 |
| Lokasi pembangunan gedung KONI di Aceh yang disegel. (Foto: Agus Setyadi/detikcom) |
Banda Aceh - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh masih memeriksa status lahan pembangunan gedung Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang disegel Kodam Iskandar Muda (IM). Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah belum berkomentar banyak soal itu.
"Saya masih mau memeriksa statusnya, sebenarnya itu milik siapa. Kemudian itu kan untuk memulai sebuah pekerjaan harus ada proses administrasi apakah sudah dibuat. Kita cek itu dulu baru bisa kita komentar harus seperti apa," kata Nova kepada wartawan di Rumoh Budaya di Banda Aceh, Sabtu (3/8/2019).
Menurut Nova, Pemprov Aceh menerima surat dari Kodam IM terkait status lahan tersebut sekitar lima bulan lalu. Namun belum ada tim yang dibentuk untuk membahas masalah tersebut.
"Kita sedang mengecek ke BPN. Semua itu banyak bukan itu saja (gedung KONI) ada Blang Padang, Kolam Renang, Anjong Mon Mata. Lagi dicek. Karena masih ada khilafiyah. Makanya harus kita cek dulu," jelas Nova.
Nova mengaku belum mengetahui siapa yang benar pemilik lahan tersebut. Status hukum terkait kepemilikan lahan hingga kini masih dicek.
"Solusinya tergantung status kepemilikannya, itu yang lagi diperiksa," imbuhnya.
Seperti diketahui, lokasi gedung KONI Aceh yang disegel terletak di Jalan H Dimurthala, Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh. Pada pintu gerbang seng tampak dipasang garis kuning bertuliskan 'Do Not Cross'. Tidak tampak adanya aktivitas di areal gedung.
Kepala Staf Kodam (Kasdam) Iskandar Muda Brigjen TNI A Daniel Chardin mengatakan penyegelan dilakukan karena Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Aceh tidak meminta izin terlebih dahulu saat pembangunan gedung tersebut dimulai. Lahan tempat gedung KONI dibangun merupakan milik Kodam Iskandar Muda.
"Ya tentunya pihak TNI (Kodam IM) harus mengambil langkah tegas, melakukan penyegelan karena dari dulu hingga saat ini pihak terkait belum ada itikad baik. Bahkan sudah dua kali kami menyurati Pemerintah Aceh dan Dispora tentang permasalahan lahan-lahan TNI yang sengaja dipakai untuk fasilitas umum," kata Daniel.| Detik.com
"Saya masih mau memeriksa statusnya, sebenarnya itu milik siapa. Kemudian itu kan untuk memulai sebuah pekerjaan harus ada proses administrasi apakah sudah dibuat. Kita cek itu dulu baru bisa kita komentar harus seperti apa," kata Nova kepada wartawan di Rumoh Budaya di Banda Aceh, Sabtu (3/8/2019).
Menurut Nova, Pemprov Aceh menerima surat dari Kodam IM terkait status lahan tersebut sekitar lima bulan lalu. Namun belum ada tim yang dibentuk untuk membahas masalah tersebut.
"Kita sedang mengecek ke BPN. Semua itu banyak bukan itu saja (gedung KONI) ada Blang Padang, Kolam Renang, Anjong Mon Mata. Lagi dicek. Karena masih ada khilafiyah. Makanya harus kita cek dulu," jelas Nova.
Nova mengaku belum mengetahui siapa yang benar pemilik lahan tersebut. Status hukum terkait kepemilikan lahan hingga kini masih dicek.
"Solusinya tergantung status kepemilikannya, itu yang lagi diperiksa," imbuhnya.
Seperti diketahui, lokasi gedung KONI Aceh yang disegel terletak di Jalan H Dimurthala, Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh. Pada pintu gerbang seng tampak dipasang garis kuning bertuliskan 'Do Not Cross'. Tidak tampak adanya aktivitas di areal gedung.
Kepala Staf Kodam (Kasdam) Iskandar Muda Brigjen TNI A Daniel Chardin mengatakan penyegelan dilakukan karena Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Aceh tidak meminta izin terlebih dahulu saat pembangunan gedung tersebut dimulai. Lahan tempat gedung KONI dibangun merupakan milik Kodam Iskandar Muda.
"Ya tentunya pihak TNI (Kodam IM) harus mengambil langkah tegas, melakukan penyegelan karena dari dulu hingga saat ini pihak terkait belum ada itikad baik. Bahkan sudah dua kali kami menyurati Pemerintah Aceh dan Dispora tentang permasalahan lahan-lahan TNI yang sengaja dipakai untuk fasilitas umum," kata Daniel.| Detik.com
loading...
Post a Comment