 |
| Ilustrasi Satgas Penjemput Anak Tak Sekolah |
Meulaboh - Pemkab Aceh Barat, Provinsi Aceh membuka website pusat pengaduan apabila menemukan anak-anak tidak bersekolah untuk mewujudkan daerah itu sebagai kabupaten layak anak.
Bupati Aceh Barat H T Alaidinsyah di Meulaboh, Rabu (16/03/2016) mengatakan, sesuai dengan rencana aksi daerah dalam pengarustamaan gender, terdapat beberapa agenda termasuk mengupayakan semua anak-anak mendapatkan kesempatan bersekolah.
"Jika ada anak-anak usia sekolah tidak bersekolah, maka akan dijemput oleh satgas untuk dibawa bersekolah. Kami minta Dinas Pendidikan agar dapat memberdayakan satgas wajib belajar sosialisasi kepada masyarakat terkait itu," tegas Bupati.
Pernyataan tersebut disampaikan disela-sela acara Musrenbang perempuan, anak dan disabilitas yang dihadiri ribuan peserta dari anak-anak, perempuan dan penyandang disabilitas serta unsur Forkopimda Aceh Barat.
Alaidinsyah menegaskan, untuk menjadi kabupaten layak anak, berbagai upaya terus dilakukan seperti menyiapkan sekolah yang ramah anak, menyiapkan puskesmas yang ramah anak dan menyiapkan gampong-gampong (desa) yang ramah anak.
Dia memintakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk segera menyiapkan kerjasama dengan pihak puskesmas dan rumah sakit menyakut percepatan kepemilikan akte kelahiran anak.
"Dalam bersekolah di tahun 2017 kita akan upayakan sudah ada qanun (perda) yang mengatur tentang pelaksanaan program wajib belajar, instansi terkait dapat bekerjasama dengan bagian hukum untuk menyiapkannya," jelasnya.
Lebih lanjut dikatakan, Pemkab Aceh Barat berupaya mewujudkan daerah itu menjadi kabupaten layak anak, karena hal tersebut merupakan salah satu rencana aksi daerah untuk memberikan pemenuhan hak semua warga.
Diakui dalam wawancara bersama sejumlah wartawan, bahwa selama ini pemenuhan terhadap hak anak belum begitu optimal, bahkan untuk ruang terbuka hijau tempat bermain anak belum tersedia di daerah itu.
Karena itu juga dalam rencana pembangunan kedepan Aceh Barat memfokuskan dua substansi yakni pemenuhan hak anak seperti penyediaan sarana pemeriksaan kesehatan anak serta pemenuhan asupan gizi untuk kesehatan anak.
"Dalam hal ini juga tidak terlepas bahwa ini rencana aksi daerah pengarusutamaan gender dan anak serta penyandang disabilitas, semuanya kita gerakan pelan-pelan agar terlaksana sesuai rencana," katanya menambahkan.(RIMA)
Bupati Aceh Barat H T Alaidinsyah di Meulaboh, Rabu (16/03/2016) mengatakan, sesuai dengan rencana aksi daerah dalam pengarustamaan gender, terdapat beberapa agenda termasuk mengupayakan semua anak-anak mendapatkan kesempatan bersekolah.
"Jika ada anak-anak usia sekolah tidak bersekolah, maka akan dijemput oleh satgas untuk dibawa bersekolah. Kami minta Dinas Pendidikan agar dapat memberdayakan satgas wajib belajar sosialisasi kepada masyarakat terkait itu," tegas Bupati.
Pernyataan tersebut disampaikan disela-sela acara Musrenbang perempuan, anak dan disabilitas yang dihadiri ribuan peserta dari anak-anak, perempuan dan penyandang disabilitas serta unsur Forkopimda Aceh Barat.
Alaidinsyah menegaskan, untuk menjadi kabupaten layak anak, berbagai upaya terus dilakukan seperti menyiapkan sekolah yang ramah anak, menyiapkan puskesmas yang ramah anak dan menyiapkan gampong-gampong (desa) yang ramah anak.
Dia memintakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk segera menyiapkan kerjasama dengan pihak puskesmas dan rumah sakit menyakut percepatan kepemilikan akte kelahiran anak.
"Dalam bersekolah di tahun 2017 kita akan upayakan sudah ada qanun (perda) yang mengatur tentang pelaksanaan program wajib belajar, instansi terkait dapat bekerjasama dengan bagian hukum untuk menyiapkannya," jelasnya.
Lebih lanjut dikatakan, Pemkab Aceh Barat berupaya mewujudkan daerah itu menjadi kabupaten layak anak, karena hal tersebut merupakan salah satu rencana aksi daerah untuk memberikan pemenuhan hak semua warga.
Diakui dalam wawancara bersama sejumlah wartawan, bahwa selama ini pemenuhan terhadap hak anak belum begitu optimal, bahkan untuk ruang terbuka hijau tempat bermain anak belum tersedia di daerah itu.
Karena itu juga dalam rencana pembangunan kedepan Aceh Barat memfokuskan dua substansi yakni pemenuhan hak anak seperti penyediaan sarana pemeriksaan kesehatan anak serta pemenuhan asupan gizi untuk kesehatan anak.
"Dalam hal ini juga tidak terlepas bahwa ini rencana aksi daerah pengarusutamaan gender dan anak serta penyandang disabilitas, semuanya kita gerakan pelan-pelan agar terlaksana sesuai rencana," katanya menambahkan.(RIMA)
loading...
Post a Comment