Jakarta - "Strategi Percepatan Pembangunan Pulau Terluar dan Pulau Terdepan dalam Kawasan Strategi Nasional Menuju Simeulue Sejahtera” menjadi tema utama dalam sebuah talkshow terkait usulan pemekaran Kabupten Kepulauan Selaut Besar dari Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh, yang diselenggarakan di Hotel Media Jakarta, Jl. Gunung Sahari Raya No.3, Jakarta Pusat, Selasa (28/11/2017). Acara Talkshow yang dipandu oleh Senator DPD RI asal Aceh, H. Fachrul Razi, MIP, dihadiri langsung oleh Bupati Simelue, Erly Hasyim, SH., S.Ag, MM dan sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten penghasil lobster itu.
Selain Bupati Simelue, turut hadir para tokoh masyarakat Simelue, pengusaha asal Simelue, dan mahasiswa Simelue yang sedang menimba ilmu di Jakarta. Terlihat juga di antara para undangan, Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke bersama sejumlah anggota PPWI dan wartawan di Jabodetabek.
Sebagai narasumber, hadir Asisten Deputi Budaya, Seni dan Olahraga Maritim Kementerian Koordinator Kemaritiman, Kosmas Harefa; Sekretaris Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Drs. Anselmus Tan, M.Pd; Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kementerian Pariwisata, Tazbir, SH, M.Hum.
Bupati Simuelue Erli Hasyim kepada awak media menyampaikan, bahwa ia berharap melalui acara talkshow ini akan melahirkan pemikiran dan rencana melaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan kepariwisataan, olahraga kemaritiman, pengembangan ekonomi kelautan, dan lain-lain. Dengan demikian, pulau-pulau terluar seperti di Kabupaten Simuelue akan dapat terjamah dan termanfaatkan potensinya bagi kesejahteraan rakyatnya.
”Dari acara talkshow ini kita sangat berharap akan muncul gagasan-gagasan segar dalam mempercepat pembangunan daerah Simelue, seperti munculnya ide pengelolaan pariwisata Simelue yang dalam beberapa hal kita bisa ambil manfaatnya. Manfaat pertama adalah tidak melakukan pengrusakan terhadap lingkungan hidup, bahkan memang Pemerintah Kabupaten Simelue akan mencoba menata keindahan dan kelestarian pulau-pulau itu agar lebih terasa indah dan nyaman untuk para wisatawan,” ungkap Bupati Erly.
Kedua, lanjut Erli, dengan pengelolalaan potensi pariwisata, maka sudah pasti akan muncul beberapa gerakan ekonomi di tengah-tengah masyarakat kita. “Dengan munculnya pariwisata yang ada di Kabupaten Simuelue, akan bisa mendukung gerakan-gerakan ekonomi lainnya yang bisa memberikan kesejahteran pada masyarakat,” imbuh Bupati yang baru memulai masa jabatannya di tahun 2017 ini.
Di tempat yang sama, Senator DPD RI asal Aceh, H. Fachrul Razi, MIP, menyampaikan bahwa dengan adanya pemekaran Kabupaten Kepulauan Selaut Besar (KKSB) dari Kabupaten Simelue, ia yakin pembangunan di kabupaten yang memiliki 41 pulau di Samudra Indonesia itu akan dapat dipercepat. “Oleh karena itu, saya berharap pemerintah untuk segera merealisasikan usulan Daerah Otonomi Baru (DOB) KKSB ini. Kita lihat saat ini masih adanya keinginan pemerintah yang hari ini untuk menunda adanya pemekaran, ini merupakan satu langkah yang menurut saya tidak bijak,” tegas Fachrul.
Padahal, lanjut Senator yang tergolong muda usia itu, saat ini memang ada kebutuhan di daerah itu yang sangat mendesak agar daerah-daerah yang berada di pinggiran Indonesia untuk segera perlu pembangunan dan percepatan. Salah satu solusi paling efektif adalah pemekaran kabupaten baru, jadi kita DPD RI terus desak realisasi pemekaran DOB,” ujarnya
Lebih jauh, Fachrul Razi yang saat ini sedang menyelesaikan program doktoralnya di bidang ilmu politik itu mengatakan bahwa selaku anggota DPD RI dari Privonsi Aceh, ia terus memperjuangkan agar pemerintah pusat bisa segera menandatangini RPP Desertada (Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Desain Besar Penataan Daerah). “Ini merupakan kunci dan juga pintu menuju pengembangan di beberapa daerah. Padahal menurut saya, adanya moratorium pemekaran daerah yang diberlakukan pemerintah saat ini merupakan langkah mundur Pemerintah Pusat yang tidak bijak dan tidak objektif, karena hanya berpaku pada kepentingan finansial keungan negara, namun di sisi lain tentunya ini sangat merugikan daerah-daerah yang hari ini berada di perbatasan dengan negara-negara luar,” jelasnya.
