Jakarta - Pimpinan Komite I DPD RI, H Fachrul Razi MIP, mendesak penegak hukum agar membasmi habis para mafia proyek yang diduga terlibat dalam monopoli tender proyek di Aceh. Desas desus mengenai mafia proyek di Aceh sudah beredar luas di Pusat.
"Sebagai orang Aceh, terus terang saya malu karena Aceh masih berada di bawah garis kemiskinan. Padahal Pemerintah Pusat setiap tahun mengucurkan belasan triliun untuk membangun Aceh pasca konflik dan tsunami," kata Fachrul Razi kepada media.
Tapi sayang beribu sayang, harapan ingin mensejahterakan rakyat Aceh justru tidak tercapai meski sudah 15 tahun pasca damai. Keberadaan mafia proyek yang memonopoli proyek di ULP Aceh dianggap menjadi salah satu kendala pemerataan ekonomi. Fachrul Razi juga meminta dinas-dinas tidak bermain dengan “mafia proyek”, karena menurutnya Aceh butuh kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.
"Kenapa hari ini Aceh masih miskin, saya rasa salah satu sebabnya karena banyaknya mafia proyek di Aceh, dan itu bukan rahasia lagi, yang mengatur semua pemenangan tender proyek seperti desas-desus yang selama ini beredar. Karena itu kita minta penegak hukum membasmi mafia proyek tersebut agar ada pemerataan ekonomi di Aceh," katanya.
Menurut Senator Fachrul Razi, penegakan hukum bisa mencegah mafia-mafia tersebut berhenti memonopoli pemenangan proyek. Dengan begitu, ujarnya, tidak ada lagi perputaran uang hanya dikalangan satu kelompok saja.
"Bayangkan jika hanya satu kelompok saja yang bermain proyek, maka yang lain gigit jari, proses peredaran uang terhambat, sehingga masyarakat susah terus karena uang APBA dan Otsus tidak beredar di masyarakat," ungkapnya.
Fachrul Razi juga menolak pernyataan yang mengatakan bahwa yang menikmati Dana Otsus selalu dituduhkan kepada mantan kombatan GAM dan korban konflik, sementara mereka masih hidup dibawah garis kemiskinan sementara mafia proyek masih terus menikmati hasil atas perjuangan mereka,” kecamnya.
"Karena itu, sekali lagi kami minta kepada penegak hukum di Aceh, khususnya kepolisian dan Kejaksaan, jangan takut, basmi semua mafia proyek tersebut walaupun mereka orang dekat dengan Plt Gubernur Aceh," tegasnya.
Senator DPD RI asal Aceh ini juga meminta kepada masyarakat sipil
dan media untuk mengawasi proyek dan penggunaan anggaran di Aceh. “Kami sudah komunikasikan dengan KPK RI untuk mengawasi masalah ini, dan Aceh masih dalam pantauan ketat KPK RI,” tutupnya.
"Sebagai orang Aceh, terus terang saya malu karena Aceh masih berada di bawah garis kemiskinan. Padahal Pemerintah Pusat setiap tahun mengucurkan belasan triliun untuk membangun Aceh pasca konflik dan tsunami," kata Fachrul Razi kepada media.
Tapi sayang beribu sayang, harapan ingin mensejahterakan rakyat Aceh justru tidak tercapai meski sudah 15 tahun pasca damai. Keberadaan mafia proyek yang memonopoli proyek di ULP Aceh dianggap menjadi salah satu kendala pemerataan ekonomi. Fachrul Razi juga meminta dinas-dinas tidak bermain dengan “mafia proyek”, karena menurutnya Aceh butuh kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.
"Kenapa hari ini Aceh masih miskin, saya rasa salah satu sebabnya karena banyaknya mafia proyek di Aceh, dan itu bukan rahasia lagi, yang mengatur semua pemenangan tender proyek seperti desas-desus yang selama ini beredar. Karena itu kita minta penegak hukum membasmi mafia proyek tersebut agar ada pemerataan ekonomi di Aceh," katanya.
Menurut Senator Fachrul Razi, penegakan hukum bisa mencegah mafia-mafia tersebut berhenti memonopoli pemenangan proyek. Dengan begitu, ujarnya, tidak ada lagi perputaran uang hanya dikalangan satu kelompok saja.
"Bayangkan jika hanya satu kelompok saja yang bermain proyek, maka yang lain gigit jari, proses peredaran uang terhambat, sehingga masyarakat susah terus karena uang APBA dan Otsus tidak beredar di masyarakat," ungkapnya.
Fachrul Razi juga menolak pernyataan yang mengatakan bahwa yang menikmati Dana Otsus selalu dituduhkan kepada mantan kombatan GAM dan korban konflik, sementara mereka masih hidup dibawah garis kemiskinan sementara mafia proyek masih terus menikmati hasil atas perjuangan mereka,” kecamnya.
"Karena itu, sekali lagi kami minta kepada penegak hukum di Aceh, khususnya kepolisian dan Kejaksaan, jangan takut, basmi semua mafia proyek tersebut walaupun mereka orang dekat dengan Plt Gubernur Aceh," tegasnya.
Senator DPD RI asal Aceh ini juga meminta kepada masyarakat sipil
dan media untuk mengawasi proyek dan penggunaan anggaran di Aceh. “Kami sudah komunikasikan dengan KPK RI untuk mengawasi masalah ini, dan Aceh masih dalam pantauan ketat KPK RI,” tutupnya.
loading...
Post a Comment