 |
Yanuar Nugroho sedang memaparkan materi dalam workshop tentang RPJM Aceh di Banda Aceh, 12 Juni 2017. [ACEHKITA/FAHMI YUNUS |
Banda Aceh – Para ahli dan praktisi yang tergabung dalam Tim Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Terpilih periode 2017-2022 membahas Rencana Pembangunan Menengah (RPJM) Aceh melalui workshop yang digelar di Banda Aceh, Senin, 12 Juni 2017.
Pada workshop yang mengusung tema “Orientasi Penyusunan RPJMA Aceh Hebat 2018-2022”, mereka secara khusus membahas bagaimana program prioritas Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah dapat diaplikasikan dalam dokumen rencana pembangunan Aceh lima tahun ke depan.
Serial workshop ini adalah agenda kegiatan yang difasilitasi oleh proyek respon perubahan iklim Indonesia, “Support to Indonesia’s Climate Change Response – Technical Assistance Component’ (SICCR-TAC), yang didanai Uni Eropa (EU) dan dilaksanakan oleh GIZ, AHT dan SNV.
Pada sesi pertama, para peserta mendapatkan materi tentang program dan kebijakan di tingkat nasional, dengan menghadirkan narasumber Yanuar Nugroho, seorang akademisi dan profesional yang kini menjabat sebagai Deputi II Kepala Staf Kepresidenan RI.
Workshop yang dimoderatori Afrizal Tjoetra itu membahas tentang program unggulan Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu), dan memaparkan tentang pentingnya data bagi kebijakan pembangunan dan sistem satu data.
Pakar di bidang perencanaan pembangunan itu juga ingin memastikan agar rencana kerja dan dokumen disusun Pemerintah Aceh ini sesuai dengan lima indikator program prioritas nasional yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo.
Kelima indikatoritu yaitu pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, masalah pengangguran, inflasi, dan kesenjangan. Nantinya indikator yang dicapai di tingkat daerah harus mampu menjawab kelima permasalah penting tersebut.
“Nantinya pemerintah di daerah akan ditanyakan bagaimana perubahan pada ke lima aspek tersebut,” katanya.
Pada akhir pemaparan, Yanuar memberik arahan agar RPJM Aceh harus signifikan, relevan atau bisa dikerjakan dalam kurun waktu 5 tahun, logis, dan realistis.
“Data harus akurat, terbuka atau dapat diakses oleh publik, dan interpretable,” katanya.
Sementara itu para pihak yang terlibat dalam pertemuan adalah mereka yang dianggap mampu dan memiliki kepakaran di bidang yang dianggap penting untuk membangun Aceh di era pemerintahan baru.
Hal itu diungkapkan Ketua Tim Penyusunan RPJMA, T. Said Mustafa saat memberikan sambutan dan pengarahan pada awal acara. Ia percaya pada kemampuan tim yang terdiri dari 66 orang dan dibagi menjadi 6 bagian tesebut,
“Tim ini punya kapasitas 100% dan mampu” tegasnya.
Aceh Green
Pada sesi siang hari, workshop diisi pemateri pakar bidang kehutanan Prof. Agus Setiarso yang menawarkan konsep sektor kehutanan dengan tema “Kejayaan Ekonomi Kehutanan Berbasis Ekonomi Lokal dan Ramah Ekologi.”
Guru besar Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada (UGM) itu berbagi pengalaman tentang betapa penting dan strategisnya peranan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).
Menurutnya, KPH merupakan desentralisasi di sektor kehutanan dan memiliki peluang besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar hutan serta berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan daerah.
Ia memberikan contoh ada banyak hasil hutan non-kayu, seperti madu hutan, sumber obat herbal yang berasal dari akar-akar tumbuhan hutan, serta buah-buahan hasil hutan yang sangat potensial dalam mendulang rupiah tanpa merusak ekosistem di hutan.
“KPH adalah pengelolaan hutan berbasis masyarakat, bukan hanya sekadar melibatkan masyarakat,” paparnya.(acehkita.com)
Proyek dukungan untuk respon perubahan iklim Indonesia ini fokus dalam membangun kapasitas Pemerintah Aceh menuju pengembangan ekonomi rendah karbon atau rendah emisi di sektor pemanfaatan lahan, perubahan lahan dan sektor kehutanan.
Selain itu mendorong aliansi strategis dan berbagi pembelajaran yang dipetik mengenai implementasi strategi REDD+ dan strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Salah satu kegiatan utama proyek ini adalah memperkuat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai unit lokal bagi keberlanjutan pengelolaan hutan di Aceh.
Tim gubernur dan wagub Aceh terpilih memiliki tugas untuk melakukan penyiapan koordinasi, integrasi dan singkronisasi, strategi dan pedoman penyusunan RPJMA.
