Riau - Gubernur Aceh, dr.
H. Zaini Abdullah bersama 3 Gubernur lainnya di Sumatera, yaitu Plt. Gubernur
Sumut Tengku Erry Nuradi, Plt Gubernur Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman dan
Wagub Kepri Nurdin Basirun, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) dan Supervisi
Sektor Energi Tahun 2016, yang digelar di gedung Serindit, Kediaman Gubernur
Riau di Peukanbaru, Kamis (17/3). Menariknya Rakor ini juga dihadiri Wakil
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarief.
Rakor
yang berlangsung sehari penuh ini juga diikuti seluruh kepala daerah di provinsi
Riau serta stakeholder terkait. Dalam pertemuan ini, masing-masing Gubernur
memaparkan berbagai persoalan menyangkut sektor energi di derahnya. Kemudian,
Dirjen Migas Wiradmaja, Perwakilan BPH Migas, Sekjen Kementerian ESDM Teguh
Pamuji dan perwakilan SKK Migas Zikrullah, secara bergantian menjawab persoalan
yang dihadapi oleh berbagai daerah di pulau Sumatera.
Rakor
yang mengangkat tema ‘Gerakan Nasional Mewujudkan Kedaulatan Energi’ ini,
secara serius membahas persoalan energi Migas, seperti mineral batubara, minyak
dan gas, listrik dan energi Baru Terbarukan serta konservasi energi. Dalam
kesempatan itu turut pula dibahas terkait lambatnya pengesahan Rencana Tata
Ruang dan Wilayah (RTRW), yang berpengaruh signifikan pada rencana pembangunan.
Sebagai
tuan rumah penyelenggara Rakor, Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman
menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya pertemuan tersebut dan
mengharapkan pertemuan ini menghasilkan regulasi pengelolaan migas yang baik.
Harapan
yang sama juga diungkapkan Gubernur Aceh dr H Zaini Abdullah. Menurut Zaini,
evaluasi secara kolektif yang menyangkut kebijakan sangat dibutuhkan dalam
upaya implementasi regulasi pengelolaan energi.”Terutama menyangkut penataan
perizinan, pengawasan dan pengendalian,”sebut Gubernur Aceh, yang kerap disapa
Doto Zaini.
Wakil
Ketua KPK Laode M Syarief juga berharap pelaksanaan rakor yang menghadirkan
empat Kepala Daerah provinsi Sumatera itu menjadi koreksi dari kebijakan energi
agar terealisasi dengan baik. “Artinya, pertemuan ini harus melahirkan
rekomendasi baru untuk perbaikan system dan mekanisme, termasuk menghilangkan
korupsi di sektor energi,” demikian harapan Laode.
Sementara itu Dirjen Migas, Wiradmaja dalam
kesempatan itu menegaskan bahwa Pemerintah terus berupaya mengatasi persoalan
anjloknya harga minyak dunia, yang berdampak pada ekonomi rakyat. Pemerintah
pusat menargetkan, paling lambat 3 bulan kedepan akan dilakukan penetapan harga
baru BBM di pasaran, yang tentunya mengacu kepada harga minyak dunia. “ini sudah
dalam prioritas,” sebut Wiradmaja.(Rill)
loading...
Post a Comment