 |
| Menteri Perindustrian, Saleh Husein menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Penyusunan Program dan Pengembangan IKM di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Minggu 27 Maret 2016. |
Banda Aceh -- Saleh Husin, Menteri Perindustrian RI, menyebutkan Aceh punya potensi besar untuk mengembangkan industri dari skala kecil hingga besar. "Pemerintah harus mengembangkan industri khas daerah," kata Saleh dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Penyusunan Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah tahun 2017, di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh (27/03).
Menteri Saleh yang Minggu pagi berkunjung ke Tempat Pendaratan Ikan Samudera Lampulo, meminta agar provinsi Aceh untuk mengembangkan industri ikan olahan. Menjadi nilai tambah karena selain menambah pendapatan daerah, hal itu juga bisa merekrut tenaga kerja di Aceh.
Dengan berkembangnya industri berbasis perikanan laut itu, Saleh mengharapkan setiap daerah dapat menciptakan pusat pertumbuhan dan pemerataan industri yang selama ini lebih berpusat di Pulau Jawa.
Menteri Saleh mengatakan, ikan yang dilansir di Lampulo dijaring dari berbagai daerah di Aceh. Sayangnya, ikan tersebut kebanyakan dikirim untuk diolah di Medan. "Menjadi tugas kita agar kita tidak lagi mengeluarkan ikan mentah, tapi lebih dulu diolah di Aceh," kata Saleh.
Kepada peserta Rakornas, Menteri Saleh meminta, agar mendukung program pemerintah terkait industri kecil dan menengah. Ia menyebutkan, para perwakilan dari setiap daerah bisa mengembangkan industri khas daerah masing masing
Sementara Gubernur Aceh, dr. H. Zaini Abdullah, menyebutkan industri Kecil dan Menengah di Aceh dalam kurun waktu 2012–2015 mengalami pertumbuhan yang cukup baik, yaitu berkisar 15,77% per tahun. Ada pun jumlah Industri Kecil dan Menengah di Aceh pada Tahun 2015 mencapai 21.042 unit usaha dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 79.584 Orang, dan nilai Produksinya sebanyak Rp. 9.264.905.709,-.
"Itu membuktikan sektor industri mampu memegang peranan penting dan memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi daerah terutama dalam penampungan tenaga kerja," kata gubernur dalam pidato yang dibacakan Asisten I Sekda Aceh, Muzakkar A. Gani.
Gubernur menyebutkan, sektor Industri merupakan salah satu penggerak peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja. Berkembangnya kegiatan industri akan memacu kegiatan sektor ekonomi lain seperti investasi dan permodalan, transportasi, dan sebagainya sehingga apabila pembangunan industri suatu daerah berjalan dengan baik, lancar dan berhasil, maka daerah biasanya menunjukkan tingkat perkembangan ekonomi yang baik.
Saat ini, struktur perekonomian khususnya di Aceh cenderung bergeser ke arah industri. Pergeseran itu, kata Gubernur Zaini, sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional, di mana pembangunan industri diarahkan untuk memperluas lapangan kerja serta kesempatan berusaha sekaligus mendorong tumbuh dan berkembangnya berbagai sektor pembangunan.
Gubernur menyebutkan, ada tiga hal yang ingin dicapai dalam Rapat Koordinasi Nasional Industri tersebut, yaitu upaya untuk meningkatkan keterpaduan program kerja industri dan Mengidentifikasi permasalahan di masing-masing daerah, dan di tingkat pusat sehingga secara bersama- sama dapat dicarikan langkah untuk penyelesaian masalah itu serta meningkatkan kemampuan pengetahuan aparatur pembina industri dengan menggunakan ilmu dan skill ke depan yang lebih baik.
"Dari tiga poin itu diharapkan muncul program bersama sebagai visi untuk mencapai sasaran bersama di seluruh daerah. Dengan demikian sinergi ini mampu mendukung kemajuan daerah secara simultan, sehingga kontribusi daerah bagi pembangunan nasional semakin meningkat," ujar gubernur.
Gubernur menambahkan, untuk menunjang pembangunan industri di daerah, butuh koordinasi, perencanaan program dan sistem pembinaan yang konseptual, terarah dan efektif yang menuntun para aparatur pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya. Karena itu, penting adanya suatu pola yang dapat dijadikan sebagai acuan umum dalam perencanaan dan penyusunan program kerja, agar kegiatan-kegiatan pembangunan industri dapat semakin berhasil.
"Perlu dukungan dan keterlibatan perusahaan-perusahaan besar, baik itu BUMN maupun swasta dalam melakukan pembinaan terutama kepada sentra-sentra industri kecil dan menengah, melalui program keterkaitan pembinaan," ujar gubernur.
Ir. Arifin, Kepala Dinas Perindustrian Aceh, menyebutkan antara daerah dan pusat perlu sinergitas dalam hal menyamakan kinerja untuk menjalankan perindustrian kecil dan menengah. Hal itu, kata Arifin, agar usaha industri kecil dan menengah di berbagai daerah di seluruh Indonesia bisa berjalan setara.
