 |
| Tgk At-thahiri |
BANDA ACEH- Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh untuk mengubah tata cara eksekusi hukuman cambuk agar tidak dilakukan di depan khalayak ramai membuat berang Ketua DPD FPI Aceh Tgk. Muslim at-Thahiry, MA.
Menurut Tgk. Muslim at-Thahiry, rencana yang merupakan hasil pembahasan Pemerintah Aceh dan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dalam rapat terbatas terkait proyek strategis di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (11/7) lalu tersebut tidak masuk akal.
“Hukuman cambuk dalam Syari’at Islam wajib dilakukan secara terbuka supaya menjadi jera bagi pelaku dan menjadi pelajaran kepada orang lain,” tegas Tgk. Muslim at-Thahiry yang juga Pimpinan Pondok Pesantren Mujahidin ini.
“Maka Jokowi tidak usah banyak campur tangan masalah penerapan Syari’at Islam di Aceh, sudah cukup rezim jokowi mengkriminalisasi ulama dan memihak kepada kafir ahok dan kafir harbi lainnya,” lanjutnya.
Dirinya juga mengatakan agar Jokowi tidak memancing emosi rakyat Aceh.
“Kami harap Jokowi jangan banyak tingkah terhadap Syari’at Islam di Aceh dan jangan jangan coba coba memancing emosi rakyat Aceh karena bagi kami Syari’at Islam harga mati,” ucap dia.
Selain itu, kepada Pemerintah Aceh dirinya berharap untuk tidak perlu patuh kepada Jokowi.
“Karena anda digaji bukan dengan uang Jokowi tapi anda digaji dengan uang rakyat dan dipilih oleh rakyat jangan sampai ditekan oleh rezim goblok,” tandasnya.
Untuk diketahui, rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh untuk tidak mempertontonkan eksekusi hukuman cambuk di depan khalayak tersebut dilakukan agar tidak terbentuk persepsi negatif yang mempengaruhi minat investasi di Aceh.
Seperti kata Wakil Gubernur Nova Iriansyah, nantinya, hukuman cambuk akan dilaksanakan di tempat tertutup dengan dihadiri beberapa saksi. Tujuannya agar proses eksekusi tidak direkam dan di dramatisir.(KAB)
loading...
Post a Comment