desa Batang Kumu.
Konflik antara masyarakat Batang Kumu dengan PT. MAI sendiri sudah terjadi sekira lima tahun terakhir, namun hingga kini belum ada jalan penyelesaian dilakukan Pemkab Rohul dan Pemkab Palas, termasuk Pemprov Riau dan Pemprov Sumut, serta pemerintah pusat.
Konflik kembali memanas karena diduga tanaman kelapa sawit milik masyarakat petani Batang Kumu dicabuti kembali oleh pihak PT. MAI, dan menggantinya dengan tanaman kelapa sawit baru.
Penanaman kelapa sawit dilakukan PT. MAI di lahan sengketa mengatasnamakan masyarakat dari beberapa desa di Kabupaten Palas, seperti dari Desa Sei Korang, Desa Menanti, Huta Raja Tinggi, Sosa, dan Desa Aliaga.
Meski mengatasnamakan masyarakat dari beberapa desa, namun masyarakat Batang Kumu mengindikasikan dalam penanaman tanaman sawit masih dikerjakan dan dibiayai oleh PT. MAI.
Tokoh Masyarakat Desa Batang Kumu, Aris Daulay, mengatakan dari hasil peninjauan dua Kapolres ke lahan perbatasan terungkap bahwa selama ini PT. MAI hanya memanfaatkan nama masyarakat untuk membuka lahan di areal sengketa, termasuk melakukan penanaman sawit dibiayai perusahaan.
"Sebelum ada PT. MAI kami sudah berladang di lahan ini. Ketika perusahaan masuk, mulailah terjadi keributan dan lahan kami sering diganggu," ungkap Aris Daulay.
Daulay mengakui lahan ini merupakan hasil jerih payah masyarakat mulai dari imas tumbang hingga penanaman sawit, namun PT. MAI terus berusaha menguasainya.
Aksi perusahaan tersebut kemudian mendapat perlawanan dari masyarakat yang merasa keberatan dan tidak terima bila lahan pertanian mereka diserobot PT. MAI.***( Jamauli Sinaga)
Dari kesepakatan itu, Kapolres Tapsel AKBP Rony Bamtana akan menyurati Kapolda Sumut, dan Kapolres Rohul AKBP Yusup Rahmanto akan menyurati Kapolda Riau, agar kedua Polda menyurati pihak Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan soal tapal batas antara Provinsi Riau dan Sumut yang belum jelas.
PT. MAI diduga panik karena aktivitas pertanian dilakukan kelompok masyarakat di perbatasan Riau-Sumut semakin banyak. Apalagi, sudah kesekian kalinya perusahaan sawit ini terlibat keributan dengan masyarakat, terutama dengan Kelompok Petani Desa Batang Kumu.
Konflik antara masyarakat Batang Kumu dengan PT. MAI sendiri sudah terjadi sekira lima tahun terakhir, namun hingga kini belum ada jalan penyelesaian dilakukan Pemkab Rohul dan Pemkab Palas, termasuk Pemprov Riau dan Pemprov Sumut, serta pemerintah pusat.
Konflik kembali memanas karena diduga tanaman kelapa sawit milik masyarakat petani Batang Kumu dicabuti kembali oleh pihak PT. MAI, dan menggantinya dengan tanaman kelapa sawit baru.
Penanaman kelapa sawit dilakukan PT. MAI di lahan sengketa mengatasnamakan masyarakat dari beberapa desa di Kabupaten Palas, seperti dari Desa Sei Korang, Desa Menanti, Huta Raja Tinggi, Sosa, dan Desa Aliaga.
Meski mengatasnamakan masyarakat dari beberapa desa, namun masyarakat Batang Kumu mengindikasikan dalam penanaman tanaman sawit masih dikerjakan dan dibiayai oleh PT. MAI.
Tokoh Masyarakat Desa Batang Kumu, Aris Daulay, mengatakan dari hasil peninjauan dua Kapolres ke lahan perbatasan terungkap bahwa selama ini PT. MAI hanya memanfaatkan nama masyarakat untuk membuka lahan di areal sengketa, termasuk melakukan penanaman sawit dibiayai perusahaan.
"Sebelum ada PT. MAI kami sudah berladang di lahan ini. Ketika perusahaan masuk, mulailah terjadi keributan dan lahan kami sering diganggu," ungkap Aris Daulay.
Daulay mengakui lahan ini merupakan hasil jerih payah masyarakat mulai dari imas tumbang hingga penanaman sawit, namun PT. MAI terus berusaha menguasainya.
Aksi perusahaan tersebut kemudian mendapat perlawanan dari masyarakat yang merasa keberatan dan tidak terima bila lahan pertanian mereka diserobot PT. MAI.***( Jamauli Sinaga)
loading...
Post a Comment