Acara Rakornas yang berlangsung hingga 30 Maret tersebut dihadiri oleh Menteri Perindustrian RI, Asisten I Sekda Aceh, Panglima Kodam Iskandar Muda, Kajati, Kepala Dirjen Industri Kecil Menengah Kementerian Perindustrian, Pejabat Eselon I, II, dan III Kementerian Peperindustrian RI, Wakil Walikota Banda Aceh, Kepala Dinas Perindustrian Provinsi se-Indonesia, dan Kepala Dinas Perindustrian seluruh Kabupaten dan Kota se-Aceh. (Rill)
Menteri Saleh yang Minggu pagi berkunjung ke Tempat Pendaratan Ikan Samudera Lampulo, meminta agar provinsi Aceh untuk mengembangkan industri ikan olahan. Menjadi nilai tambah karena selain menambah pendapatan daerah, hal itu juga bisa merekrut tenaga kerja di Aceh.
Dengan berkembangnya industri berbasis perikanan laut itu, Saleh mengharapkan setiap daerah dapat menciptakan pusat pertumbuhan dan pemerataan industri yang selama ini lebih berpusat di Pulau Jawa.
Menteri Saleh mengatakan, ikan yang dilansir di Lampulo dijaring dari berbagai daerah di Aceh. Sayangnya, ikan tersebut kebanyakan dikirim untuk diolah di Medan. "Menjadi tugas kita agar kita tidak lagi mengeluarkan ikan mentah, tapi lebih dulu diolah di Aceh," kata Saleh.
Kepada peserta Rakornas, Menteri Saleh meminta, agar mendukung program pemerintah terkait industri kecil dan menengah. Ia menyebutkan, para perwakilan dari setiap daerah bisa mengembangkan industri khas daerah masing masing
Sementara Gubernur Aceh, dr. H. Zaini Abdullah, menyebutkan industri Kecil dan Menengah di Aceh dalam kurun waktu 2012–2015 mengalami pertumbuhan yang cukup baik, yaitu berkisar 15,77% per tahun. Ada pun jumlah Industri Kecil dan Menengah di Aceh pada Tahun 2015 mencapai 21.042 unit usaha dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 79.584 Orang, dan nilai Produksinya sebanyak Rp. 9.264.905.709,-.
"Itu membuktikan sektor industri mampu memegang peranan penting dan memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi daerah terutama dalam penampungan tenaga kerja," kata gubernur dalam pidato yang dibacakan Asisten I Sekda Aceh, Muzakkar A. Gani.
Gubernur menyebutkan, sektor Industri merupakan salah satu penggerak peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja. Berkembangnya kegiatan industri akan memacu kegiatan sektor ekonomi lain seperti investasi dan permodalan, transportasi, dan sebagainya sehingga apabila pembangunan industri suatu daerah berjalan dengan baik, lancar dan berhasil, maka daerah biasanya menunjukkan tingkat perkembangan ekonomi yang baik.
Saat ini, struktur perekonomian khususnya di Aceh cenderung bergeser ke arah industri. Pergeseran itu, kata Gubernur Zaini, sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional, di mana pembangunan industri diarahkan untuk memperluas lapangan kerja serta kesempatan berusaha sekaligus mendorong tumbuh dan berkembangnya berbagai sektor pembangunan.
Gubernur menyebutkan, ada tiga hal yang ingin dicapai dalam Rapat Koordinasi Nasional Industri tersebut, yaitu upaya untuk meningkatkan keterpaduan program kerja industri dan Mengidentifikasi permasalahan di masing-masing daerah, dan di tingkat pusat sehingga secara bersama- sama dapat dicarikan langkah untuk penyelesaian masalah itu serta meningkatkan kemampuan pengetahuan aparatur pembina industri dengan menggunakan ilmu dan skill ke depan yang lebih baik.
"Dari tiga poin itu diharapkan muncul program bersama sebagai visi untuk mencapai sasaran bersama di seluruh daerah. Dengan demikian sinergi ini mampu mendukung kemajuan daerah secara simultan, sehingga kontribusi daerah bagi pembangunan nasional semakin meningkat," ujar gubernur.
Gubernur menambahkan, untuk menunjang pembangunan industri di daerah, butuh koordinasi, perencanaan program dan sistem pembinaan yang konseptual, terarah dan efektif yang menuntun para aparatur pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya. Karena itu, penting adanya suatu pola yang dapat dijadikan sebagai acuan umum dalam perencanaan dan penyusunan program kerja, agar kegiatan-kegiatan pembangunan industri dapat semakin berhasil.
"Perlu dukungan dan keterlibatan perusahaan-perusahaan besar, baik itu BUMN maupun swasta dalam melakukan pembinaan terutama kepada sentra-sentra industri kecil dan menengah, melalui program keterkaitan pembinaan," ujar gubernur.
Ir. Arifin, Kepala Dinas Perindustrian Aceh, menyebutkan antara daerah dan pusat perlu sinergitas dalam hal menyamakan kinerja untuk menjalankan perindustrian kecil dan menengah. Hal itu, kata Arifin, agar usaha industri kecil dan menengah di berbagai daerah di seluruh Indonesia bisa berjalan setara.
Acara Rakornas yang berlangsung hingga 30 Maret tersebut dihadiri oleh Menteri Perindustrian RI, Asisten I Sekda Aceh, Panglima Kodam Iskandar Muda, Kajati, Kepala Dirjen Industri Kecil Menengah Kementerian Perindustrian, Pejabat Eselon I, II, dan III Kementerian Peperindustrian RI, Wakil Walikota Banda Aceh, Kepala Dinas Perindustrian Provinsi se-Indonesia, dan Kepala Dinas Perindustrian seluruh Kabupaten dan Kota se-Aceh. (Rill)
loading...
Post a Comment