Tim tersebut terbagi dalam bidang kesejahteraan sosial, pendidikan dan kebudayaan, pembangunan berkelanjutan, ketahanan dan kedaulatan pangan, reformasi birokrasi dan sistem informasi, serta bidang pertumbuhan ekonomi.[]
Pada workshop yang mengusung tema “Orientasi Penyusunan RPJMA Aceh Hebat 2018-2022”, mereka secara khusus membahas bagaimana program prioritas Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah dapat diaplikasikan dalam dokumen rencana pembangunan Aceh lima tahun ke depan.
Serial workshop ini adalah agenda kegiatan yang difasilitasi oleh proyek respon perubahan iklim Indonesia, “Support to Indonesia’s Climate Change Response – Technical Assistance Component’ (SICCR-TAC), yang didanai Uni Eropa (EU) dan dilaksanakan oleh GIZ, AHT dan SNV.
Pada sesi pertama, para peserta mendapatkan materi tentang program dan kebijakan di tingkat nasional, dengan menghadirkan narasumber Yanuar Nugroho, seorang akademisi dan profesional yang kini menjabat sebagai Deputi II Kepala Staf Kepresidenan RI.
Workshop yang dimoderatori Afrizal Tjoetra itu membahas tentang program unggulan Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu), dan memaparkan tentang pentingnya data bagi kebijakan pembangunan dan sistem satu data.
Pakar di bidang perencanaan pembangunan itu juga ingin memastikan agar rencana kerja dan dokumen disusun Pemerintah Aceh ini sesuai dengan lima indikator program prioritas nasional yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo.
Kelima indikatoritu yaitu pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, masalah pengangguran, inflasi, dan kesenjangan. Nantinya indikator yang dicapai di tingkat daerah harus mampu menjawab kelima permasalah penting tersebut.
“Nantinya pemerintah di daerah akan ditanyakan bagaimana perubahan pada ke lima aspek tersebut,” katanya.
Pada akhir pemaparan, Yanuar memberik arahan agar RPJM Aceh harus signifikan, relevan atau bisa dikerjakan dalam kurun waktu 5 tahun, logis, dan realistis.
“Data harus akurat, terbuka atau dapat diakses oleh publik, dan interpretable,” katanya.
Sementara itu para pihak yang terlibat dalam pertemuan adalah mereka yang dianggap mampu dan memiliki kepakaran di bidang yang dianggap penting untuk membangun Aceh di era pemerintahan baru.
Hal itu diungkapkan Ketua Tim Penyusunan RPJMA, T. Said Mustafa saat memberikan sambutan dan pengarahan pada awal acara. Ia percaya pada kemampuan tim yang terdiri dari 66 orang dan dibagi menjadi 6 bagian tesebut,
“Tim ini punya kapasitas 100% dan mampu” tegasnya.
Aceh Green
Pada sesi siang hari, workshop diisi pemateri pakar bidang kehutanan Prof. Agus Setiarso yang menawarkan konsep sektor kehutanan dengan tema “Kejayaan Ekonomi Kehutanan Berbasis Ekonomi Lokal dan Ramah Ekologi.”
Guru besar Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada (UGM) itu berbagi pengalaman tentang betapa penting dan strategisnya peranan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).
Menurutnya, KPH merupakan desentralisasi di sektor kehutanan dan memiliki peluang besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar hutan serta berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan daerah.
Ia memberikan contoh ada banyak hasil hutan non-kayu, seperti madu hutan, sumber obat herbal yang berasal dari akar-akar tumbuhan hutan, serta buah-buahan hasil hutan yang sangat potensial dalam mendulang rupiah tanpa merusak ekosistem di hutan.
“KPH adalah pengelolaan hutan berbasis masyarakat, bukan hanya sekadar melibatkan masyarakat,” paparnya.(acehkita.com)
Proyek dukungan untuk respon perubahan iklim Indonesia ini fokus dalam membangun kapasitas Pemerintah Aceh menuju pengembangan ekonomi rendah karbon atau rendah emisi di sektor pemanfaatan lahan, perubahan lahan dan sektor kehutanan.
Selain itu mendorong aliansi strategis dan berbagi pembelajaran yang dipetik mengenai implementasi strategi REDD+ dan strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Salah satu kegiatan utama proyek ini adalah memperkuat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai unit lokal bagi keberlanjutan pengelolaan hutan di Aceh.
Tim gubernur dan wagub Aceh terpilih memiliki tugas untuk melakukan penyiapan koordinasi, integrasi dan singkronisasi, strategi dan pedoman penyusunan RPJMA.
Tim tersebut terbagi dalam bidang kesejahteraan sosial, pendidikan dan kebudayaan, pembangunan berkelanjutan, ketahanan dan kedaulatan pangan, reformasi birokrasi dan sistem informasi, serta bidang pertumbuhan ekonomi.[]
loading...
Post a Comment