Banda Aceh -- Menyongsong Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada pertengahan Februari mendatang, pihak TNI dan Polri menegaskan kenetralannya. Hal itu disebutkan oleh Kapolda Aceh dan Panglima Kodam Iskandar Muda, dalam rapat Koordinasi Persiapan dan Kesiapan Dukungan Pilkada Aceh Serentak tahun 2017, di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Rabu (09/11).
"Polri netral dan tetap konsisiten melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku pelanggaran pilkada," ujar Kapolda Aceh, Rio Djambak. Ia menyebutkan, polisi akan mengawal seluruh proses pilkada dengan penuh kebersamaan, kekeluargaan guna mewujudkan hak pilih rakyat dalam memilih pemimpin Aceh yang lebih baik di masa mendatang. Kapolda Aceh, Rio Djambak, menyebutkan pihaknya sudah mulai mendeteksi berbagai ancamanyang mungkin terjadi dalam pilkada tahun 2017 nantinya. Di antara ancaman yang mungkin terjadi adalah kontak fisik pendukung calon, saling hina, money politik hingga penculikan tim sukses.
Rio menyebutkan, dalam maping intilejen Polda Aceh, diketahui bahwa ada delapan daerah yang berada di zona merah, yang dalam maping disebut sebagai daerah rawan 2. Ke delapan daerah tersebut adalah Banda Aceh, Pidie, Aceh Besar, Bireun, Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur dan Aceh Singkil. Mengantisipasi hal itu, pihaknya berjanji untuk mengawal tuntas pilkada, sehingga pilkada Aceh berlangsung sukses.
Hal yang sama ditegaskan oleh Panglima Kodam Iskandar Muda, Tatang Sulaiman. Dalam setiap gelaran pesta demokrasi paska 1998, TNI, sebut Tatang selalu netral tanpa memihak kepada salah satu calon. "TNI berkomitmen menjaga nertalitas. Kita tidak akan terlibat dalam politik praktis," ujarnya.
Sebelumnya, dalam rapat yang diikuti oleh seluruh unsur Forkopimda Aceh dan Kabupaten/Kota se Aceh, para Bupati/Wali Kota se Aceh, Kepala SKPA/SKPK se Aceh, ketua KIP Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Ketua Panwaslih Aceh dan Kabupaten/Kota se Aceh, Plt. Gubernur Aceh, Soedarmo, meminta agar seluruh personil TNI, Polri dan seluruh PNS yang ada di lingkungan Pemerintah Aceh untuk berlaku netral.
"Semua yang hadir di sini, baik TNI, Polri dan seluruh PNS, serta seluruh penyelenggara pemilu untuk berlaku netral dalam pemilu nanti," ujar Soedarmo.
Khusus kepada penyelenggara pemilu, Soedarmo meminta untuk tegas dan harus berani dan tidak takut intimidasi. "Saya dukung sepenuhnya KIP dan Panwaslih sebagai penyelenggara pemilu. Saya dukung dan pertanggungjawabkan jika yang dilakukan benar," ujarnya. Hal itu untuk mewujudkan harapan semua, bahwa pilkada Aceh berlangsung tanpa intimidasi apapun. (Rill)
loading...
Post a Comment