Pada pernyataan singkatnya sebagai penutup talkshow itu, Bupati Erly Hasyim menekankan bahwa program pemekaran wilayah di kabupaten yang dipimpinnya ini dirasakan sangat mendesak karena menjadi solusi terbaik dalam rangka mempercepat pembangunan dan percepatan infrastruktur ekonomi di Simelue. “Percepatan pembangunan di berbagai bidang seperti pariwisata, olahraga kemaritiman, dan pengembangan perikanan, akan terwujud jika didukung oleh jangkauan pengelolaan pemerintahan yang baik dengan rentang kendali yang lebih pendek dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkas Bupati menutup acara tersebut. (Heri/APL/Red)
Selain Bupati Simelue, turut hadir para tokoh masyarakat Simelue, pengusaha asal Simelue, dan mahasiswa Simelue yang sedang menimba ilmu di Jakarta. Terlihat juga di antara para undangan, Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke bersama sejumlah anggota PPWI dan wartawan di Jabodetabek.
Sebagai narasumber, hadir Asisten Deputi Budaya, Seni dan Olahraga Maritim Kementerian Koordinator Kemaritiman, Kosmas Harefa; Sekretaris Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Drs. Anselmus Tan, M.Pd; Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kementerian Pariwisata, Tazbir, SH, M.Hum.
Bupati Simuelue Erli Hasyim kepada awak media menyampaikan, bahwa ia berharap melalui acara talkshow ini akan melahirkan pemikiran dan rencana melaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan kepariwisataan, olahraga kemaritiman, pengembangan ekonomi kelautan, dan lain-lain. Dengan demikian, pulau-pulau terluar seperti di Kabupaten Simuelue akan dapat terjamah dan termanfaatkan potensinya bagi kesejahteraan rakyatnya.
”Dari acara talkshow ini kita sangat berharap akan muncul gagasan-gagasan segar dalam mempercepat pembangunan daerah Simelue, seperti munculnya ide pengelolaan pariwisata Simelue yang dalam beberapa hal kita bisa ambil manfaatnya. Manfaat pertama adalah tidak melakukan pengrusakan terhadap lingkungan hidup, bahkan memang Pemerintah Kabupaten Simelue akan mencoba menata keindahan dan kelestarian pulau-pulau itu agar lebih terasa indah dan nyaman untuk para wisatawan,” ungkap Bupati Erly.
Kedua, lanjut Erli, dengan pengelolalaan potensi pariwisata, maka sudah pasti akan muncul beberapa gerakan ekonomi di tengah-tengah masyarakat kita. “Dengan munculnya pariwisata yang ada di Kabupaten Simuelue, akan bisa mendukung gerakan-gerakan ekonomi lainnya yang bisa memberikan kesejahteran pada masyarakat,” imbuh Bupati yang baru memulai masa jabatannya di tahun 2017 ini.
Di tempat yang sama, Senator DPD RI asal Aceh, H. Fachrul Razi, MIP, menyampaikan bahwa dengan adanya pemekaran Kabupaten Kepulauan Selaut Besar (KKSB) dari Kabupaten Simelue, ia yakin pembangunan di kabupaten yang memiliki 41 pulau di Samudra Indonesia itu akan dapat dipercepat. “Oleh karena itu, saya berharap pemerintah untuk segera merealisasikan usulan Daerah Otonomi Baru (DOB) KKSB ini. Kita lihat saat ini masih adanya keinginan pemerintah yang hari ini untuk menunda adanya pemekaran, ini merupakan satu langkah yang menurut saya tidak bijak,” tegas Fachrul.
Padahal, lanjut Senator yang tergolong muda usia itu, saat ini memang ada kebutuhan di daerah itu yang sangat mendesak agar daerah-daerah yang berada di pinggiran Indonesia untuk segera perlu pembangunan dan percepatan. Salah satu solusi paling efektif adalah pemekaran kabupaten baru, jadi kita DPD RI terus desak realisasi pemekaran DOB,” ujarnya
Lebih jauh, Fachrul Razi yang saat ini sedang menyelesaikan program doktoralnya di bidang ilmu politik itu mengatakan bahwa selaku anggota DPD RI dari Privonsi Aceh, ia terus memperjuangkan agar pemerintah pusat bisa segera menandatangini RPP Desertada (Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Desain Besar Penataan Daerah). “Ini merupakan kunci dan juga pintu menuju pengembangan di beberapa daerah. Padahal menurut saya, adanya moratorium pemekaran daerah yang diberlakukan pemerintah saat ini merupakan langkah mundur Pemerintah Pusat yang tidak bijak dan tidak objektif, karena hanya berpaku pada kepentingan finansial keungan negara, namun di sisi lain tentunya ini sangat merugikan daerah-daerah yang hari ini berada di perbatasan dengan negara-negara luar,” jelasnya.
Pada pernyataan singkatnya sebagai penutup talkshow itu, Bupati Erly Hasyim menekankan bahwa program pemekaran wilayah di kabupaten yang dipimpinnya ini dirasakan sangat mendesak karena menjadi solusi terbaik dalam rangka mempercepat pembangunan dan percepatan infrastruktur ekonomi di Simelue. “Percepatan pembangunan di berbagai bidang seperti pariwisata, olahraga kemaritiman, dan pengembangan perikanan, akan terwujud jika didukung oleh jangkauan pengelolaan pemerintahan yang baik dengan rentang kendali yang lebih pendek dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkas Bupati menutup acara tersebut. (Heri/APL/Red)
loading...
Post a Comment