Abdiya aceh Aceh Tamiang Aceh Timur Aceh Utara Agama Aksi 112 Aksi 313 Aleppo Artikel Artis Auto Babel Bambang Tri Banda Aceh Batu Akik Bencana Alam Bendera Aceh Bergek Bireuen Bisnis BNN BNPB Bom Kampung Melayu Budaya Cuaca Cut Meutia Dana Bos Deklarasi Akbar PA Deplomatik Depok Dewan Pers DPR RI Editorial Ekomomi Ekonomi Energi Fito Foto FPI Gampong Gempa Aceh Gempa Palu Gunung Sinabung Haji HAM Hathar Headlines Hiburan History Hotel Hukum HUT RI i ikapas nisam Indonesia Industri Info Dana Desa Informasi Publik Inspirasi Internasional Internet Irwandi-Nova Irwndi Yusuf IWO Jaksa Jejak JKMA Kemenperin Kemenprin Kesehatan Khalwat KIP Korupsi Koruptor KPK Kriminal Kriminalisasi Kubu Kuliner Langsa lgbt Lhiokseumawe Lhokseumawe Lingkungan Listrik Lombok Lowongan Kerja Maisir Makar Makassar Malware WannaCry Masjid Milad GAM Mitra Berita Motivasi Motogp Mudik MUI Musik Nanang Haryono Narkotika Nasional News Info Aceh Nisam Nuansa Nusantara Obligasi Olahraga Ombudsman Opini Otomotif OTT Pajak Palu Papua Parpol PAS Patroli Pekanbaru Pelabuhan Pemekaran Aceh Malaka Pemekaran ALA Pemerintah Pemilu Pendidikan Pengadilan Peristiwa Pers Persekusi Pertanian Piala Dunia 2018 Pidie Pidie Jaya Pilkada Pilkada Aceh PKI PLN PNL Polisi Politik Poso PPWI Presiden Pungli Ramadhan Ramuan Raskin Riau ril Rilis Rillis rls Rohingya Rohul Saladin Satwa Save Palestina Sawang Sejarah Selebriti Senator Sosok Sport Status-Papua Sumatera Suriah Syariat Islam T. Saladin Tekno Telekomunikasi Teror Mesir Terorisme TGB Thailand TNI Tokoh Tsunami Aceh Ulama Vaksin MR vid Video vidio Waqaf Habib Bugak Warung Kopi Wisata YantoTarah YARA

Jakarta - Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Soni Sumarsono menyebut jika pemerintah Aceh dibawah Irwandi Yusuf, sering berkonsultasi terkait penyusunan anggaran.

Hal itu disampaikan Soni saat bersaksi di Pengadilan Tipikor untuk Gubernur nonaktif Aceh, Irwandi Yusuf, Senin (3/12) kemarin.

"Aceh termasuk daerah yang rajin konsultasi dibanding daerah lain," ujar Soni dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.

Soni juga mencabut keteranganya bahwa Aceh sebagai daerah yang tidak mau diawasi terkait penyusunan anggaran.

"Pemaknaannya memang bukan ketidaksediaan diawasi," tutur Soni

Dalam penyusunan anggaran termasuk Dana Alokasi Khusus Aceh (DOKA) yang menjadi persoalan hukum saat ini, Soni memastikan bahwa saat kasus Irwandi mencuat, posisi DOKA belum cair.

Selain itu, setiap proses penganggaran didaerah, selalu melibatkan pemerintah pusat melalui Kemendagri.

"Selalu ada evaluasi dan masukan dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah," bebernya.

Atas dasar kesaksian dari Soni itulah, Irwandi melalui tim Penasehat Hukumnya menyebut, tak ada celah bagi terjadinya praktik korupsi di dalam DOKA.

Selain pengawasan, alokasi DOKA memang diatur dalam undang-undang dan menjadi kewajiban pemerintah kepada Aceh karena daerah khusus.

"Dakwaan yang dibangun JPU harus dilihat oleh terdakwa sama sekali tidak ada niat untuk mengkorupsi DOKA. Karena sudah sesuai prosedur, tidak ada yang dilanggar," kata Sirra Prayuna usai sidang. | akurat.co
loading...
Label: ,

Post a Comment

loading...

Contact Form

Name

Email *

Message *

StatusAceh.Net. Theme images by i-bob. Powered by Blogger.