Abdiya aceh Aceh Tamiang Aceh Timur Aceh Utara Agama Aksi 112 Aksi 313 Aleppo Artikel Artis Auto Babel Bambang Tri Banda Aceh Batu Akik Bencana Alam Bendera Aceh Bergek Bireuen Bisnis BNN BNPB Bom Kampung Melayu Budaya Cuaca Cut Meutia Dana Bos Deklarasi Akbar PA Deplomatik Depok Dewan Pers DPR RI Editorial Ekomomi Ekonomi Energi Fito Foto FPI Gampong Gempa Aceh Gempa Palu Gunung Sinabung Haji HAM Hathar Headlines Hiburan History Hotel Hukum HUT RI i ikapas nisam Indonesia Industri Info Dana Desa Informasi Publik Inspirasi Internasional Internet Irwandi-Nova Irwndi Yusuf IWO Jaksa Jejak JKMA Kemenperin Kemenprin Kesehatan Khalwat KIP Korupsi Koruptor KPK Kriminal Kriminalisasi Kubu Kuliner Langsa lgbt Lhiokseumawe Lhokseumawe Lingkungan Listrik Lombok Lowongan Kerja Maisir Makar Makassar Malware WannaCry Masjid Mitra Berita Motivasi Motogp Mudik MUI Musik Nanang Haryono Narkotika Nasional News Info Aceh Nisam Nuansa Nusantara Obligasi Olahraga Ombudsman Opini Otomotif OTT Pajak Palu Papua Parpol PAS Patroli Pekanbaru Pelabuhan Pemekaran Aceh Malaka Pemekaran ALA Pemerintah Pemilu Pendidikan Pengadilan Peristiwa Pers Persekusi Pertanian Piala Dunia 2018 Pidie Pidie Jaya Pilkada Pilkada Aceh PKI PLN PNL Polisi Politik Poso PPWI Presiden Pungli Ramadhan Ramuan Raskin Riau ril Rilis Rillis rls Rohingya Rohul Saladin Satwa Save Palestina Sawang Sejarah Selebriti Senator Sosok Sport Sumatera Suriah Syariat Islam T. Saladin Tekno Telekomunikasi Teror Mesir Terorisme TGB Thailand TNI Tokoh Tsunami Aceh Ulama Vaksin MR vid Video vidio Waqaf Habib Bugak Warung Kopi Wisata YantoTarah YARA

Banda Aceh -Wakil Ketua DPW PAN Aceh, Syafriadi meminta Pemerintah Pusat untuk bersikap bijaksana terkait upaya klaim 4 Pulau di Aceh Singkil oleh Provinsi Sumatera Utara, karena hal ini berpotensi lahirnya konflik horizontal antar daerah bahkan antar Provinsi. Syafriadi juga memprotes keras terhadap sinyal lampu hijau yang diberikan oleh pemerintah pusat tersebut.

“Pada 2017 lalu Sumut juga secara sepihak memasukan Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan dan Pulau Panjang, dalam rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP-3-K).  Tahun ini, Pemerintah Sumut kembali berupaya melakukan klaim terhadap 4 Pulau di kawasan Aceh Singkil. Tentu hal ini tidak bisa dibiarkan,” ungkap Syafriadi kepada media, Rabu (07/11/2018) sebagai bentuk protes terhadap penyerobotan wilayah Aceh Singkil oleh Pemerintahan Sumut.

Menurut Syafriadi, jika Pemerintah Pusat memberikan lampu hijau kepada Sumatera Utara terkait hal ini maka dapat dikatakan Pemerintah Pusat sengaja menoreh luka lama di bumi Serambi Mekkah. “ Persoalan penyerobotan wilayah Aceh ini dengan pola klaim wilayah atau pulau ini tak bisa dianggap enteng, ini masalah besar,”tegasnya.

Syafriadi juga mendesak Pemerintah Aceh agar bergerak cepat menyelesaikan persoalan ini. “Jangan membiarkan masalah terus muncul. Pemerintah Aceh segera membentuk Tim Task Force yang melibatkan Pemerintah Aceh, Sumut, kabupaten/kota, plus pemerintah pusat, Jika lamban direspon maka akan semakin memperparah kondisi, bisa memicu konflik horizontal disana. Maka kehadiran pemerintah sangat diharapkan,” tegasnya.

Dia menambahkan, Pemerintah Aceh harus bersikap tegas soal batas wilayah Aceh dengan wilayah- wilayah berbatasan langsung dengan Sumut dan sejumlah kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Aceh. “Hal ini harus difollow up terus. Persoalan bisa muncul secara tiba- tiba akibat kordinasi antarprovinsi yang masih lemah. Kami berpikir apa yang terjadi di sana juga terkait kedaulatan batas wilayah. “Saat ini Sumatera Utara dipimpin oleh putera asli kelahiran Aceh (Sabang), tentunya Pak Edy Rahmayadi yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Sumut bisa lebih bijaksana dan tidak menyerobot wilayah Aceh. Di bawah kepemimpinan Pak Edy Rahmayadi di Sumatera Utara diharapkan akan memudahkan komunikasi membahas persoalan batas wilayah ini,” tambahnya.

Syafriadi menyarankan untuk menjawab persoalan klaim-klaim wilayah terkait  tata batas ini, perlu segera dilakukan invetarisir daerah- daerah berbatas Indonesia, batas Provinsi Aceh. Karena kewenangan bidang pertanahan sudah menjadi kewenangan Aceh dan perlu adanya penguatan terhadap kelembagaan badan pertanahan. “Persoalan pertanahan ini Aceh telah diatur secara khusus melaluiPeraturan Presiden  Nomor 23 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Aceh, maka ini menjadi ruang bagi Aceh untuk melakukan invetarisir daerah- daerah batas agar tidak di serobot, sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari,”ucapnya.

Seharusnya, kata Tokoh Muda Aceh Singkil itu, Pemerintah Pusat mengiplementasikan kekhususan Aceh terkait batas wilayah Aceh sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh dan MoU Helsinki. “Batas wilayah sesuai UUPA dan MoU Helsinki ini belum direalisasikan, pemerintah justeru terkesan justeru memberi lampu hijau untuk mempersempit wilayah Aceh. Jadi, hal ini terkesan seperti upaya pengingkaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap kesepakatan perdamaian Aceh yang tertuang di dalam MoU Helsinki. Kami ingatkan Mendagri jangan coba-coba untuk menggores luka lama dengan memberikan lampu hijau penyerobotan wilayah Aceh,”tandasnya.(Rill)
Label: ,

Post a Comment

loading...

Contact Form

Name

Email *

Message *

StatusAceh.Net. Theme images by i-bob. Powered by Blogger.