 |
| Ilustrasi |
"Yang penting masyarakat harus paham. Setelah dana dihapus jangan lagi meminta dana kepada anggota dewan," jelas Irwan Djohan.
Banda Aceh - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh Teuku Irwan Djohan mendukung agar dana aspirasi untuk segera dihapus. Tapi, penghapusan dana aspirasi juga harus dibarengi dengan dukungan masyarakat untuk tidak mengajukan program aspirasi kepada dewan.
“Saya setuju dana itu dihapus, dengan catatan masyarakat tidak ada lagi datang ke DPR untuk mengajukan proporsal," kata Irwan Djohan pada saat melakukan penyerahan alat kebersihan di Gampong Geuce Kaye Jantho, Banda Aceh, Rabu (12/01)
Menurut Irwan Djohan, setelah dana itu dihapus, anggota dewan juga tak lagi terbebani dengan pengajukan program-program dana aspirasi oleh masyarakat.
"Yang penting masyarakat harus paham. Setelah dana dihapus jangan lagi meminta dana kepada anggota dewan," jelasnya.
Selama ini,kata Irwan, ketika anggota dewan tak membantu masyarakat, maka dewan dianggap tak peduli dengan rakyat. Namun, ketika dibantu, dewan kewalahan karena tak tahu mau mengambil uang dari mana.
"Makanya harus ada kesepatakan bersama, anggota DPR, pemerintah, masyarakat gampong dan semua elemen masyarakat untuk tidak mengajukan proposal ke dewan," jelasnya “Jujur saja selama ini kampus – kampus juga mengusulkan program lewat dana aspirasi. karena usulan melalui dinas – dinas tidak terakomodir dengan baik,”
Menurut Irwan Djohan, kejadian ini disebabkan karena birokrasi pemerintah yang cukup rumit pada saat pengusulan berbagai program masyarakat.
“Karena lewat pemerintah tak tercapai program yang diharapkan. Sehingga kepala gampong mewujudkan melalui anggota dewan dari dapilnya,” imbuhnya.
Apabila pemerintah Aceh dapat mengakomodir semua usulan masyarakat, kata Irwan, kemungkinan masyarakat tidak perlu mengajukan lagi program ke dewan. Sehingga dana aspirasi sudah bisa dihapus
“Jadi kalau saya sendiri yang menolak, bagaimana dengan anggota yang lain. Begitu datang masyarakat saya bilang tidak ada dana aspirasi, itu kan tidak mungkin sedangkan dari partai lain ada,” tutupnya.(AJNN)
“Saya setuju dana itu dihapus, dengan catatan masyarakat tidak ada lagi datang ke DPR untuk mengajukan proporsal," kata Irwan Djohan pada saat melakukan penyerahan alat kebersihan di Gampong Geuce Kaye Jantho, Banda Aceh, Rabu (12/01)
Menurut Irwan Djohan, setelah dana itu dihapus, anggota dewan juga tak lagi terbebani dengan pengajukan program-program dana aspirasi oleh masyarakat.
"Yang penting masyarakat harus paham. Setelah dana dihapus jangan lagi meminta dana kepada anggota dewan," jelasnya.
Selama ini,kata Irwan, ketika anggota dewan tak membantu masyarakat, maka dewan dianggap tak peduli dengan rakyat. Namun, ketika dibantu, dewan kewalahan karena tak tahu mau mengambil uang dari mana.
"Makanya harus ada kesepatakan bersama, anggota DPR, pemerintah, masyarakat gampong dan semua elemen masyarakat untuk tidak mengajukan proposal ke dewan," jelasnya “Jujur saja selama ini kampus – kampus juga mengusulkan program lewat dana aspirasi. karena usulan melalui dinas – dinas tidak terakomodir dengan baik,”
Menurut Irwan Djohan, kejadian ini disebabkan karena birokrasi pemerintah yang cukup rumit pada saat pengusulan berbagai program masyarakat.
“Karena lewat pemerintah tak tercapai program yang diharapkan. Sehingga kepala gampong mewujudkan melalui anggota dewan dari dapilnya,” imbuhnya.
Apabila pemerintah Aceh dapat mengakomodir semua usulan masyarakat, kata Irwan, kemungkinan masyarakat tidak perlu mengajukan lagi program ke dewan. Sehingga dana aspirasi sudah bisa dihapus
“Jadi kalau saya sendiri yang menolak, bagaimana dengan anggota yang lain. Begitu datang masyarakat saya bilang tidak ada dana aspirasi, itu kan tidak mungkin sedangkan dari partai lain ada,” tutupnya.(AJNN)
loading...
Post a Comment