 |
| Anggota Komisi 1 DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sukamta. (Foto: Tagar/Fernandho Pasaribu) |
Jakarta - Usul anggota Komisi VI DPR PKS Rafli terkait ganja jadi komoditas ekspor saat rapat kerja antara Komisi VI DPR dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto kemarin, merupakan cerminan keprihatinan PKS untuk mengurangi angka kemiskinan di Aceh.
Hal itu diutarakan anggota Komisi I DPR Fraksi PKS Sukamta terkait penjelasan yang diterimanya dari Rafli. Rafli, kata dia, memiliki keprihatinan lebih terkait angka kemiskinan yang ada di kampung halamannya.
"Dia mengatakan usulannya itu berangkat dari keprihatinannya yang mendalam melihat kondisi masyarakat Aceh yang terbelit kemiskinan serta ada potensi untuk keluar dari masalah itu," kata Sukamta kepada Tagar, Jumat, 31 Januari 2020.
Sukamta menjelaskan, selama ini kebanyakan orang menyalahgunakan ganja sehingga berdampak buruk bagi masyarakat. Tanaman yang banyak tumbuh di Kota Aceh Sumatera Utara itu kemudian menjadi haram karena masuk dalam kategori Narkotika Golongan I. "Tetapi masih dikelola dengan cara yang salah," ujarnya.
Menurut data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh pada 2019, jumlah penduduk Aceh yang masih berada di bawah kemiskinan mencapai 15,01 persen atau 810 ribu orang. Kenyataan itu menjadikan Tanah Rencong sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sumatera.
Kepala BPS Aceh Wahyudin mengungkapkan sejumlah faktor mendasari Aceh masih terbelit angka kemiskinan tinggi. Menurut dia, kucuran dana desa maupun otonomi khusus (otsus) untuk Serambi Makkah belum merata dan tepat sasaran.
Dia mencontohkan besarnya alokasi dana untuk Aceh berbanding terbalik dengan angka kemiskinan. Pada 2019, Aceh mendapat kucuran dana desa sebesar Rp 4,95 triliun ditambah dana otsus sebesar Rp 8,35 triliun.
"Anggaran yang ada di kita cukup besar, kita punya dana otsus yang cukup tinggi, dana desa cukup tinggi, tetapi mungkin keterjangkauan belum merata, sasaran mungkin belum begitu tepat," kata Wahyudin kepada Tagar di Banda Aceh, Rabu, 15 Januari 2020.
Usul Bergulir di Istana
Usul yang menggelinding di DPR itu kini sedang didalami Istana. Juru bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi) Fadjroel Rachman mengatakan pemerintahan akan mempelajari lebih dahulu untuk memberikan tanggapan lebih jauh.
"Kami tidak ingin memberikan pendapat langsung, sebelum mencoba mempelajarinya secara lebih," ucap Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 31 Januari 2020.
Seperti diketahui, dalam rapat kerja antara Komisi VI DPR dengan Mendag Agus, anggota Komisi VI DPR Fraksi PKS Rafli mengatakan ganja memiliki potensi ekspor yang besar dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan farmasi.
Di Aceh, mengingat tanahnya yang subur, ganja juga mudah ditanam. Menurutnya, klaim ganja berbahaya hanya merupakan konspirasi global.
"Jadi ganja ini ini adalah konspirasi global, dibuat ganja nomor satu bahayanya. Narkotika yang lain dibuat nomor sekian-sekian, padahal yang yang paling sewot dan gila sekarang masuk penjara itu bukan orang ganja. Orang yang pakai sabu bunuh neneknya, pakai ekstasi segala macam," kata Rafli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 30 Januari 2020. | Tagar.id
Hal itu diutarakan anggota Komisi I DPR Fraksi PKS Sukamta terkait penjelasan yang diterimanya dari Rafli. Rafli, kata dia, memiliki keprihatinan lebih terkait angka kemiskinan yang ada di kampung halamannya.
"Dia mengatakan usulannya itu berangkat dari keprihatinannya yang mendalam melihat kondisi masyarakat Aceh yang terbelit kemiskinan serta ada potensi untuk keluar dari masalah itu," kata Sukamta kepada Tagar, Jumat, 31 Januari 2020.
Sukamta menjelaskan, selama ini kebanyakan orang menyalahgunakan ganja sehingga berdampak buruk bagi masyarakat. Tanaman yang banyak tumbuh di Kota Aceh Sumatera Utara itu kemudian menjadi haram karena masuk dalam kategori Narkotika Golongan I. "Tetapi masih dikelola dengan cara yang salah," ujarnya.
Menurut data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh pada 2019, jumlah penduduk Aceh yang masih berada di bawah kemiskinan mencapai 15,01 persen atau 810 ribu orang. Kenyataan itu menjadikan Tanah Rencong sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sumatera.
Kepala BPS Aceh Wahyudin mengungkapkan sejumlah faktor mendasari Aceh masih terbelit angka kemiskinan tinggi. Menurut dia, kucuran dana desa maupun otonomi khusus (otsus) untuk Serambi Makkah belum merata dan tepat sasaran.
Dia mencontohkan besarnya alokasi dana untuk Aceh berbanding terbalik dengan angka kemiskinan. Pada 2019, Aceh mendapat kucuran dana desa sebesar Rp 4,95 triliun ditambah dana otsus sebesar Rp 8,35 triliun.
"Anggaran yang ada di kita cukup besar, kita punya dana otsus yang cukup tinggi, dana desa cukup tinggi, tetapi mungkin keterjangkauan belum merata, sasaran mungkin belum begitu tepat," kata Wahyudin kepada Tagar di Banda Aceh, Rabu, 15 Januari 2020.
Usul Bergulir di Istana
Usul yang menggelinding di DPR itu kini sedang didalami Istana. Juru bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi) Fadjroel Rachman mengatakan pemerintahan akan mempelajari lebih dahulu untuk memberikan tanggapan lebih jauh.
"Kami tidak ingin memberikan pendapat langsung, sebelum mencoba mempelajarinya secara lebih," ucap Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 31 Januari 2020.
Seperti diketahui, dalam rapat kerja antara Komisi VI DPR dengan Mendag Agus, anggota Komisi VI DPR Fraksi PKS Rafli mengatakan ganja memiliki potensi ekspor yang besar dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan farmasi.
Di Aceh, mengingat tanahnya yang subur, ganja juga mudah ditanam. Menurutnya, klaim ganja berbahaya hanya merupakan konspirasi global.
"Jadi ganja ini ini adalah konspirasi global, dibuat ganja nomor satu bahayanya. Narkotika yang lain dibuat nomor sekian-sekian, padahal yang yang paling sewot dan gila sekarang masuk penjara itu bukan orang ganja. Orang yang pakai sabu bunuh neneknya, pakai ekstasi segala macam," kata Rafli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 30 Januari 2020. | Tagar.id
loading...
Post a Comment